TIMIKA|LINTASTIMOR.ID – Pagi di halaman kantor pemerintahan itu berjalan seperti biasa. Barisan aparatur berdiri rapi di bawah langit Mimika yang perlahan menghangat. Namun dari podium apel, suara Sekretaris Daerah Kabupaten Mimika, Abraham Kateyau, terdengar lebih tegas dari biasanya—seolah hendak membangunkan ritme birokrasi yang mulai melambat oleh penantian panjang bernama pelantikan.
Di hadapan para pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD), Abraham mengingatkan satu hal penting: roda pemerintahan tidak boleh berhenti hanya karena kursi jabatan belum resmi ditempati.
“Pekerjaan-pekerjaan segera dilaksanakan sesuai dengan DPA. Jangan tunggu pelantikan baru mau melaksanakan,” ujar Abraham saat memimpin apel pagi, Senin (12/5/2026).
╔════════════════════════════════╗
❝ Jangan biarkan program daerah tertahan hanya karena menunggu seremoni jabatan. Anggaran sudah tersedia, rakyat menunggu hasil kerja nyata. ❞
╚════════════════════════════════╝
Nada itu bukan sekadar instruksi administratif. Ia terdengar seperti alarm bagi birokrasi yang mulai memasuki ujung triwulan kedua, ketika waktu bergerak lebih cepat daripada proses politik dan administrasi.
Abraham mengakui hingga kini jadwal pelantikan pejabat belum dapat dipastikan. Agenda Bupati dan Wakil Bupati Mimika masih menjadi pertimbangan utama sehingga proses tersebut belum dilaksanakan.
“Saya juga tidak tahu pelantikan itu kapan. Saya berharap memang dalam waktu dekat, tetapi karena ada kesibukan sehingga belum dilaksanakan,” katanya.
Meski demikian, ia memastikan kondisi tersebut tidak boleh dijadikan alasan untuk memperlambat pelaksanaan program pemerintah daerah. Seluruh OPD diminta segera menetapkan pejabat pelaksana kegiatan agar seluruh agenda pembangunan tetap berjalan sesuai target.
╔════════════════════════════════╗
❝ Satu bulan lagi kita sudah selesai triwulan dua dan akan masuk triwulan tiga. Ini harus menjadi perhatian bersama. ❞
╚════════════════════════════════╝
Di tengah dinamika birokrasi daerah, pernyataan Abraham menjadi sinyal penting bahwa orientasi pemerintahan harus bergeser dari budaya menunggu menuju budaya bekerja. Sebab dalam tata kelola modern, keberhasilan daerah tidak lagi diukur dari cepatnya pelantikan berlangsung, melainkan dari seberapa cepat program menyentuh kebutuhan masyarakat.
Instruksi itu sekaligus memperlihatkan kekhawatiran pemerintah terhadap potensi keterlambatan serapan anggaran dan mandeknya program strategis apabila OPD terlalu lama berada dalam situasi transisi kepemimpinan.
Pada akhirnya, birokrasi memang bukan sekadar tentang siapa yang duduk di kursi jabatan, melainkan tentang siapa yang tetap memilih bekerja ketika waktu terus berjalan dan rakyat menunggu perubahan.
