TIMIKA |LINTASTIMOR.ID – Di tengah denyut pembangunan yang terus bergerak di Kabupaten , ada ribuan tangan pekerja yang diam-diam menopang kehidupan daerah ini. Dari debu tambang, riuh proyek konstruksi, denyut perdagangan, hingga kerja sunyi sektor informal, mereka menjadi nadi yang menjaga Mimika tetap hidup.
Namun di balik kerasnya dunia kerja, masih ada kegelisahan yang kerap tak terlihat: pekerja yang belum sepenuhnya terlindungi hak-haknya. Karena itu, Pemerintah Kabupaten Mimika kembali mempertegas sikap—setiap perusahaan wajib mendaftarkan seluruh pekerjanya ke dalam program BPJS Ketenagakerjaan.
Penegasan tersebut disampaikan dalam kegiatan penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara dan yang dirangkaikan dengan monitoring serta evaluasi kepatuhan jaminan sosial ketenagakerjaan di Swiss-Belinn Timika, Senin (11/5/2026).
Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan Setda Mimika, Santi Sondang menegaskan bahwa perlindungan tenaga kerja bukan lagi sekadar pilihan administratif, melainkan kewajiban moral dan hukum yang harus ditaati seluruh perusahaan tanpa pengecualian.
╔═══════════ ❀ 🤍 ❀ ═══════════╗
“Perusahaan wajib mendaftarkan seluruh pekerjanya ke dalam program BPJS Ketenagakerjaan. Ini penting agar setiap pekerja mendapatkan perlindungan sesuai haknya.”
— Santi Sondang
╚═══════════ ❀ 🤍 ❀ ═══════════╝
Menurutnya, para pekerja memiliki kontribusi besar dalam menopang pembangunan Mimika di berbagai sektor strategis. Karena itu, jaminan sosial ketenagakerjaan yang mencakup jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian, jaminan hari tua, jaminan pensiun hingga jaminan kehilangan pekerjaan menjadi fondasi penting demi menjaga kesejahteraan pekerja beserta keluarganya.
Di ruang pertemuan yang dipenuhi suasana formal itu, terselip pesan yang lebih dalam: negara tidak boleh membiarkan pekerja berjalan sendirian menghadapi risiko hidup.
Santi juga mengakui masih terdapat tantangan dalam kepatuhan perusahaan, khususnya terkait pendaftaran tenaga kerja secara menyeluruh. Pemerintah, kata dia, ingin memastikan tidak ada lagi pekerja yang luput dari perlindungan hanya karena kelalaian administrasi atau abainya tanggung jawab perusahaan.
╔═══════════ ❀ 💖 ❀ ═══════════╗
“Melalui evaluasi ini kita ingin memastikan semua perusahaan benar-benar menjalankan kewajibannya sesuai aturan yang berlaku.”
— Santi Sondang
╚═══════════ ❀ 💖 ❀ ═══════════╝
Sementara itu, Kepala Kantor Cabang , , mengatakan kerja sama dengan Kejaksaan Negeri Mimika menjadi langkah strategis untuk memperkuat kepatuhan badan usaha terhadap program jaminan sosial ketenagakerjaan.
╔═══════════ ❀ 🌸 ❀ ═══════════╗
“Sinergi dengan Kejaksaan Negeri Mimika diharapkan dapat memperkuat pengawasan dan mendorong perusahaan agar lebih patuh dalam memberikan perlindungan kepada pekerja.”
— Andika Catur Putra
╚═══════════ ❀ 🌸 ❀ ═══════════╝
Di sisi lain, Kepala , , memastikan institusinya siap mendukung penguatan kepatuhan perusahaan melalui pendampingan hukum di bidang perdata dan tata usaha negara.
╔═══════════ ❀ 🤍 ❀ ═══════════╗
“Kerja sama ini merupakan bentuk komitmen bersama untuk memperkuat perlindungan tenaga kerja di Kabupaten Mimika.”
— I Putu Eka Suyantha
╚═══════════ ❀ 🤍 ❀ ═══════════╝
Langkah yang ditempuh Pemerintah Kabupaten Mimika bersama BPJS Ketenagakerjaan dan Kejaksaan Negeri Mimika ini menunjukkan bahwa isu perlindungan pekerja kini bukan lagi sekadar formalitas kebijakan. Di tengah meningkatnya aktivitas industri dan investasi di Papua Tengah, kepatuhan perusahaan terhadap jaminan sosial menjadi indikator penting dalam membangun iklim kerja yang manusiawi, berkeadilan, dan berkelanjutan.
Sebab pada akhirnya, pembangunan bukan hanya tentang gedung yang menjulang atau angka ekonomi yang bertumbuh. Pembangunan sejati adalah ketika setiap pekerja merasa aman pulang ke rumahnya, membawa harapan, bukan kecemasan, untuk keluarga yang menunggunya.
