TIMIKA | LINTASTIMOR.ID – Toleransi tidak cukup hanya dirayakan melalui pidato, pertemuan, dan rangkaian seremoni. Ia membutuhkan ruang perjumpaan, keterlibatan masyarakat, serta komitmen nyata yang dibangun melalui kerja bersama. Namun, sebelum Konferensi Nasional Kota Toleransi (KKT) II Tahun 2026 digelar di Kabupaten Mimika, ada satu pekerjaan rumah yang harus dituntaskan panitia: memastikan setiap rupiah anggaran digunakan secara rasional dan dapat dipertanggungjawabkan.
Persiapan konferensi yang dijadwalkan berlangsung pada 14–16 November 2026 itu kini memasuki tahap penting. Di tengah rencana menghadirkan ratusan kepala daerah dan berbagai pemangku kepentingan, persoalan pembiayaan menjadi perhatian Pemerintah Kabupaten Mimika.
Wakil Bupati Mimika, Emanuel Kemong, meminta panitia pelaksana segera melakukan evaluasi dan rasionalisasi anggaran. Pasalnya, sejumlah usulan pembiayaan kegiatan dinilai masih melampaui pagu anggaran yang tersedia.
Pesan tersebut disampaikan Kemong ketika diwawancarai awak media di Hotel Horizon Diana, Rabu (4/11/2026).
Baginya, besarnya sebuah kegiatan tidak boleh menjadi alasan untuk mengabaikan kemampuan keuangan yang tersedia. Perencanaan harus disusun secara terukur, kebutuhan dipetakan berdasarkan prioritas, dan setiap komponen pembiayaan perlu dibahas secara cermat sebelum ditetapkan menjadi anggaran final.
“Rencana penggunaan dan penganggarannya sudah disampaikan, tetapi harus dibahas ulang. Bukan lagi di kepanitiaan atau bidang-bidang, melainkan koordinator bersama panitia inti.”
— Emanuel Kemong, Wakil Bupati Mimika.
Anggaran harus realistis, bukan sekadar daftar kebutuhan
Kemong menjelaskan, hingga saat ini belum terdapat kesepakatan final mengenai besaran anggaran KKT II. Sejumlah usulan kegiatan masih berada di atas kemampuan pembiayaan yang tersedia.
Karena itu, ia menghendaki pembahasan kembali dilakukan pada tingkat koordinator bersama panitia inti. Pola tersebut diharapkan membuat pengambilan keputusan lebih terarah, tidak terpecah dalam berbagai usulan bidang, serta mampu menghasilkan skala prioritas yang jelas.
Pemerintah daerah menginginkan agar proses evaluasi tidak berlarut-larut. Kemong menargetkan pembahasan anggaran dapat mencapai kepastian dalam satu hingga dua hari ke depan.
Waktu menjadi pertimbangan penting. Dengan jadwal pelaksanaan yang semakin dekat, ketidakpastian pembiayaan berpotensi merembet pada kebutuhan teknis lainnya, mulai dari pelayanan peserta hingga kesiapan lokasi kegiatan.
Rasionalisasi, dalam konteks ini, bukan berarti menghilangkan substansi konferensi. Sebaliknya, langkah tersebut diperlukan agar kegiatan tetap berjalan dengan kualitas yang baik tanpa melampaui kapasitas anggaran.
Seratus lima puluh kepala daerah menjadi perhatian
Selain pembiayaan, persoalan lain yang tidak kalah penting adalah kepastian jumlah peserta, terutama kepala daerah yang akan menghadiri konferensi nasional tersebut.
Berdasarkan data sementara yang diterima panitia, sekitar 150 kepala daerah telah mengonfirmasi kehadiran. Jumlah itu masih berpotensi bertambah seiring perkembangan komunikasi dan konfirmasi dari daerah masing-masing.
Bagi Kemong, angka tersebut bukan hanya urusan daftar undangan. Setiap peserta membawa konsekuensi kebutuhan pelayanan yang harus dipersiapkan secara matang.
Hotel, transportasi, konsumsi, ruang pertemuan, hingga fasilitas pendukung lainnya harus disesuaikan dengan jumlah kehadiran yang benar-benar dapat dipastikan.
“Jumlah yang hadir ini akan memengaruhi kesiapan kita, karena berkaitan dengan hotel, transportasi dan sebagainya. Kita berharap empat atau lima hari sebelum kegiatan semuanya sudah jelas.”
— Emanuel Kemong.
Kepastian peserta menjadi salah satu kunci agar penyelenggaraan tidak terjebak pada perencanaan yang terlalu besar atau justru kekurangan fasilitas ketika kegiatan berlangsung.
Dalam penyelenggaraan berskala nasional, ketepatan data peserta merupakan bagian penting dari efisiensi pelayanan. Panitia perlu memastikan bahwa setiap kebutuhan didasarkan pada informasi yang terukur, bukan sekadar perkiraan.
UMKM dan masyarakat mendapat ruang keterlibatan
KKT II Tahun 2026 dirancang tidak hanya berlangsung di dalam ruang konferensi. Panitia menyiapkan dua kelompok kegiatan, yakni agenda luar ruangan dan kegiatan dalam ruangan.
Kegiatan luar ruangan direncanakan melibatkan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) serta masyarakat. Sementara itu, agenda dalam ruangan akan difokuskan pada penyampaian materi oleh para narasumber.
Pembagian tersebut memperlihatkan bahwa konferensi diharapkan tidak berhenti sebagai forum diskusi antarpemangku kepentingan. Ada ruang yang disiapkan untuk menghadirkan partisipasi masyarakat dan pelaku ekonomi lokal.
Keterlibatan UMKM menjadi salah satu aspek yang perlu diperhatikan dalam perencanaan. Sebab, kegiatan berskala nasional juga dapat membuka peluang ekonomi bagi masyarakat setempat apabila dirancang dengan baik.
Di sisi lain, substansi konferensi tetap perlu dijaga agar pembahasan mengenai toleransi tidak kehilangan arah dan tujuan.
Mimika sebagai daerah dengan masyarakat yang beragam memiliki ruang penting untuk memperlihatkan bagaimana perbedaan latar belakang sosial, budaya, dan identitas dapat dirawat dalam kehidupan bersama.
Hotel membutuhkan kepastian, bukan sekadar pemblokiran kamar
Persoalan akomodasi juga menjadi perhatian khusus Wakil Bupati. Kemong menyebut panitia telah melakukan koordinasi dengan sejumlah pihak hotel untuk mendukung kebutuhan peserta konferensi.
Namun, koordinasi tersebut harus segera diikuti kepastian pemesanan kamar dan penggunaan fasilitas.
Ia mengingatkan bahwa hotel merupakan pelaku usaha yang memiliki tanggung jawab operasional. Pemblokiran kamar tanpa jaminan pemesanan yang jelas berpotensi menimbulkan kerugian bagi pihak penyedia layanan.
“Kita sudah koordinasi dengan pihak hotel. Tetapi hotel juga bisnis, mereka tidak boleh merugi. Jadi harus ada kepastian, minimal ada jaminan ketika kita melakukan pemblokiran.”
— Emanuel Kemong.
Pernyataan itu memperlihatkan bahwa penyelenggaraan kegiatan pemerintah juga harus memperhitungkan kepentingan mitra usaha. Kerja sama tidak cukup dibangun melalui komunikasi, tetapi membutuhkan kepastian administratif dan komitmen pembiayaan.
Dengan demikian, panitia dituntut bergerak cepat menyelaraskan jumlah peserta, kebutuhan kamar, kemampuan anggaran, dan kesepakatan dengan penyedia layanan.
Menjaga makna toleransi melalui tata kelola yang bertanggung jawab
Pada akhirnya, keberhasilan KKT II Tahun 2026 tidak hanya akan diukur dari banyaknya kepala daerah yang hadir atau megahnya rangkaian kegiatan. Lebih dari itu, konferensi tersebut perlu meninggalkan pesan substantif tentang bagaimana toleransi diwujudkan dalam kehidupan masyarakat.
Namun, untuk mencapai tujuan tersebut, penyelenggaraan harus dimulai dari tata kelola yang tertib. Anggaran harus rasional, kebutuhan harus terukur, peserta harus terdata, dan seluruh mitra pelaksana harus memperoleh kepastian.
Kemong berharap seluruh persoalan teknis, terutama rasionalisasi anggaran, kepastian peserta, dan akomodasi, dapat segera diselesaikan sehingga konferensi berlangsung sesuai rencana.
Sebab, sebuah forum yang membawa nama toleransi semestinya juga memperlihatkan nilai-nilai tanggung jawab, keterbukaan, kedisiplinan, dan penghormatan terhadap kepentingan semua pihak.
Dari Mimika, konferensi nasional itu kini menanti kesiapan yang bukan hanya terlihat dari panggung dan susunan acara, melainkan juga dari kecermatan mengelola setiap keputusan.
Toleransi adalah pesan yang hendak disampaikan. Tata kelola yang bertanggung jawab adalah salah satu cara untuk membuktikannya.
