SURABAYA | LINTASTIMOR.ID – Di tengah deru pembangunan yang terus membelah sudut-sudut Kota Surabaya, sebuah kabar duka menghadirkan pertanyaan yang tak mudah dijawab: sejauh mana keselamatan warga benar-benar menjadi prioritas dalam setiap proyek yang dibiayai uang rakyat?
Sebuah insiden yang menewaskan seorang pengendara akibat dugaan kelalaian dalam pelaksanaan proyek infrastruktur kini menjadi sorotan publik. Tragedi itu tidak hanya meninggalkan luka bagi keluarga korban, tetapi juga memantik kritik terhadap tata kelola pembangunan yang dinilai harus lebih akuntabel, transparan, dan berorientasi pada keselamatan masyarakat.
Aliansi Pemuda dan Mahasiswa Peduli Jawa Timur (APMP Jatim) menilai peristiwa tersebut sebagai studi kasus penting untuk menguji implementasi prinsip-prinsip pemerintahan yang baik dalam penyelenggaraan pembangunan daerah.
Menurut APMP Jatim, insiden fatal tersebut diduga berkorelasi dengan pelaksanaan proyek yang lalai terhadap standar keselamatan kerja maupun standar operasional prosedur konstruksi. Dari perspektif administrasi publik, kondisi itu dinilai mengindikasikan adanya defisit tata kelola, khususnya pada aspek pengawasan, manajemen risiko, serta kepatuhan kontraktor terhadap Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan dokumen kontrak.
Organisasi tersebut menegaskan bahwa keselamatan warga merupakan parameter utama keberhasilan pembangunan. Ketika proyek yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) justru menimbulkan korban jiwa, maka kebijakan publik yang melandasinya patut dievaluasi secara menyeluruh.
Berdasarkan kajian awal, APMP Jatim mengajukan tujuh tuntutan yang mencakup aspek yuridis dan administratif, mulai dari penegakan hukum terhadap pemilik tender proyek, evaluasi pejabat terkait, audit menyeluruh proyek, hingga pengawasan terhadap mekanisme tender agar terhindar dari praktik monopoli.
Direktur APMP Jawa Timur, Acek Kusuma, mengatakan pihaknya akan melakukan kajian lebih lanjut guna memastikan roda pemerintahan di lingkungan Pemkot Surabaya berjalan secara transparan, akuntabel, dan berpihak kepada kepentingan masyarakat.
╔════════════════ ❝ ════════════════╗ “Insiden ini harus menjadi titik balik. Negara hadir untuk melindungi warga, bukan menormalisasi kelalaian yang berujung kematian. Audit, evaluasi, dan penegakan hukum adalah instrumen minimal untuk memulihkan kepercayaan publik.” ╚════════════════ ❞ ════════════════╝
Pernyataan itu disampaikan Acek saat ditemui di salah satu hotel di Kota Surabaya, Senin (22/6/2026).
Ia juga mendesak Pemerintah Kota Surabaya untuk segera melakukan audit terhadap seluruh proyek infrastruktur yang memiliki tingkat risiko tinggi. Menurutnya, penguatan sistem pengawasan harus berjalan beriringan dengan keterlibatan masyarakat sipil agar fungsi kontrol terhadap penggunaan anggaran publik dapat berlangsung secara efektif.
Selain itu, APMP Jatim mendorong adanya revisi terhadap mekanisme tender agar lebih kompetitif, terbuka, dan mampu meminimalkan potensi kolusi dalam proses pengadaan proyek pemerintah.
╔════════════════ ❝ ════════════════╗ “Kasus ini menegaskan bahwa pembangunan fisik tanpa standar keselamatan dan pengawasan melekat adalah bentuk pelanggaran hak atas rasa aman yang dijamin konstitusi.” ╚════════════════ ❞ ════════════════╝
Dalam pernyataannya, APMP Jatim juga menduga adanya monopoli proyek bernilai besar yang diakomodasi dan dikuasai oleh rekanan PT maupun CV milik YSF, yang disebut sebagai sosok berpengaruh di lingkaran Pemerintah Kota Surabaya.
Secara kontekstual, tragedi yang terjadi menunjukkan bahwa keberhasilan pembangunan tidak dapat diukur semata dari panjang jalan yang dibangun, jumlah proyek yang diselesaikan, atau besarnya anggaran yang terserap. Dalam paradigma tata kelola modern, keselamatan manusia merupakan indikator paling mendasar dari kualitas sebuah pembangunan. Ketika sebuah proyek justru menghadirkan risiko yang berujung pada hilangnya nyawa warga, maka evaluasi tidak cukup berhenti pada aspek teknis, tetapi harus menyentuh dimensi akuntabilitas, pengawasan, dan tanggung jawab hukum secara menyeluruh.
Bagi APMP Jatim, kasus ini bukan sekadar catatan kecelakaan dalam proyek pembangunan. Ia adalah alarm yang mengingatkan bahwa setiap rupiah uang publik yang digunakan harus berbanding lurus dengan perlindungan terhadap nyawa manusia. Sebab pada akhirnya, pembangunan yang baik bukan hanya meninggalkan bangunan yang berdiri kokoh, melainkan juga memastikan setiap warga dapat pulang ke rumah dengan selamat.
