TIMIKA | LINTASTIMOR.ID — Delapan bulan adalah waktu yang panjang bagi sebuah dapur yang seharusnya tak pernah berhenti menyiapkan makanan.
Di tempat itu, aroma masakan yang semestinya memenuhi ruang-ruang penerima manfaat kini seperti menyisakan cerita yang belum selesai. Peralatan dapur masih menjadi bagian dari sebuah harapan, sementara operasional SPPG Mimika Baru Pasar Sentral disebut telah tersuspensi sejak 19 Agustus 2025.
Di balik berhentinya aktivitas tersebut, tersimpan polemik mengenai kerja sama antara pemilik dapur dan yayasan yang menaunginya.
Pemilik dapur, Arlita, membuka kembali cerita itu ketika ditemui wartawan di sela launching SPPG di Kabupaten Mimika, Jumat (2/10/2026).
Ia berbicara bukan hanya tentang sebuah dapur yang berhenti bekerja, tetapi juga tentang panjangnya proses yang menurut dia belum menemukan titik temu.
“Yang saya inginkan hanya aturan itu dijalankan. Kalau memang ketentuannya 10 persen, maka kami berharap semua mengikuti aturan tersebut.”
Kutipan itu menjadi inti kegelisahan Arlita.
Menurut keterangannya, persoalan bermula ketika yayasan yang menaungi dapurnya meminta bagian insentif sebesar 50 persen. Besaran tersebut kemudian dipersoalkannya karena, menurut Arlita, fasilitas, barang, serta tempat yang digunakan untuk operasional dapur merupakan miliknya.
“Saya mempunyai dapur SPPG Mimika Baru Pasar Sentral. Saat ini dapur saya sedang disuspensi. Persoalannya karena yayasan meminta 50 persen dari saya, sementara menurut saya yayasan tidak memiliki kontribusi terhadap barang maupun tempat yang saya miliki,” ungkapnya.
Ketika Angka Menjadi Persoalan
Dalam program sebesar Makan Bergizi Gratis, angka bukan hanya angka.
Di balik persentase insentif terdapat hubungan kerja sama, pembiayaan, fasilitas, pengelolaan dapur, serta keberlangsungan pelayanan kepada penerima manfaat.
Arlita mengatakan dirinya kemudian mempelajari ketentuan teknis yang menjadi dasar pelaksanaan program MBG. Dari pemahamannya terhadap petunjuk teknis tersebut, ia menyebut terdapat ketentuan mengenai insentif yayasan sebesar 10 persen.
Karena itu, ia mengaku meminta agar besaran yang diminta yayasan disesuaikan.
“Setelah saya mengetahui juknis, saya meminta supaya insentif diturunkan. Yang saya pahami, yayasan mendapatkan 10 persen sesuai ketentuan BGN, bukan 50 persen,” katanya.
Namun, menurut Arlita, permintaan tersebut belum memperoleh persetujuan dari pihak yayasan.
Persoalan itu kemudian berujung pada terhentinya operasional dapur SPPG Mimika Baru Pasar Sentral.
Delapan Bulan Tanpa Aktivitas
Sejak 19 Agustus 2025, menurut Arlita, dapur tersebut tidak lagi dapat beroperasi secara normal.
Delapan bulan berjalan.
Bagi sebuah dapur yang dirancang untuk menyediakan makanan bergizi bagi penerima manfaat, waktu sepanjang itu bukan perkara kecil. Di dalamnya ada sekolah, anak-anak, rantai pasokan bahan pangan, tenaga kerja, serta ekosistem pelayanan yang semestinya bergerak secara teratur.
Sebelum tersuspensi, Arlita menyebut dapurnya melayani sedikitnya lima sekolah di wilayah Distrik Wania.
Di antaranya SMP Negeri 7, SMP FK, SMA Taruna Papua, SD PK Kencana dan satu sekolah lainnya.
Karena itu, harapan untuk kembali beroperasi menjadi bagian penting dari perjuangannya.
“Harapan saya bisa berganti yayasan dengan yayasan yang memberikan insentif 10 persen sesuai juknis BGN, sehingga dapur saya bisa kembali berjalan,” ujarnya.
Mediasi Berkali-kali, Persoalan Belum Usai
Arlita mengatakan persoalan tersebut bukan tanpa upaya penyelesaian.
Menurut dia, sejumlah pertemuan telah dilakukan untuk mencari jalan keluar. Ia menyebut sekitar lima kali pertemuan dilakukan dengan pihak pusat, sementara dua pertemuan lainnya berlangsung di Jayapura.
Namun, rangkaian pertemuan itu, menurut Arlita, belum menghasilkan penyelesaian yang memungkinkan dapurnya kembali beroperasi.
Di titik inilah persoalan tersebut menjadi lebih luas daripada sekadar perselisihan mengenai persentase.
Ada pertanyaan mengenai mekanisme kerja sama, dasar penetapan insentif, kontribusi masing-masing pihak, serta siapa yang memiliki kewenangan menentukan dan mengevaluasi keberlanjutan sebuah SPPG.
Program MBG pada akhirnya tidak hanya berbicara tentang makanan yang sampai ke meja anak-anak.
Ia juga membutuhkan tata kelola yang jelas agar hubungan antara pemilik fasilitas, yayasan, pengelola dapur dan lembaga pemerintah tidak berhenti pada persoalan administratif.
Di Antara Dapur, Aturan dan Penerima Manfaat
Arlita berharap persoalan tersebut dapat diselesaikan dengan mengacu pada ketentuan yang berlaku.
Baginya, keberadaan dapur bukan semata persoalan bisnis atau kerja sama. Ada penerima manfaat yang sebelumnya bergantung pada layanan tersebut.
Ia pun berharap mendapat ruang untuk melanjutkan kerja sama melalui yayasan lain apabila hubungan dengan yayasan sebelumnya tidak menemukan titik temu.
“Saya hanya berharap ada jalan keluar supaya dapur ini bisa kembali berjalan dan melayani penerima manfaat.”
Pernyataan tersebut memperlihatkan satu hal sederhana: dapur yang berhenti bekerja bukan hanya kehilangan aktivitas memasak.
Ia juga kehilangan fungsi sosial yang melekat pada program yang dibawanya.
Namun, persoalan mengenai permintaan insentif sebesar 50 persen dan pemahaman mengenai besaran 10 persen masih membutuhkan penjelasan dari semua pihak.
Sebab, hingga berita ini diterbitkan, keterangan mengenai permintaan insentif 50 persen masih berasal dari Arlita. LINTASTIMOR.ID belum memperoleh keterangan dari pihak yayasan terkait maupun Badan Gizi Nasional (BGN) mengenai dasar kerja sama, mekanisme insentif, serta status suspensi SPPG tersebut.
Konfirmasi dari pihak-pihak terkait penting agar polemik ini tidak berhenti sebagai cerita dari satu sisi, melainkan menjadi persoalan yang terang: apa sebenarnya dasar penetapan insentif, bagaimana mekanisme kerja sama SPPG, dan mengapa sebuah dapur harus menunggu begitu lama untuk kembali menyala.
Di Mimika, pertanyaan itu masih menggantung.
Sementara sebuah dapur menunggu kepastian—dan mungkin, suatu hari nanti, kembali menghidupkan tungku untuk menyajikan makanan bagi anak-anak yang menantinya.
