TIMIKA | LINTASTIMOR.ID — Dari Papua Tengah, sebuah organisasi relawan mulai menata langkah.
Bukan dengan panggung besar atau deretan nama yang panjang, melainkan dari sebuah mandat yang kini berada di tangan Esau Dolame.
Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Garuda Gibran Indonesia (GGI) memberikan mandat kepada Esau untuk memimpin proses pembentukan Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) GGI Provinsi Papua Tengah.
Mandat bernomor 52/DPP/GGI/SM/10/2026 itu ditandatangani Ketua Umum GGI, Dwi Prayitno, S.H., M.M.H., di Jakarta, 1 Oktober 2026. Surat tersebut menjadi dasar bagi Esau untuk melanjutkan pembentukan organisasi, menyusun struktur kepengurusan tingkat provinsi hingga kabupaten, serta mempersiapkan penerbitan surat keputusan kepengurusan DPW Papua Tengah.
Di atas kertas, mandat itu tampak seperti sebuah dokumen organisasi.
Namun di lapangan, ia berarti pekerjaan yang jauh lebih panjang: mencari orang, membangun komunikasi, menyatukan langkah, serta membentuk struktur di delapan kabupaten yang berada di wilayah Papua Tengah.
Dari Mandat Menuju Konsolidasi
Esau memahami bahwa mandat tersebut bukanlah akhir perjalanan.
Justru sebaliknya.
Mandat itu menjadi pintu pertama menuju konsolidasi organisasi di daerah.
Ia mengatakan akan membuka ruang bagi masyarakat yang ingin bergabung dengan Garuda Gibran Indonesia. Pendaftaran, menurut dia, terbuka bagi masyarakat asli Papua maupun warga Nusantara yang berdomisili di Papua Tengah dan memiliki keinginan mendukung Gibran Rakabuming Raka dalam Pemilihan Presiden 2029.
“Kami mengimbau masyarakat, khususnya di wilayah Meepago dan enam kabupaten di Papua Tengah, yang memiliki keinginan mendukung Gibran agar mendaftarkan diri dan bergabung.”
Pernyataan itu menandai dimulainya pekerjaan organisasi di tingkat akar rumput.
Namun, seperti organisasi pada umumnya, sebuah nama belum menjadi struktur sebelum orang-orang di dalamnya memiliki tugas, posisi, dan tanggung jawab yang jelas.
Karena itu, Esau mengatakan langkah berikutnya adalah membangun komunikasi dengan berbagai pihak di daerah.
Nabire Menjadi Titik Konsolidasi
Dalam waktu dekat, Esau berencana berkunjung ke Nabire.
Kota itu diproyeksikan menjadi salah satu titik penting dalam proses konsolidasi organisasi GGI di Papua Tengah.
Di sana, ia akan berkoordinasi dengan sejumlah pihak, termasuk fraksi-fraksi yang ada di daerah tersebut, sekaligus mempersiapkan sekretariat dan pembentukan struktur organisasi.
Menurut Esau, Nabire juga direncanakan menjadi tempat pengukuhan seluruh kepengurusan Garuda Gibran Indonesia di Papua Tengah.
Setelah proses pengukuhan, para pengurus direncanakan mendapat kesempatan untuk bertemu dengan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka di Jakarta.
Secara kelembagaan, tahapan tersebut memperlihatkan bahwa mandat yang diterima Esau masih berada dalam fase pembentukan dan konsolidasi. Kepengurusan di tingkat provinsi maupun kabupaten tetap membutuhkan proses lanjutan sebelum dinyatakan terbentuk secara resmi.
Delapan Kabupaten, Satu Pekerjaan Besar
Papua Tengah bukan ruang yang kecil.
Delapan kabupaten menjadi wilayah kerja yang harus dijangkau dalam proses pembentukan organisasi tersebut.
Karena itu, pekerjaan Esau bukan hanya menyusun nama dalam sebuah kepengurusan.
Ada komunikasi antardaerah, pencarian calon pengurus, penyusunan struktur, koordinasi organisasi, hingga proses pengukuhan yang harus disiapkan.
Di sinilah sebuah mandat organisasi diuji oleh kenyataan lapangan.
Sebab, struktur yang tertulis di atas kertas baru akan memiliki makna ketika mampu bergerak di tengah masyarakat dan menjalankan fungsi organisasi sesuai mekanisme yang ditetapkan.
Esau berharap seluruh proses tersebut dapat dilakukan dalam waktu yang tidak terlalu panjang.
“Kami berharap pembentukan kepengurusan di tingkat provinsi dan kabupaten dapat segera diselesaikan, sehingga kegiatan organisasi dan konsolidasi relawan dapat berjalan.”
Menjelang 2029, Organisasi Mulai Bergerak
Secara politik, pembentukan relawan tersebut diarahkan untuk mendukung Gibran Rakabuming Raka menuju Pemilihan Presiden 2029.
Gibran sendiri saat ini merupakan Wakil Presiden Republik Indonesia periode 2024–2029.
Karena itu, aktivitas organisasi relawan yang dibentuk untuk mendukungnya merupakan bagian dari dinamika politik menuju kontestasi mendatang. Namun, sejauh ini, proses di Papua Tengah yang disampaikan Esau masih berada pada tahap pembentukan struktur dan konsolidasi organisasi.
Belum ada kepengurusan lengkap yang diumumkan dalam naskah ini.
Belum pula seluruh tahapan pengukuhan dilaksanakan.
Dengan demikian, mandat DPP kepada Esau lebih tepat dibaca sebagai awal pekerjaan organisasi, bukan sebagai akhir dari proses pembentukan DPW GGI Papua Tengah.
Dari Mimika hingga Nabire, dari wilayah Meepago hingga delapan kabupaten Papua Tengah, pekerjaan itu kini menunggu langkah berikutnya.
Sebuah surat mandat telah ditandatangani.
Sebuah nama telah menerima tanggung jawab.
Dan dari titik itulah Garuda Gibran Indonesia mulai mencoba membangun barisannya di Papua Tengah—menunggu struktur menjadi nyata, koordinasi menemukan bentuk, dan konsolidasi bergerak dari dokumen menuju lapangan.
