INTAN JAYA | LINTASTIMOR.ID — Di pedalaman Papua Tengah, sebuah aspirasi tidak hanya ditulis di atas kertas. Di balik setiap kalimat yang diserahkan kepada pemerintah, ada jalan yang ingin dibuka, jembatan yang ingin dibangun, kampung yang ingin dihubungkan, dan kehidupan yang menunggu disentuh pembangunan.
Namun, setahun berlalu sejak aspirasi masyarakat Intan Jaya diserahkan langsung kepada Gubernur Papua Tengah Meki Fritz Nawipa ketika berkunjung ke Sugapa pada 2025. Hingga September 2026, masyarakat mengaku belum menerima jawaban resmi mengenai tindak lanjut atas aspirasi tersebut.
Bagi kalangan intelektual Intan Jaya, persoalan itu bukan lagi semata-mata tentang lambannya administrasi pemerintahan. Ia telah berubah menjadi pertanyaan tentang seberapa jauh suara masyarakat pedalaman benar-benar masuk ke dalam ruang pengambilan keputusan.
Tokoh intelektual Intan Jaya, Detinus Sani, mengaku telah dua kali datang ke Sugapa untuk mengawal aspirasi tersebut. Namun, sampai sekarang belum ada kejelasan mengenai respons Pemerintah Provinsi Papua Tengah.
“Kami sudah menyerahkan aspirasi secara tertulis tahun lalu saat Gubernur datang ke Sugapa. Sampai hari ini belum ada jawaban. Wajar kalau kami sebagai intelektual merasa tersinggung karena aspirasi kami tidak diperhatikan,” ujar Detinus.
empat suara dari pedalaman
Aspirasi masyarakat itu memuat sedikitnya empat persoalan utama yang dianggap berkaitan langsung dengan masa depan Intan Jaya.
Pertama, masyarakat meminta pembukaan akses Jalan Trans Papua dari Nabire–Enarotali–Wandai (Wandae)–Sugapa hingga menuju Puncak.
Bagi masyarakat di wilayah yang selama ini menghadapi keterbatasan akses, jalan bukan hanya konstruksi fisik. Jalan adalah urat nadi yang menentukan apakah hasil bumi dapat dibawa keluar, kebutuhan pokok dapat masuk, dan hubungan antarkawasan dapat berlangsung lebih mudah.
Kedua, masyarakat meminta pembangunan Jembatan Kemabu di Mbigimigi, Distrik Wandai, serta Jembatan Hiambu (Hiyabu) di Distrik Hitadipa.
Jembatan-jembatan tersebut dipandang sebagai bagian penting dari konektivitas wilayah yang selama ini masih menghadapi tantangan geografis.
Ketiga, masyarakat meminta penataan pos keamanan di Soanggama, Eknemba, dan Bulapa agar ditarik kembali ke ibu kota kabupaten.
Keempat, masyarakat mengusulkan model pembangunan yang mempertemukan kebutuhan keamanan dan pembangunan. Kehadiran aparat tetap dianggap penting, tetapi masyarakat menginginkan pendekatan yang lebih kolaboratif sehingga keamanan tidak berjalan sendiri sementara pembangunan tertinggal.
ketika kunjungan diuji menjadi keputusan
Gubernur Meki dijadwalkan kembali mengunjungi Intan Jaya pada 15 September 2026, dengan agenda ke Distrik Wandai dan Hitadipa.
Kunjungan itu membuka ruang bagi pemerintah untuk menjawab pertanyaan yang selama setahun menggantung: apa tindak lanjut terhadap aspirasi masyarakat yang telah disampaikan secara tertulis sejak 2025?
Masyarakat tentu tidak hanya membutuhkan kehadiran pejabat di tengah kampung. Mereka membutuhkan keputusan, program, anggaran, jadwal pelaksanaan, serta penjelasan yang dapat dipertanggungjawabkan.
Di titik inilah aspirasi masyarakat menjadi penting secara kontekstual. Pemerintahan tidak berhenti pada aktivitas menerima masukan. Aspirasi publik baru memiliki makna ketika diterjemahkan menjadi kebijakan, perencanaan, penganggaran, dan pelaksanaan yang dapat dilihat manfaatnya oleh masyarakat. Terlebih di daerah pedalaman, keterlambatan pembangunan dapat berkelindan langsung dengan persoalan akses, pelayanan dasar, mobilitas, dan kepercayaan masyarakat kepada pemerintah.
Bagi warga Intan Jaya, pembangunan bukan sekadar deretan angka dalam dokumen perencanaan.
Jalan berarti akses menuju kehidupan yang lebih terbuka.
Jembatan berarti penghubung antarkampung dan antarmasa depan.
Pendidikan dan kesehatan berarti kesempatan bagi anak-anak pedalaman untuk tumbuh dengan pilihan hidup yang lebih luas.
Karena itu, kunjungan Gubernur Meki kali ini semestinya dapat menjadi lebih dari agenda pemerintahan.
Ia dapat menjadi momentum untuk mempertemukan janji, aspirasi, dan keputusan dalam satu meja yang sama.
Jangan Hanya Datang, foto, lalu pulang
Detinus mengatakan masyarakat menyambut baik rencana kedatangan Gubernur Papua Tengah ke Wandai dan Hitadipa. Namun, harapan masyarakat kini diarahkan pada sesuatu yang lebih konkret: jawaban.
“Kami menyambut baik kunjungan Bapak Gubernur besok ke Wandai dan Hitadipa. Kami berharap kali ini aspirasi masyarakat, baik yang lama maupun yang baru, bisa menjadi catatan serius dan mendapat perhatian dari Pemerintah Provinsi Papua Tengah,” katanya.
Masyarakat juga sedang menyiapkan sejumlah aspirasi baru untuk disampaikan dalam kunjungan tersebut.
Mereka berharap pemerintah membuka dialog mengenai pembangunan pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur di wilayah pedalaman Intan Jaya.
Lebih dari itu, masyarakat meminta adanya jawaban tertulis mengenai program yang akan dilakukan, termasuk tahapan dan waktu pelaksanaannya.
Sebab, masyarakat tidak sedang meminta pemerintah sekadar mengingat apa yang pernah mereka sampaikan.
Mereka ingin mengetahui kapan aspirasi itu mulai bekerja menjadi kebijakan.
Dan pertanyaan itu kini semakin sederhana, tetapi sekaligus semakin tajam.
Pemerintah sudah mengetahui persoalan Intan Jaya. Aspirasi sudah disampaikan secara tertulis. Gubernur bahkan dijadwalkan kembali hadir di tengah masyarakat.
Lalu, kapan pemerintah menjawabnya?
Hingga berita ini diterbitkan, redaksi masih berupaya meminta konfirmasi Pemerintah Provinsi Papua Tengah mengenai belum adanya jawaban atas aspirasi masyarakat tersebut serta langkah konkret yang akan dilakukan dalam kunjungan Gubernur Meki Fritz Nawipa ke Intan Jaya.
Sebab di tanah yang jauh dari pusat kekuasaan, harapan tidak pernah benar-benar hilang. Ia hanya menunggu satu hal: pemerintah datang bukan hanya membawa kamera dan rombongan, tetapi juga membawa jawaban.
