MIMIKA | LINTASTIMOR.ID— Di kampung-kampung yang jauh dari hiruk-pikuk pusat kota, wajah polisi sering kali menjadi wajah pertama negara yang dilihat masyarakat. Di sanalah Bhabinkamtibmas berdiri—bukan hanya ketika keamanan terganggu, melainkan ketika warga membutuhkan tempat bertanya, mengadu, atau sekadar didengar.
Karena itu, Wakil Kepala Kepolisian Resor Mimika Komisaris Polisi J. Limbong meminta seluruh personel Bhabinkamtibmas memperkuat pendekatan humanis sekaligus lebih aktif melaporkan setiap kegiatan yang dilakukan di wilayah binaan.
Arahan tersebut disampaikan dalam kegiatan Tim Audit Kinerja Tahap II Tahun Anggaran 2026 Polres Mimika, Polda Papua Tengah. Dalam forum itu, perhatian tidak hanya diarahkan pada kualitas pelayanan kepada masyarakat, tetapi juga pada pentingnya administrasi, dokumentasi, dan pelaporan kegiatan Bhabinkamtibmas.
Menurut Limbong, Bhabinkamtibmas merupakan ujung tombak Polri karena bersentuhan langsung dengan masyarakat hingga ke pelosok.
“Bina warga seperti keluarga sendiri—jadikan mereka saudara dan orang tua.”
Kalimat itu menjadi lebih dari sekadar pesan kedinasan. Ia menggambarkan bagaimana seorang polisi di tingkat kampung diharapkan hadir dengan jarak yang lebih dekat—mengenal warga, memahami kegelisahan mereka, dan membangun hubungan yang tumbuh dari kepercayaan.
Limbong menegaskan, tugas Bhabinkamtibmas tidak cukup berhenti pada kehadiran ketika persoalan keamanan muncul. Personel juga dituntut mendatangi tokoh masyarakat, membangun komunikasi dengan warga, serta ikut mengangkat berbagai kegiatan positif yang berlangsung di lingkungan binaannya.
Publikasi kegiatan positif melalui media sosial, menurut dia, juga dapat menjadi bagian dari upaya membangun kepercayaan masyarakat terhadap institusi kepolisian.
Di sisi lain, Kepala Satuan Pembinaan Masyarakat Polres Mimika AKP Budiman Sianturi memberi penekanan pada sisi yang lebih administratif. Setiap kegiatan Bhabinkamtibmas perlu didokumentasikan dan dilaporkan sehingga kehadiran personel di lapangan tidak berhenti sebagai cerita lisan, tetapi memiliki jejak kerja yang dapat dievaluasi.
Budiman juga mendorong keterlibatan ketua RT dalam membangun Pos Peka di wilayah masing-masing. Pos tersebut diharapkan menjadi salah satu sarana memperkuat komunikasi sekaligus mempercepat respons terhadap persoalan yang muncul di tengah masyarakat.
ketika kehadiran polisi diukur dari kepercayaan
Di sinilah tantangan Bhabinkamtibmas menjadi lebih besar. Pendekatan humanis membutuhkan lebih dari sekadar keramahan; ia membutuhkan konsistensi hadir, kemampuan mendengar, keberanian merespons, serta pertanggungjawaban administratif atas apa yang telah dikerjakan. Pelaporan menjadi penting bukan hanya sebagai kewajiban organisasi, tetapi sebagai instrumen untuk memastikan bahwa pelayanan kepada masyarakat benar-benar berlangsung dan dapat diukur.
Sebab, bagi warga di kampung, ukuran keberhasilan polisi tidak selalu berbentuk angka atau laporan. Ukurannya sederhana: apakah polisi datang ketika dibutuhkan, apakah keluhan mereka didengar, dan apakah persoalan mereka mendapat perhatian.
Dalam konteks itu, arahan pimpinan Polres Mimika menempatkan Bhabinkamtibmas pada posisi strategis. Mereka bukan hanya pelaksana tugas keamanan, tetapi juga jembatan yang menghubungkan institusi kepolisian dengan denyut kehidupan masyarakat paling bawah.
Polisi boleh datang membawa seragam dan kewenangan. Namun kepercayaan hanya tumbuh ketika masyarakat merasakan kehadiran manusia di balik seragam itu.
Semangat tersebut sejalan dengan slogan Polres Mimika, “Melindungi, Mengayomi, Melayani Masyarakat” serta “Bersama Masyarakat, Wujudkan Mimika Aman dan Kondusif.”
Pada akhirnya, keamanan tidak hanya lahir dari patroli dan penindakan. Ia tumbuh perlahan dari sapaan, perjumpaan, kepedulian, dan keberanian untuk tetap hadir ketika masyarakat membutuhkan.
Sebab, di pelosok kampung, negara terasa dekat bukan karena seragam polisi terlihat—melainkan karena masyarakat tahu, ketika mereka membutuhkan, polisi benar-benar ada.
