SIAK |LINTASTIMOR.ID—Jarak tak selalu memutus kendali. Dari luar kota, di sela agenda tugasnya, Bupati Siak Afni Zulkifli tetap menautkan perhatian pada denyut pemerintahan di kampung halaman. Jam demi jam laporan masuk, persoalan demi persoalan dipantau—mulai dari gaji ASN, penataan organisasi, hingga sampah di kecamatan.
Di balik layar birokrasi, Siak sedang bergerak menata diri. Pengukuhan Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) baru membawa konsekuensi luas: administrasi bergeser, kewenangan beralih, dan di sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD), proses pencairan gaji sempat tersendat—bukan karena ketiadaan dana, melainkan karena prosedur yang harus disesuaikan.
“Pengukuhan SOTK baru berdampak sangat luas dan saling berkaitan. Di banyak OPD, pencairan gaji mengalami kendala administratif, meski uang sudah tersedia sejak 5 Januari,”
tegas Afni Zulkifli.
Ia meminta Wakil Bupati, Sekda, dan jajaran pejabat eselon mengawal proses tersebut secara ketat dan memastikan persoalan diselesaikan secepatnya. Bagi Afni, gaji ASN bukan sekadar urusan administrasi, melainkan hak dan penopang stabilitas kerja pemerintahan.
Kabar baik pun mulai datang. Pembayaran Tunda Bayar TPP ASN Tahun 2024 telah berjalan, dan per hari ini, pencairan gaji di sejumlah OPD sudah kembali terlaksana. Prosesnya dipantau secara detail.
“Prosesnya dilaporkan jam per jam,”
ungkap Afni, menandakan pengawasan dilakukan tanpa jeda.
Namun, jalan birokrasi belum sepenuhnya mulus. Di beberapa OPD, penggajian masih terkendala karena SK staf pada Perangkat Daerah—terutama yang mengalami penggabungan dan pemisahan—masih dalam proses.
“BKPSDM sedang bekerja keras dan berkomitmen menyelesaikan. Proses ini harus seirama dengan pengajuan dari OPD,”
jelasnya.
Di sisi lain, pemerintah daerah juga terus merapikan data honorer non-database. Hasil sementara verifikasi faktual menunjukkan ratusan nama telah terkoreksi. Tim 8 masih bekerja, memastikan tidak ada satu rupiah pun APBD mengalir ke alamat yang keliru.
“Kita ingin setiap rupiah APBD benar-benar tepat sasaran,”
kata Afni, singkat namun tegas.
Perhatian Bupati Siak tak berhenti di meja administrasi. Persoalan sampah di kecamatan, khususnya di Km 55, juga masuk dalam pantauannya. Untuk sementara, pengelolaan mulai berjalan dan mengarah pada solusi yang lebih permanen.
“Saya berterima kasih. Sudah mulai ada arah ke solusi permanen, tidak hanya mengandalkan DLH, tetapi juga melibatkan masyarakat dan pemuda setempat,”
ujarnya.
Afni menegaskan akan terus mengikuti perkembangan tersebut ke depan. Baginya, pemerintahan bukan sekadar soal kebijakan dari pusat kekuasaan, melainkan kehadiran yang dirasakan hingga ke akar rumput.
Dari luar kota, kendali tetap dijaga. Dari balik laporan administratif, keputusan diambil. Dan di Siak, roda pemerintahan terus dipastikan berputar—meski kadang harus disetel ulang, agar tetap seimbang dan tepat arah.
