TIMIKA | LINTASTIMOR.ID – Di balik pintu-pintu Puskesmas, kebutuhan masyarakat tidak pernah datang dengan pola yang sama. Ada pasien yang menunggu pertolongan, ada pelayanan yang harus bergerak cepat, dan ada kebutuhan operasional yang tak selalu bisa menunggu panjangnya jalur administrasi.
Di titik itulah Pemerintah Kabupaten Mimika mendorong tujuh Puskesmas menerapkan pola pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD).
Dorongan tersebut disampaikan Staf Ahli Bupati Mimika Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia, Fransiskus Bokeyau, saat membuka pertemuan penilaian penerapan BLUD bagi tujuh Puskesmas di Hotel Ultima Timika, Jumat (14/8/2026).
Bagi pemerintah daerah, BLUD bukan sekadar perubahan pola pengelolaan keuangan. Lebih jauh, skema ini diharapkan menjadi ruang bagi Puskesmas untuk bergerak lebih luwes dalam menjawab kebutuhan pelayanan kesehatan masyarakat.
“Kami ingin pengelolaan Puskesmas tidak hanya berjalan secara administratif, tetapi benar-benar mendukung pelayanan yang dibutuhkan masyarakat. Karena itu, fleksibilitas dalam pengelolaan keuangan harus diarahkan untuk mempercepat dan meningkatkan kualitas layanan,” kata Fransiskus.
Ia menjelaskan, pola BLUD memberikan ruang kepada Puskesmas untuk mengelola pendapatan, belanja, serta kebutuhan operasional secara lebih fleksibel. Namun, fleksibilitas tersebut tetap harus berjalan dalam koridor efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas.
Dengan demikian, keluwesan dalam mengelola anggaran bukan berarti mengendurkan tata kelola. Justru sebaliknya, fleksibilitas harus menjadi instrumen agar sumber daya yang tersedia dapat lebih cepat diterjemahkan menjadi pelayanan yang dirasakan masyarakat.
Fransiskus menilai peningkatan kualitas pelayanan kesehatan tidak dapat dipisahkan dari kemampuan manajemen Puskesmas dalam mengelola sumber daya dan anggaran. Pelayanan yang baik membutuhkan sistem yang mampu bergerak seirama dengan kebutuhan masyarakat.
“Ukuran keberhasilan bukan hanya pada tertibnya administrasi atau pengelolaan keuangan, tetapi pada manfaat yang dirasakan langsung oleh masyarakat ketika membutuhkan pelayanan kesehatan,” ujarnya.
Menguji Tata Kelola, Menguatkan Pelayanan
Proses penilaian terhadap tujuh Puskesmas menjadi bagian penting sebelum penerapan BLUD. Karena itu, Fransiskus berharap seluruh tahapan dapat berjalan baik dan menghasilkan rekomendasi yang mendukung penerapan pola tersebut.
Ia juga meminta pimpinan Puskesmas menjadikan proses penilaian bukan sekadar pemenuhan administrasi, melainkan momentum untuk memperkuat tata kelola, meningkatkan kapasitas sumber daya manusia, serta melahirkan inovasi pelayanan.
Secara kontekstual, penerapan BLUD menempatkan Puskesmas pada persimpangan penting: fleksibilitas keuangan harus bertemu dengan disiplin tata kelola. Ketika keduanya berjalan seimbang, anggaran tidak berhenti sebagai angka dalam dokumen, tetapi dapat berubah menjadi obat yang tersedia, pelayanan yang lebih cepat, serta akses kesehatan yang semakin mudah bagi masyarakat.
Pemkab Mimika menegaskan akan terus mendukung peningkatan pelayanan kesehatan agar masyarakat memperoleh layanan yang lebih cepat, mudah, bermutu, dan sesuai kebutuhan.
Sebab pada akhirnya, keberhasilan sebuah sistem kesehatan tidak hanya terlihat dari bagaimana anggaran dikelola, tetapi dari bagaimana seorang warga merasakan negara hadir ketika ia datang mencari pertolongan.
