PUNCAK |LINTASTIMOR.ID— Di tengah persiapan menyambut 81 tahun kemerdekaan Indonesia, Kabupaten Puncak berusaha meredakan riak yang sempat mengusik ketenangan. Perubahan alokasi Dana Desa 2026 yang lebih rendah dibandingkan tahun sebelumnya menjadi sumber kesalahpahaman, hingga berujung pada insiden pada 11 Agustus 2026.
Pemerintah Kabupaten Puncak menegaskan, penurunan tersebut bukan akibat pemotongan oleh pemerintah daerah maupun pihak tertentu. Perubahan terjadi karena adanya perbedaan alokasi anggaran Dana Desa antara 2025 dan 2026.
Berdasarkan data yang disampaikan Pemerintah Kabupaten Puncak, Dana Desa pada 2025 tercatat sebesar Rp154.743.813.800, sedangkan pada 2026 menjadi Rp103.161.395.000. Dengan demikian, terdapat selisih Rp51.582.418.800, atau sekitar 33,33 persen dibandingkan tahun sebelumnya.
Bupati Puncak Elvis Tabuni mengatakan pemerintah daerah perlu hadir memberikan penjelasan secara langsung agar perubahan angka tersebut tidak berkembang menjadi informasi yang keliru di tengah masyarakat.
“Masyarakat Kabupaten Puncak adalah rakyat kami dan harus tetap kami rangkul. Pemerintah tetap berjalan dan tidak akan mundur dalam menjalankan amanat pemerintahan,” kata Elvis.
Anggaran Berubah, Komunikasi Harus Diperkuat
Menurut Elvis, kesalahpahaman mengenai besaran Dana Desa diduga menjadi salah satu pemicu ketegangan. Karena itu, pemerintah daerah memilih membuka ruang komunikasi dengan para kepala kampung dan masyarakat untuk menjelaskan perubahan alokasi tersebut secara utuh.
Pada 11 Agustus, pemerintah daerah bersama unsur terkait sebelumnya memberikan penjelasan mengenai Dana Desa. Pembahasan yang direncanakan berlanjut pada hari berikutnya kemudian mendapat respons dari sebagian masyarakat yang meminta penjelasan dilakukan saat itu juga.
Situasi selanjutnya memanas. Bupati menyebut terjadi pelemparan batu dan perusakan terhadap fasilitas pemerintah. Pemerintah daerah bersama unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) kemudian bergeser untuk kepentingan pengamanan.
Meski situasi sempat memanas, pemerintah daerah tidak memilih memutus komunikasi. Sebaliknya, penjelasan mengenai perubahan Dana Desa tetap dipandang sebagai jalan penting untuk mencegah kesalahpahaman semakin melebar.
Pemerintah Rangkul Kepala Kampung
Pemerintah Kabupaten Puncak selanjutnya akan mengundang para kepala kampung untuk memperoleh penjelasan mengenai realisasi dan perubahan Dana Desa.
Pertemuan tersebut diharapkan menjadi ruang klarifikasi sekaligus memastikan informasi mengenai anggaran sampai kepada masyarakat melalui jalur yang tepat.
Langkah itu penting karena perubahan angka anggaran, tanpa penjelasan yang memadai, mudah dipersepsikan berbeda di tingkat masyarakat. Dalam konteks ini, transparansi dan komunikasi pemerintah menjadi bagian penting untuk menjaga kepercayaan publik sekaligus meredam potensi konflik.
Pemerintah Kabupaten Puncak juga telah melakukan rapat koordinasi bersama unsur keamanan dan instansi terkait untuk menjaga stabilitas daerah. Elvis menyampaikan apresiasi kepada jajaran TNI dan Polri yang turut membantu menjaga keamanan setelah insiden tersebut.
“Kami tetap melanjutkan komunikasi dan memberikan pemahaman kepada para kepala kampung mengenai perubahan anggaran, agar tidak ada lagi kesalahpahaman di tengah masyarakat,” ujar Elvis.
Perusakan Diserahkan kepada Aparat
Terkait pihak yang diduga terlibat dalam tindakan perusakan, Elvis mengatakan persoalan tersebut telah diserahkan kepada aparat keamanan untuk ditelusuri sesuai proses hukum.
Pemerintah daerah, kata dia, tidak ingin insiden tersebut menjadi alasan untuk memperlebar ketegangan. Masyarakat, kepala kampung, kepala suku, tokoh masyarakat, serta seluruh unsur di Kabupaten Puncak diminta menjaga keamanan dan tidak memperkeruh keadaan.
Di sisi lain, roda pemerintahan tetap berjalan. Pelayanan kepada masyarakat dan aktivitas pemerintahan dilaksanakan sesuai ketentuan perundang-undangan.
Menjaga Puncak Tetap Kondusif
Menjelang peringatan Hari Ulang Tahun ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia pada 17 Agustus 2026, Pemerintah Kabupaten Puncak memastikan persiapan peringatan kemerdekaan tetap berlangsung.
Pemerintah juga menyatakan situasi keamanan saat ini telah kondusif. Stabilitas daerah menjadi perhatian bersama agar masyarakat dapat menjalani momentum kemerdekaan tanpa dibayangi ketegangan.
Dalam konteks yang lebih luas, persoalan Dana Desa bukan semata perkara angka dalam dokumen anggaran. Bagi masyarakat kampung, perubahan alokasi menyentuh langsung harapan terhadap pembangunan dan pelayanan di tingkat paling dekat dengan kehidupan mereka. Karena itu, penjelasan yang terbuka, komunikasi yang tenang, serta kepastian informasi menjadi jembatan penting antara kebijakan pemerintah dan pemahaman masyarakat.
Elvis kembali mengajak seluruh masyarakat menjaga Kabupaten Puncak tetap aman, tertib, dan damai.
“Pemerintah tetap berjalan dan tidak akan mundur dalam menjalankan amanat pemerintahan. Masyarakat Kabupaten Puncak adalah rakyat kami dan harus tetap kami rangkul,” tegasnya.
Menjelang merah putih kembali berkibar pada 17 Agustus, Puncak diingatkan bahwa menjaga kemerdekaan tidak berhenti pada upacara dan perayaan. Ia juga berarti menjaga ruang dialog tetap terbuka, merawat ketenangan, dan memastikan perbedaan pemahaman tidak berubah menjadi perpecahan.
