ATAMBUA |LINTASTIMOR.ID — Di perbatasan, garis negara memang dapat ditarik dengan tegas. Namun kejahatan tidak pernah mengenal garis itu.
Ia bergerak melalui jalan darat yang sunyi, menyusuri jalur-jalur tikus, menyeberangi laut, dan memanfaatkan celah yang mungkin luput dari pengawasan. Karena itu, ketika ancaman bergerak melampaui batas negara, jawaban terhadapnya pun tidak mungkin datang dari satu negara saja.
Dari Kabupaten Belu, Nusa Tenggara Timur, tiga institusi penegak hukum dari tiga negara kembali duduk dalam satu meja.
Divisi Hubungan Internasional (Divhubinter) Polri bersama Australian Federal Police (AFP) dan Polícia Nacional de Timor-Leste (PNTL) menggelar Trilateral Meeting di Aula Wira Satya Polres Belu, Senin (3/8/2026).
Pertemuan tersebut menjadi ruang untuk memperkuat sinergitas, koordinasi, komunikasi, serta pertukaran informasi dalam rangka meningkatkan efektivitas penanganan dan pencegahan kejahatan transnasional di wilayah perbatasan Indonesia–Timor-Leste dan kawasan yang terhubung dengan Australia.
“Kunci penyelesaian bukan hanya penindakan, tetapi percepatan pertukaran informasi dan penguatan sinergitas di tingkat lapangan.”
— Kombes Pol. Juara Silalahi, Divhubinter Polri
Pertemuan yang berlangsung mulai pukul 16.15 WITA itu dihadiri sejumlah pejabat Polri, antara lain Penerjemah Madya Divhubinter Polri Kombes Pol. Juara Silalahi, S.I.K., M.H., serta Ps. Kasubbag Monevtas Set NBC Interpol Indonesia Divhubinter Polri AKBP Fahrul Sudiana, S.H., S.I.K., M.Si.
Hadir pula Kapolres Belu AKBP I Gede Eka Putra Astawa, S.H., S.I.K., sejumlah pejabat utama Polres Belu, serta para Kapolsek yang berada di wilayah perbatasan.
Dari Australian Federal Police (AFP), hadir Federal Agent AFP Dili, Timor-Leste, Sarah Hammond; Federal Agent AFP Bali, Indonesia, Judy Goldsmith; serta staf AFP Dili, Timor-Leste, Dalia Das Regas.
Sementara delegasi Polícia Nacional de Timor-Leste (PNTL) di antaranya Chief Superintendent Border Police Unit PNTL Calisto Gonzaga, Chief Superintendent Intelligence Unit PNTL Boavida Ribeiro, Chief Superintendent Maritime Unit PNTL Eugenio Pereira, serta Inspector Assistant International Relations PNTL Esterlita Gama Soares.
Pertemuan tersebut dipandu Brigpol Andce Beis dan dibuka oleh Kapolres Belu. Dalam sambutannya, Kapolres menyampaikan rasa hormat dan bangga karena Polres Belu dipercaya menjadi tempat berlangsungnya pertemuan tiga pihak antara Polri, AFP, dan PNTL.
Sebagai penjaga keamanan dan ketertiban masyarakat di wilayah perbatasan RI–RDTL, Polres Belu menyatakan dukungan penuh terhadap forum tersebut.
Kapolres menilai, pertukaran informasi, koordinasi, dan komitmen bersama menjadi bagian penting dalam menjaga stabilitas keamanan di kawasan perbatasan Indonesia, Timor-Leste, dan Australia.
“Tantangan keamanan di wilayah perbatasan tidak bisa dihadapi sendiri. Kejahatan transnasional membutuhkan sinergi dan kerja sama lintas negara.”
— AKBP I Gede Eka Putra Astawa, Kapolres Belu
Ia menyebut penyelundupan narkoba, perdagangan orang, dan pelintas batas ilegal sebagai sejumlah bentuk kejahatan yang membutuhkan penanganan bersama.
“Sebagai wilayah yang berbatasan langsung dengan Timor-Leste, kami menyadari bahwa tantangan keamanan di wilayah perbatasan tidak bisa dihadapi sendiri. Kejahatan transnasional seperti penyelundupan narkoba, perdagangan orang, dan pelintas batas ilegal membutuhkan sinergi dan kerja sama lintas negara,” tutur Kapolres Belu.
Karena itu, Polres Belu siap mendukung setiap kesepakatan dan rencana aksi yang lahir dari pertemuan tersebut.
Dengan semangat kebersamaan dan profesionalisme, ia berharap kerja sama lintas negara dapat menciptakan situasi keamanan dan ketertiban masyarakat yang aman serta kondusif bagi masyarakat di kawasan perbatasan.
Sementara itu, Kombes Pol. Juara Silalahi dari Divhubinter Polri menyampaikan apresiasi atas keberlanjutan kerja sama strategis antara ketiga institusi.
Menurutnya, keamanan di kawasan perbatasan merupakan tanggung jawab bersama. Kabupaten Belu yang berbatasan langsung dengan Timor-Leste, serta keterhubungannya dengan kawasan Australia, memiliki posisi strategis sekaligus menghadapi potensi ancaman kejahatan transnasional.
“Untuk itu Divhubinter Polri sebagai pengemban fungsi hubungan internasional Polri memiliki tugas untuk membangun dan memperkuat kerja sama dengan mitra kepolisian negara sahabat. Pertemuan trilateral ini adalah wujud nyata komitmen kita untuk tidak bekerja sendiri dalam menghadapi ancaman yang tidak mengenal batas negara,” ungkapnya.
Melalui forum tersebut, Polri berharap pertukaran informasi intelijen dapat dilakukan secara cepat, akurat, dan aman. Selain itu, langkah operasional dalam menangani kasus lintas negara diharapkan semakin terkoordinasi, termasuk melalui mekanisme kerja sama yang lebih efektif antara AFP, PNTL, dan Polri, khususnya di tingkat Polda dan Polres jajaran.
“Saya mengapresiasi kehadiran delegasi AFP dan PNTL. Kehadiran Bapak/Ibu semua menunjukkan keseriusan kita bersama dalam menjaga keamanan dan stabilitas kawasan. Mari kita manfaatkan pertemuan ini sebaik-baiknya untuk menghasilkan rencana aksi konkret yang dapat segera diimplementasikan di lapangan,” tambah Juara.
Dari Australia, Sarah Hammond mengatakan Indonesia, Timor-Leste, dan Australia merupakan kawasan yang saling terhubung secara geografis. Kedekatan tersebut membuat persoalan keamanan di satu negara berpotensi memberi dampak langsung kepada negara lainnya.
AFP, kata dia, saat ini memfokuskan perhatian pada tiga ancaman utama, yakni penyelundupan manusia dan perdagangan orang, narkotika, serta bahan kimia ilegal.
“Ancaman ini tidak dapat kami hadapi sendiri. Kerja sama trilateral seperti ini sangat penting dan strategis.”
— Sarah Hammond, Federal Agent AFP Dili
“Kita melihat jaringan kejahatan masih menjadikan jalur laut dan darat di wilayah kita sebagai sasaran, melalui Timor-Leste dan NTT sebagai jalur transit menuju Australia. Kami menyadari bahwa ancaman ini tidak dapat kami hadapi sendiri,” ungkapnya.
AFP menyatakan siap membantu penanganan kejahatan di kawasan perbatasan Australia, Timor-Leste, dan Indonesia, serta tetap berkomitmen memperkuat kerja sama dengan mitra dari Indonesia dan Timor-Leste.
Sementara itu, perwakilan PNTL Calisto Gonzaga menyampaikan bahwa sejumlah tantangan yang dihadapi di wilayah perbatasan meliputi perdagangan orang dan penyelundupan manusia, penyelundupan barang ilegal dan narkotika, serta pelintas batas tanpa dokumen resmi.
PNTL berharap pertemuan tersebut dapat memperkuat pertukaran informasi intelijen, meningkatkan patroli dan operasi bersama, sekaligus memperkuat kapasitas personel.
Pembahasan kemudian berlanjut dalam sesi diskusi. Polres Belu dan PNTL membahas masih adanya kejahatan lintas negara yang memanfaatkan jalur laut maupun jalur darat tidak resmi atau jalur tikus.
Sejumlah persoalan yang menjadi perhatian antara lain pencurian hewan, pencurian kendaraan bermotor, serta penyelundupan orang dan barang.
Menanggapi berbagai persoalan tersebut, Divhubinter Polri sebagai jembatan komunikasi antara Polri, PNTL, dan AFP mendorong seluruh pihak untuk memperkuat sinergitas, koordinasi, komunikasi, serta pertukaran informasi.
“Kesepakatan yang dihasilkan harus menjadi bentuk nyata sinergi Polri, PNTL, dan AFP dalam memerangi kejahatan transnasional di wilayah perbatasan.”
— Kombes Pol. Juara Silalahi, Divhubinter Polri
“Kami sependapat bahwa kunci penyelesaian bukan hanya penindakan, tetapi percepatan pertukaran informasi dan penguatan sinergitas di tingkat lapangan. Kami juga akan mencatat dan menyampaikan kepada kepala wilayah NTT, dalam hal ini Kapolda NTT beserta jajaran, agar dapat diketahui dan dilaksanakan kerja sama antar-kepolisian dua negara,” tutur Juara.
Secara kontekstual, pertemuan trilateral ini memperlihatkan bahwa keamanan perbatasan tidak cukup dijaga dengan pagar, pos pemeriksaan, atau patroli semata. Kejahatan transnasional bergerak mengikuti celah geografis dan teknologi, sehingga respons penegakan hukum pun membutuhkan jaringan kerja sama yang mampu bergerak lebih cepat daripada jaringan kejahatan itu sendiri. Pertukaran intelijen yang aman, patroli terkoordinasi, serta komunikasi langsung antarlembaga menjadi fondasi penting untuk mencegah wilayah perbatasan berubah menjadi ruang aman bagi aktivitas ilegal.
Bagi Belu dan Nusa Tenggara Timur, kerja sama tersebut memiliki arti yang lebih luas. Perbatasan bukan hanya tempat bertemunya dua negara, tetapi juga ruang hidup masyarakat yang setiap hari berinteraksi dengan mobilitas manusia, barang, dan kepentingan ekonomi lintas batas.
Karena itu, keamanan tidak semestinya hanya dipahami sebagai kemampuan menangkap pelaku setelah kejahatan terjadi. Keamanan juga berarti kemampuan membaca ancaman lebih awal, berbagi informasi sebelum terlambat, dan membangun kepercayaan di antara negara-negara yang berbagi halaman geografis yang sama.
Pertemuan Trilateral Meeting kemudian ditutup dalam suasana hangat dengan foto bersama dan penyerahan cendera mata dari Polícia Nacional de Timor-Leste (PNTL) kepada Kapolres Belu.
Dari Belu, pesan yang lahir hari itu sederhana, tetapi memiliki makna yang panjang: ketika kejahatan memilih menembus batas negara, maka kerja sama harus hadir tanpa mengenal batas.
Sebab, di perbatasan, keamanan bukan hanya tentang menjaga garis yang memisahkan tiga negara, tetapi tentang memastikan bahwa di balik garis itu, masyarakat tetap dapat hidup dengan rasa aman, tenang, dan bermartabat.
