TIMIKA |LINTASTIMOR.ID— Siang di Wakia belum benar-benar reda ketika langkah polisi, pemerintah kampung, tokoh masyarakat, dan para pemuda menyusuri jalan menuju kawasan pendulangan. Di tengah bentang alam yang menyimpan kekayaan bumi sekaligus menyisakan persoalan batas wilayah, sebuah pesan hendak disampaikan dengan cara yang tenang: aktivitas pendulangan ilegal harus dihentikan, dan mereka yang bukan warga Kampung Wakia diminta meninggalkan lokasi.
Rabu, 30 September 2026, sekitar pukul 12.00 WIT, Polsek Mimika Barat mulai bergerak. Bukan dengan pendekatan represif, melainkan melalui sambang, dialog, dan imbauan kamtibmas kepada para pendulang di wilayah Kampung Wakia, Distrik Mimika Barat Tengah, Papua Tengah.
Langkah itu dilakukan ketika persoalan tapal batas antara wilayah Kapiraya dan Wakia masih berada dalam penanganan pemerintah. Polisi melihat situasi tersebut membutuhkan kehati-hatian. Sebab, aktivitas pendulangan yang terus berkembang berpotensi menambah jumlah orang dari luar wilayah dan pada akhirnya membuka ruang bagi persoalan baru di tengah masyarakat.
Sekitar pukul 15.00 WIT, personel Polsek Mimika Barat bersama Kepala Kampung Wakia Frederickus Warawarin, tokoh masyarakat, dan para pemuda bergerak menuju lokasi pendulangan.
Perjalanan tidak selalu mudah. Sebatang pohon tumbang melintang di jalan dan menghentikan rombongan. Polisi dan warga tidak menunggu lama. Mereka bergotong royong menyingkirkan batang pohon tersebut agar perjalanan dapat dilanjutkan.
Adegan sederhana itu menjadi bagian dari suasana penertiban hari itu: aparat dan masyarakat berjalan bersama, menyelesaikan hambatan di depan mata sebelum tiba pada persoalan yang jauh lebih sensitif.
Sekitar pukul 15.45 WIT, rombongan tiba di sebuah pondok yang ditempati sejumlah warga dari suku Dani dan pendatang yang selama ini melakukan aktivitas pendulangan.
Di tempat itulah pesan utama disampaikan.
Kanit Reskrim Polsek Mimika Barat, Bripka Ahsan Nur, meminta para pendulang menghentikan aktivitas mereka untuk sementara. Ia menjelaskan bahwa pemerintah masih menangani persoalan tapal batas Kapiraya dan Wakia sehingga semua pihak perlu menahan diri.
“Untuk sementara status wilayah Kapiraya dan Wakia ini ada masalah. Persoalan tapal batas sudah ditangani pemerintah,” kata Ahsan saat memberikan arahan kepada para pendulang.
Pernyataan itu bukan sekadar teguran terhadap aktivitas pertambangan ilegal. Di baliknya terdapat pesan yang lebih luas: jangan sampai persoalan batas wilayah berkembang menjadi konflik antarkelompok masyarakat.
Karena itu, polisi memilih pendekatan persuasif. Para pendulang diminta memahami bahwa langkah yang dilakukan aparat bukan semata-mata untuk menghentikan aktivitas mencari penghidupan, tetapi untuk menjaga agar situasi di Wakia tetap aman dan terkendali.
“Kami memahami bapak-bapak mencari untuk kehidupan. Namun kami lebih kepada bagaimana situasi tetap aman,” ujar Ahsan.
Sebanyak 14 orang yang disebut bukan warga Kampung Wakia kemudian terdata dalam kegiatan penertiban tersebut. Mereka masing-masing Ain us Kogoya, Itenus Jingga, Depan Yikwa, Editeko Yikwa, Dendi Payokwa, Abraham Tomasoa, Yafet Marwa, Simon Tahapary, Stewar Thomas Tahapary, Luter Pamutu, Kornelius Tampang, Yohanes Bella, Korneles Tunyanan, dan Elezeus Tunyanan.
Kelompok masyarakat suku Dani yang berada di lokasi disebut menerima arahan tersebut. Mereka kemudian bergerak menuju Kampung Wumuka, yang menjadi salah satu akses keluar-masuk melalui jalur pesisir menuju Timika.
Hingga sekitar pukul 16.45 WIT, personel Polsek Mimika Barat bersama masyarakat Kampung Wakia masih melakukan pemantauan. Mereka memastikan para pendulang yang bukan warga setempat meninggalkan kawasan tersebut.
Ketika Keamanan Menjadi Titik Temu
Kepala Kampung Wakia Frederickus Warawarin turut meminta para pendulang memahami keputusan yang diambil bersama aparat. Menurutnya, persoalan tapal batas masih berada dalam proses pemerintah sehingga aktivitas pendulangan oleh warga yang bukan masyarakat Wakia diminta dihentikan.
Bagi pemerintah kampung, penertiban tersebut tidak berdiri sendiri. Ada kekhawatiran bahwa semakin banyak orang dari luar wilayah masuk dan melakukan aktivitas pendulangan, semakin rumit pula persoalan sosial yang dapat muncul kemudian.
Kapolsek Mimika Barat Ipda Muhammad Yani membenarkan bahwa kegiatan tersebut dilaksanakan berdasarkan permintaan Kepala Kampung Wakia agar kepolisian bersama pemerintah kampung melakukan penertiban terhadap warga dari Timika yang berada di lokasi pendulangan.
Namun, sejak awal, ia mengarahkan anggotanya agar mengedepankan komunikasi dan pendekatan persuasif.
“Saya selaku Kapolsek memerintahkan anggota melaksanakan kegiatan penertiban, namun pola pelaksanaannya berikan imbauan kamtibmas serta kedepankan pendekatan persuasif,” ungkap Yani.
Pola tersebut menunjukkan bahwa penertiban di Wakia tidak diarahkan untuk memperuncing keadaan. Polisi justru menempatkan keamanan masyarakat sebagai pintu masuk utama dalam menyelesaikan persoalan.
Sebab, ketika batas wilayah masih menjadi persoalan yang sedang dibicarakan pemerintah, tindakan yang terburu-buru dapat menciptakan masalah baru. Di titik inilah pendekatan persuasif menjadi penting: menghentikan aktivitas yang dinilai melanggar aturan tanpa membuka ruang bagi benturan sosial.
Polsek Mimika Barat selanjutnya berkoordinasi dengan pemerintah distrik dan pihak terkait untuk menjaga situasi keamanan di wilayah tersebut.
Para pendulang yang telah ditertibkan sementara berada di Kampung Wumuka sambil menunggu langkah selanjutnya, termasuk kemungkinan pemulangan ke Timika.
Wakia dan Pesan dari Sebuah Penertiban
Menjelang pukul 17.00 WIT, kegiatan penertiban berakhir.
Hari mulai bergerak menuju sore ketika rombongan aparat dan masyarakat menyelesaikan pemantauan di kawasan tersebut. Tidak ada keributan yang dilaporkan. Yang tersisa adalah sebuah pekerjaan rumah yang jauh lebih besar daripada sekadar menghentikan aktivitas pendulangan.
Wakia sedang berada di antara kepentingan ekonomi, persoalan tapal batas, dan kebutuhan menjaga hubungan sosial masyarakat.
Di tengah situasi seperti itu, penertiban bukan hanya tentang siapa yang harus pergi dari sebuah lokasi. Ia juga tentang bagaimana sebuah wilayah dijaga agar persoalan hari ini tidak berubah menjadi konflik pada hari esok.
Karena itu, langkah Polsek Mimika Barat bersama pemerintah Kampung Wakia menjadi bagian dari upaya menjaga keseimbangan: menegakkan ketertiban, menghormati proses pemerintah mengenai tapal batas, sekaligus memastikan masyarakat tetap berada dalam ruang yang aman.
Di Wakia, polisi memilih berbicara sebelum bertindak lebih jauh.
Dan pada sore yang perlahan turun itu, pesan tersebut menjadi sederhana: ketika batas wilayah masih dicari titik terangnya, keamanan masyarakat harus tetap menjadi batas yang tidak boleh dilampaui.
