MIMIKA | LINTASTIMOR.ID – Toleransi tidak cukup dibangun melalui slogan, deklarasi, atau pertemuan seremonial. Ia harus tumbuh dari ruang-ruang kehidupan masyarakat, diperkuat oleh kebijakan pemerintah daerah, dan diwariskan melalui pendidikan kepada generasi muda.
Pesan itulah yang mengemuka ketika Konferensi Kota Toleran (KKT) II Tahun 2026 resmi dibuka di Kabupaten Mimika, Papua Tengah, Minggu (15/11/2026).
Di tanah yang dihuni masyarakat dari berbagai latar belakang suku, agama, budaya, dan bahasa ini, konferensi yang digagas SETARA Institute tersebut membawa satu agenda besar: menjadikan toleransi sebagai gerakan nyata yang berawal dari daerah.
Mengusung tema “Merawat Harmoni dari Bagian Timur Indonesia: Membangun Masyarakat Toleran, Inklusif, dan Damai dalam Tata Kebinekaan”, KKT II mempertemukan pemerintah daerah, tokoh agama, masyarakat sipil, akademisi, komunitas, serta berbagai pemangku kepentingan untuk merumuskan pendekatan bersama dalam merawat keberagaman.
Bupati Mimika Johannes Rettob dalam sambutannya menegaskan bahwa kemajemukan masyarakat merupakan kekuatan sosial yang harus dijaga bersama. Perbedaan suku, agama, budaya, dan latar belakang tidak boleh menjadi alasan untuk membangun sekat antarmasyarakat.
“Perbedaan bukanlah penghalang untuk membangun kebersamaan, melainkan modal sosial dalam menciptakan kehidupan masyarakat yang damai, rukun, dan saling menghormati,” kata Johannes.
Pernyataan tersebut menempatkan keberagaman bukan sebagai persoalan yang harus dihindari, melainkan sebagai kenyataan sosial yang membutuhkan kepemimpinan, kebijakan, dan kesadaran kolektif untuk dikelola secara bijaksana.
Johannes berharap konferensi ini tidak berhenti sebagai ruang diskusi dan pertemuan antardaerah. Lebih dari itu, KKT II harus menghasilkan komitmen serta langkah konkret untuk memperkuat kerukunan umat beragama.
Ia juga mengajak seluruh peserta menjadikan Mimika sebagai salah satu contoh daerah yang terus berupaya merawat keberagaman dalam kehidupan masyarakat.
Toleransi bukan hanya urusan pemerintah kota
Direktur SETARA Institute, Halili Hasan, memberikan penekanan penting mengenai makna Konferensi Kota Toleran. Menurutnya, istilah kota dalam forum tersebut tidak boleh dipahami secara sempit sebagai wilayah pemerintahan yang secara administratif berstatus kota.
Kabupaten, provinsi, bahkan masyarakat sipil memiliki kedudukan penting dalam membangun ekosistem kehidupan yang inklusif.
“Konferensi Kota Toleran maknanya luas. Kota di sini bukan hanya unit pemerintahan yang bernama kota, tetapi juga kabupaten, provinsi, bahkan seluruh masyarakat sipil,” ujar Halili.
Penegasan itu memperluas cakupan tanggung jawab dalam membangun toleransi. Sebab, kehidupan masyarakat yang harmonis tidak hanya ditentukan oleh regulasi pemerintah, tetapi juga oleh kualitas hubungan sosial, keterlibatan komunitas, dan kesediaan setiap kelompok untuk menghormati hak kelompok lainnya.
Halili menjelaskan, KKT menjadi ruang pertukaran pengetahuan, pembahasan regulasi, serta berbagi praktik baik dalam membangun toleransi di daerah.
Namun, esensi utama konferensi bukan semata-mata mempertemukan peserta dari berbagai wilayah. Forum ini harus mampu memperkuat kolaborasi, menyatukan komitmen, dan membangun strategi menghadapi berbagai tantangan keberagaman di Indonesia.
Tiga pilar kepemimpinan membangun ekosistem toleransi
Dalam perspektif SETARA Institute, penguatan toleransi tidak dapat dibebankan hanya kepada pemerintah. Dibutuhkan keterlibatan berbagai elemen melalui tiga pilar kepemimpinan, yakni kepemimpinan politik, ekonomi, dan sosial.
Ketiga pilar tersebut memiliki peran saling melengkapi dalam menciptakan lingkungan masyarakat yang terbuka dan menghormati keberagaman.
Kepemimpinan politik dibutuhkan untuk memastikan kebijakan publik tidak diskriminatif dan memberikan perlindungan yang setara. Kepemimpinan ekonomi berperan membuka kesempatan serta membangun kesejahteraan tanpa membedakan latar belakang masyarakat. Sementara kepemimpinan sosial menjadi kekuatan untuk merawat hubungan antarkelompok melalui dialog, solidaritas, dan gerakan masyarakat.
Halili juga menyoroti posisi strategis Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) sebagai infrastruktur sosial dalam menjaga kerukunan dan membangun komunikasi lintas agama.
Bagi Halili, keberhasilan membangun ekosistem toleransi membutuhkan partisipasi masyarakat sipil serta dukungan berbagai inisiatif pembangunan daerah.
Ia mengapresiasi sejumlah prakarsa yang berkembang di Mimika, termasuk IKATMI dan KATMI, sebagai bagian dari inisiatif yang dinilai memiliki kontribusi dalam memperkuat kehidupan sosial masyarakat.
Generasi muda dan tantangan ruang digital
Di tengah perkembangan teknologi informasi, pendidikan toleransi menjadi salah satu agenda yang tidak boleh diabaikan.
Halili menilai generasi muda membutuhkan penguatan karakter dan ketahanan sosial agar mampu menghadapi berbagai pengaruh negatif di ruang digital.
Media sosial dapat menjadi ruang penyebaran prasangka, ujaran kebencian, dan perpecahan apabila tidak digunakan secara bijaksana. Namun, teknologi yang sama juga memiliki potensi besar untuk memperluas komunikasi, mempertemukan berbagai komunitas, dan menumbuhkan sikap saling menghargai.
Karena itu, pendidikan toleransi perlu dibangun bukan hanya melalui pembelajaran formal, tetapi juga melalui pengalaman sosial, interaksi lintas budaya, dan keteladanan para pemimpin.
Generasi muda harus dibekali kemampuan untuk menghargai perbedaan sekaligus memahami bahwa kebebasan seseorang dibatasi oleh hak dan martabat orang lain.
Dalam konteks ini, sekolah, keluarga, komunitas, organisasi kepemudaan, dan pemerintah memiliki tanggung jawab bersama membangun lingkungan yang mendukung tumbuhnya sikap inklusif.
Prakarsa Mimika menjadi momentum perubahan
Halili mengakui bahwa perubahan regulasi nasional terkait kebebasan beragama dan berkeyakinan membutuhkan proses panjang. Karena itu, prakarsa pemerintah daerah menjadi langkah strategis yang dapat segera didorong untuk memperkuat toleransi.
Ia memandang pengalaman dan inisiatif yang tumbuh di Mimika sebagai momentum untuk membangun kebijakan serta gerakan nyata dari tingkat lokal.
“Maka yang paling gampang bisa kita lakukan hari ini adalah mendorong prakarsa Mimika. Itu merupakan momentum baik untuk mendorong pemerintah daerah,” ujarnya.
Halili juga berharap kolaborasi dengan Kementerian Luar Negeri dan Kementerian Agama dapat memperkuat berbagai inisiatif positif yang berkembang dari daerah.
Praktik baik tersebut diharapkan tidak berhenti sebagai pengalaman lokal, tetapi dapat berkembang menjadi gerakan bersama dalam memperkuat toleransi serta kebebasan beragama dan berkeyakinan di Indonesia.
Pesan ini sekaligus menunjukkan bahwa perubahan dalam kehidupan kebangsaan tidak selalu harus menunggu lahirnya kebijakan besar di tingkat nasional. Inisiatif daerah, apabila dibangun melalui kepemimpinan yang inklusif dan partisipasi masyarakat, dapat menjadi pintu masuk bagi perubahan yang lebih luas.
Indonesia Timur mendapat ruang dalam percakapan nasional
Pemilihan Kabupaten Mimika sebagai lokasi KKT II 2026 memiliki makna strategis. Daerah ini merupakan ruang perjumpaan berbagai kelompok agama, etnis, budaya, dan komunitas yang membentuk karakter masyarakat majemuk.
Penyelenggaraan konferensi di Papua Tengah juga dimaksudkan untuk memperluas diskursus toleransi yang selama ini dinilai cenderung berpusat di wilayah Indonesia bagian barat.
Indonesia Timur memiliki pengalaman sosial, kearifan lokal, dan praktik kehidupan keberagaman yang layak mendapatkan ruang lebih luas dalam pembahasan nasional mengenai toleransi.
Dari Mimika, pengalaman tersebut diharapkan menjadi bahan pembelajaran bagi daerah lain dalam membangun masyarakat yang damai, inklusif, dan saling menghormati.
SETARA Institute menginisiasi Konferensi Kota Toleran sejak 2025 sebagai forum nasional yang mempertemukan pemerintah daerah, FKUB, tokoh agama, masyarakat sipil, akademisi, komunitas, media, dan dunia usaha.
KKT II 2026 diharapkan menghasilkan lebih dari sekadar pertukaran gagasan. Forum ini ditargetkan melahirkan komitmen dan langkah nyata untuk memperkuat kehidupan masyarakat yang menghargai perbedaan.
Pada akhirnya, toleransi tidak diukur dari seberapa sering sebuah daerah menyebut dirinya harmonis, tetapi dari sejauh mana setiap warga memperoleh ruang yang sama untuk hidup, beribadah, berpartisipasi, dan dihormati.
Dari Mimika, sebuah pesan kebangsaan kembali disuarakan: merawat Indonesia yang majemuk harus dimulai dari daerah, dari kepemimpinan yang berpihak pada persaudaraan, dan dari masyarakat yang memilih hidup bersama dalam perbedaan.
