MIMIKA | LINTASTIMOR.ID, 15 November 2026 – Minggu pagi di Bandara Mozes Kilangin, Timika, menjadi awal pertemuan para pemimpin daerah dari berbagai penjuru Indonesia. Di tengah kesibukan aktivitas penerbangan, Bupati Mimika Johannes Rettob bersama Wakil Bupati Emanuel Kemong berdiri menyambut satu per satu tamu penting yang datang membawa agenda besar tentang keberagaman dan kerukunan bangsa.
Di antara rombongan yang tiba, hadir Direktur Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri, Akmal Malik, bersama sejumlah kepala daerah dan pejabat pemerintahan dari berbagai wilayah Indonesia.
Kedatangan mereka bukan sekadar kunjungan pemerintahan. Ada pesan kebangsaan yang hendak dirajut dari tanah Papua Tengah melalui penyelenggaraan Konferensi Kota Toleran (KKT) II Tahun 2026 di Kabupaten Mimika.
Konferensi tahun ini mengusung tema “Merawat Harmoni dari Bagian Timur Indonesia, Membangun Masyarakat Toleran, Inklusif, dan Damai dalam Tata Kebinekaan”.
Tema tersebut menempatkan Mimika sebagai ruang perjumpaan gagasan, pengalaman, dan komitmen bersama untuk merawat kehidupan masyarakat Indonesia yang berbeda-beda, tetapi tetap berada dalam ikatan persaudaraan kebangsaan.
Bagi Akmal Malik, konferensi ini harus melampaui seremoni dan pertemuan formal antarpemimpin daerah. Forum tersebut diharapkan melahirkan pemikiran serta rekomendasi konkret yang dapat diterapkan pemerintah daerah dalam memperkuat toleransi.
Ia juga berharap KKT II 2026 menghasilkan Deklarasi Timika sebagai bentuk komitmen bersama sekaligus pedoman bagi pemerintah daerah dalam menjaga kerukunan umat beragama di tengah realitas masyarakat yang majemuk.
Sebelum mengikuti agenda pembukaan konferensi, Akmal Malik menyempatkan diri berbincang dengan pimpinan Pemerintah Kabupaten Mimika. Percakapan tersebut membahas persiapan dan pelaksanaan kegiatan yang mempertemukan berbagai unsur pemerintahan dan masyarakat dari sejumlah daerah di Indonesia.
Para pemimpin daerah bertemu di tanah Papua
Kehadiran para pejabat dan kepala daerah di Bandara Mozes Kilangin memperlihatkan luasnya perhatian terhadap agenda toleransi yang dibangun dari kawasan timur Indonesia.
Selain Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum Kemendagri, rombongan yang tiba antara lain Wali Kota Singkawang, Bupati Sambas, Bupati Serdang Bedagai, Sekretaris Daerah Kabupaten Serdang Bedagai, Wakil Wali Kota Sukabumi, serta Wali Kota Surakarta.
Turut hadir Kapolda Papua Tengah dan Kepala Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Provinsi Papua Tengah.
Pertemuan para pemimpin daerah tersebut menjadi kesempatan untuk mempertemukan pengalaman dan pendekatan dalam mengelola keberagaman. Sebab, toleransi tidak cukup dibicarakan sebagai konsep, tetapi harus diwujudkan melalui kebijakan, kepemimpinan, dialog, dan kehidupan sehari-hari masyarakat.
Di tengah perbedaan agama, suku, bahasa, serta latar belakang budaya, pemerintah daerah memiliki tanggung jawab penting memastikan setiap warga memperoleh ruang yang setara untuk hidup, berkembang, dan menjalankan keyakinannya.
Mimika, wajah keberagaman Indonesia dari timur
Pemilihan Kabupaten Mimika sebagai tuan rumah KKT II 2026 memiliki makna tersendiri.
Mimika merupakan wilayah dengan karakter masyarakat yang majemuk. Berbagai kelompok etnis, agama, bahasa, dan kebudayaan hidup berdampingan di daerah yang menjadi salah satu pusat pertumbuhan di Papua Tengah tersebut.
Kemajemukan itu menghadirkan tantangan sekaligus kekuatan. Perbedaan dapat menjadi sumber gesekan apabila tidak dikelola secara bijaksana, tetapi juga menjadi modal sosial yang besar ketika dirawat melalui dialog, saling menghormati, dan semangat persaudaraan.
Dalam konteks penyelenggaraan konferensi, Mimika dinilai memiliki pengalaman penting dalam membangun kerukunan melalui dialog, kepemimpinan lintas iman, serta kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat.
Dari pengalaman tersebut, Mimika diharapkan tidak hanya menjadi tempat berlangsungnya konferensi, tetapi juga menghadirkan pembelajaran nyata tentang bagaimana keberagaman dapat dikelola menjadi kekuatan bersama.
Memperluas percakapan toleransi dari Indonesia timur
Konferensi Kota Toleran merupakan inisiatif SETARA Institute yang mulai diselenggarakan sejak 2025. Forum nasional ini mempertemukan pemerintah daerah, Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB), tokoh agama, masyarakat sipil, akademisi, komunitas, media, serta berbagai pemangku kepentingan.
Pertemuan tersebut menjadi ruang untuk membahas praktik baik, bertukar pengalaman, dan merumuskan langkah strategis dalam membangun kota serta kabupaten yang toleran, inklusif, dan damai.
Penyelenggaraan konferensi di Papua Tengah juga membawa pesan penting: pembicaraan mengenai toleransi dan kebinekaan tidak boleh hanya berpusat di wilayah Indonesia bagian barat.
Indonesia timur memiliki pengalaman, dinamika, dan kearifan sosial yang layak menjadi bagian penting dalam percakapan nasional tentang persatuan bangsa.
Melalui KKT II 2026, pengalaman Mimika diharapkan dapat memperkaya perspektif daerah lain dalam membangun kehidupan masyarakat yang harmonis di tengah perbedaan.
Sementara itu, Pemerintah Kabupaten Mimika bersama panitia penyelenggara telah menyiapkan berbagai kebutuhan pelayanan peserta, mulai dari transportasi hingga akomodasi.
Panitia juga tetap bersiaga di Bandara Mozes Kilangin untuk menyambut para tamu undangan yang terus berdatangan.
Di Mimika, pertemuan para pemimpin daerah itu menjadi lebih dari sekadar agenda konferensi. Dari tanah Papua Tengah, sebuah pesan hendak ditegaskan kembali: toleransi bukan hanya tentang menerima perbedaan, melainkan keberanian membangun kehidupan bersama tanpa membiarkan siapa pun merasa asing di rumah bangsanya sendiri.
