Pesan itulah yang mengemuka dalam Sesi II Pleno 1 Konferensi Kota Toleran (KKT) II Tahun 2026 di Kabupaten Mimika, Papua Tengah, Ahad, 15 November 2026. Bupati Mimika Johannes Rettob tampil sebagai salah satu narasumber, membawa perspektif daerah tentang pentingnya toleransi sebagai fondasi demokrasi yang sehat dan pembangunan inklusif.
Forum yang mengangkat tema Kota Toleran sebagai Fondasi Demokrasi dan Pembangunan Inklusif itu menjadi ruang perjumpaan gagasan antara pemimpin daerah, pemerintah pusat, dan kalangan akademisi. Mereka tidak sekadar membicarakan kerukunan, tetapi juga menelusuri bagaimana keberagaman dapat ditempatkan sebagai kekuatan dalam kehidupan demokrasi.
Dalam diskusi tersebut, Johannes Rettob berdialog bersama Wali Kota Singkawang Tjhai Chui Mie, Kepala Pusat Kerukunan Umat Beragama Kementerian Agama RI Muhammad Adib Abdushomad, serta akademisi Papua Septinus Saa.
Pertemuan berbagai perspektif itu menghadirkan satu pesan penting: toleransi tidak boleh berhenti sebagai slogan yang terdengar indah dalam pidato, sementara praktik kehidupan sehari-hari masih menyisakan sekat, prasangka, dan ketidaksetaraan.
Toleransi harus hadir dalam kebijakan, pelayanan publik, ruang sosial, serta keputusan pembangunan yang menyentuh seluruh lapisan masyarakat.
Ketika keberagaman menjadi kekuatan pembangunan
Bagi Mimika, pembicaraan tentang toleransi bukanlah tema yang jauh dari realitas kehidupan masyarakat. Kabupaten di Papua Tengah ini tumbuh dengan keberagaman suku, agama, budaya, dan adat istiadat yang membentuk karakter sosialnya.
Di wilayah ini, perbedaan bukan sekadar identitas yang melekat pada setiap kelompok masyarakat. Ia menjadi bagian dari dinamika kehidupan yang menuntut ruang perjumpaan, kesediaan berdialog, dan kemampuan membangun kepercayaan satu sama lain.
Keberagaman tersebut merupakan kekayaan daerah yang harus dirawat. Namun, merawatnya membutuhkan lebih dari sekadar imbauan untuk hidup berdampingan.
Diperlukan komitmen bersama agar setiap warga, tanpa memandang latar belakang agama, etnis, maupun budaya, memiliki ruang yang setara untuk berpartisipasi dalam kehidupan sosial dan pembangunan.
Dalam konteks itulah, toleransi memperoleh makna yang lebih luas. Bukan hanya mencegah pertentangan, melainkan memastikan demokrasi memberikan tempat bagi semua orang.
Demokrasi yang sehat tidak cukup diukur melalui berlangsungnya proses politik dan pergantian kepemimpinan. Demokrasi juga harus tercermin dalam penghormatan terhadap perbedaan, perlindungan hak warga, serta terbukanya kesempatan yang adil bagi seluruh kelompok masyarakat.
Pembangunan tidak hanya tentang gedung dan infrastruktur
Salah satu pesan penting yang mengemuka dalam konferensi tersebut ialah perlunya memperluas cara pandang terhadap keberhasilan pembangunan daerah.
Kemajuan infrastruktur dan pertumbuhan ekonomi memang menjadi bagian penting dari pembangunan. Namun, keduanya tidak boleh menjadi satu-satunya ukuran keberhasilan pemerintah.
Ada dimensi lain yang tidak kalah mendasar: kemampuan menciptakan kehidupan masyarakat yang damai, adil, setara, dan menghargai keberagaman.
Sebab, pembangunan yang tidak disertai keadilan sosial berpotensi meninggalkan kelompok tertentu di luar arus kemajuan. Sebaliknya, pembangunan inklusif menempatkan seluruh masyarakat sebagai bagian dari proses sekaligus penerima manfaatnya.
Dalam kerangka tersebut, toleransi menjadi modal sosial yang menentukan kualitas pembangunan. Dialog antarkelompok, sikap saling menghormati, serta kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat menjadi unsur penting untuk menjaga kehidupan bersama.
Mimika dan suara toleransi dari Indonesia Timur
Kehadiran Mimika sebagai tuan rumah KKT II Tahun 2026 juga memiliki arti strategis dalam memperluas percakapan nasional mengenai toleransi.
Selama ini, diskursus tentang kota toleran cenderung lebih banyak berpusat di wilayah Indonesia bagian barat. Penyelenggaraan konferensi di Papua Tengah membuka ruang bagi pengalaman dan praktik kehidupan masyarakat Indonesia Timur untuk memperoleh perhatian lebih luas.
Kabupaten Mimika dipilih karena memiliki pengalaman membangun kehidupan masyarakat plural. Kehadiran berbagai kelompok agama, etnis, budaya, dan komunitas menjadikan daerah ini sebagai ruang perjumpaan dengan dinamika sosial yang khas.
Pengalaman tersebut diharapkan dapat menjadi bahan pembelajaran bagi daerah lain, terutama dalam membangun kerukunan melalui dialog, peran Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB), kepemimpinan lintas iman, serta kerja sama antara pemerintah dan masyarakat.
Di sinilah pengalaman daerah memiliki arti penting. Praktik toleransi tidak selalu lahir dari rumusan kebijakan yang besar, tetapi juga tumbuh dari kesediaan masyarakat untuk saling menerima, menghormati, dan bekerja bersama di tengah perbedaan.
Dari forum menuju komitmen nyata
Konferensi Kota Toleran II Tahun 2026 diharapkan tidak berhenti sebagai ruang pertukaran gagasan. Forum ini diharapkan menghasilkan rekomendasi dan komitmen bersama bagi pemerintah daerah untuk memperkuat kebijakan serta praktik toleransi dalam kehidupan bermasyarakat.
KKT II 2026 mengusung tema besar Merawat Harmoni dari Bagian Timur Indonesia: Membangun Masyarakat Toleran, Inklusif dan Damai dalam Tata Kebinekaan.
Konferensi yang diinisiasi SETARA Institute sejak 2025 tersebut mempertemukan pemerintah daerah, Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB), tokoh agama, masyarakat sipil, akademisi, komunitas, media, dan dunia usaha.
Keterlibatan berbagai unsur ini memperlihatkan bahwa tanggung jawab merawat toleransi bukan hanya berada di pundak pemerintah. Masyarakat, tokoh agama, lembaga pendidikan, media, dan dunia usaha juga memiliki peran dalam membangun ruang kehidupan yang inklusif.
Pada akhirnya, konferensi ini membawa sebuah refleksi penting bagi masa depan Indonesia: keberagaman tidak seharusnya menjadi alasan untuk terpisah, melainkan kekuatan untuk tumbuh bersama.
Dari Mimika, Papua Tengah, pesan itu menemukan ruangnya. Bahwa harmoni tidak cukup dirayakan dalam seremoni, demokrasi tidak cukup diukur melalui prosedur, dan pembangunan tidak cukup dinilai dari bangunan fisik.
Sebab, kemajuan sejati sebuah daerah juga terlihat dari kemampuannya memastikan setiap manusia dihormati, setiap perbedaan mendapatkan tempat, dan tidak seorang pun merasa menjadi orang asing di tanah tempat mereka hidup bersama.
Dari bagian timur Indonesia, Mimika mengirimkan pesan bahwa toleransi bukan sekadar cara hidup berdampingan, melainkan jalan untuk membangun masa depan yang lebih adil, inklusif, dan damai.
