MIMIKA | LINTASTIMOR.ID – Di tengah keberagaman yang menjadi wajah Indonesia, Mimika, Papua Tengah, menjadi ruang perjumpaan untuk merawat satu pesan penting: perbedaan bukan alasan untuk terpecah, melainkan kekuatan untuk membangun kehidupan bersama.
Pesan itulah yang mengemuka ketika Konferensi Kota Toleran (KKT) II Tahun 2026 resmi dibuka di Kabupaten Mimika, Minggu, 15 November 2026. Forum nasional yang digagas SETARA Institute tersebut membawa harapan agar toleransi tidak berhenti sebagai wacana, tetapi tumbuh menjadi gerakan nyata melalui prakarsa pemerintah daerah, kolaborasi masyarakat, dan pendidikan generasi muda.
Bupati Mimika, Johannes Rettob, dalam sambutannya menegaskan bahwa keberagaman suku, agama, budaya, dan latar belakang masyarakat merupakan kekuatan sosial yang harus dijaga bersama.
Baginya, perbedaan bukan tembok yang memisahkan masyarakat. Sebaliknya, keberagaman merupakan modal sosial untuk membangun kehidupan yang harmonis, damai, dan saling menghormati.
“Perbedaan bukanlah penghalang untuk membangun kebersamaan, melainkan modal sosial dalam menciptakan kehidupan masyarakat yang damai, rukun, dan saling menghormati,” kata Johannes.
Ia berharap KKT II tidak sekadar menjadi ruang pertemuan para pemangku kepentingan atau forum bertukar pikiran. Lebih dari itu, konferensi tersebut harus melahirkan komitmen dan langkah konkret untuk memperkuat kerukunan umat beragama.
Johannes juga mengajak seluruh peserta menjadikan Mimika sebagai salah satu contoh daerah yang mampu merawat keberagaman di tengah kompleksitas kehidupan masyarakat.
Toleransi tidak mengenal batas administratif
Direktur SETARA Institute, Halili Hasan, menjelaskan bahwa konsep kota toleran dalam penyelenggaraan KKT memiliki cakupan yang jauh lebih luas daripada pengertian kota sebagai wilayah administratif pemerintahan.
Menurutnya, pembangunan toleransi bukan hanya tanggung jawab pemerintah kota. Kabupaten, provinsi, hingga masyarakat sipil memiliki posisi strategis dalam membangun kehidupan yang inklusif.
“Konferensi Kota Toleran maknanya luas. Kota di sini bukan hanya unit pemerintahan yang bernama kota, tetapi juga kabupaten, provinsi, bahkan seluruh masyarakat sipil,” ujar Halili.
Ia menjelaskan, KKT merupakan ruang bersama untuk bertukar pengetahuan, membicarakan regulasi, serta membagikan praktik baik dalam membangun toleransi di berbagai daerah.
Namun, esensi terpenting konferensi tersebut bukan semata-mata pertukaran gagasan. Forum ini harus mampu mempertemukan berbagai elemen, memperkuat kolaborasi, dan menyatukan komitmen dalam menghadapi tantangan keberagaman.
Tiga pilar kepemimpinan menjadi fondasi
Halili menilai penguatan toleransi tidak mungkin hanya dibebankan kepada pemerintah. Diperlukan keterlibatan berbagai elemen melalui tiga pilar kepemimpinan, yakni kepemimpinan politik, ekonomi, dan sosial.
Ketiganya harus bergerak bersama agar toleransi tidak hanya menjadi kebijakan tertulis, tetapi hadir dalam praktik kehidupan masyarakat.
Dalam konteks tersebut, Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) memiliki peran penting sebagai infrastruktur sosial yang menjaga kerukunan sekaligus membuka ruang komunikasi antarkelompok masyarakat.
Halili juga menyoroti pentingnya partisipasi masyarakat sipil dan dukungan terhadap berbagai inisiatif pembangunan daerah. Ia mengapresiasi sejumlah prakarsa yang berkembang di Mimika, termasuk IKATMI dan KATMI.
Menurutnya, ekosistem toleransi yang kuat hanya dapat dibangun melalui kerja bersama, bukan melalui pendekatan satu lembaga atau satu kelompok saja.
Di tengah perkembangan teknologi informasi, pendidikan toleransi juga menjadi perhatian serius, terutama bagi generasi muda.
Media sosial dan ruang digital kini memiliki pengaruh besar dalam membentuk cara pandang, karakter, serta hubungan antarkelompok masyarakat.
Halili mengingatkan bahwa teknologi dapat menjadi sumber perpecahan apabila tidak dimanfaatkan secara bijaksana. Namun, pada saat yang sama, ruang digital juga dapat menjadi sarana memperluas komunikasi, membangun persaudaraan, dan menumbuhkan sikap saling menghargai.
Perubahan besar dapat dimulai dari daerah
Persoalan kebebasan beragama dan berkeyakinan membutuhkan pembenahan regulasi serta proses perubahan kebijakan di tingkat nasional yang tidak sederhana.
Karena itu, Halili memandang prakarsa pemerintah daerah sebagai salah satu pintu strategis untuk memperkuat toleransi tanpa harus menunggu seluruh perubahan regulasi nasional selesai.
“Maka yang paling gampang bisa kita lakukan hari ini adalah mendorong prakarsa Mimika. Itu merupakan momentum baik untuk mendorong pemerintah daerah,” ujarnya.
Ia berharap kolaborasi dengan Kementerian Luar Negeri dan Kementerian Agama dapat memperkuat berbagai inisiatif positif yang tumbuh dari daerah.
Praktik baik tersebut diharapkan tidak berhenti sebagai pengalaman lokal, tetapi berkembang menjadi gerakan bersama untuk memperkuat toleransi serta kebebasan beragama dan berkeyakinan di Indonesia.
indonesia timur mendapat ruang dalam diskursus toleransi
KKT II Tahun 2026 mengangkat tema “Merawat Harmoni dari Bagian Timur Indonesia: Membangun Masyarakat Toleran, Inklusif dan Damai dalam Tata Kebinekaan.”
Pemilihan Mimika sebagai lokasi konferensi bukan tanpa alasan. Kabupaten ini memiliki pengalaman dalam membangun kehidupan masyarakat yang plural, dengan perjumpaan berbagai kelompok agama, etnis, budaya, dan komunitas.
Keberagaman tersebut menjadi pengalaman sosial yang penting untuk dibagikan dalam pembicaraan mengenai masa depan toleransi di Indonesia.
Penyelenggaraan KKT di Papua Tengah sekaligus membawa pesan bahwa pembahasan toleransi nasional tidak semestinya hanya berpusat pada pengalaman daerah-daerah di Indonesia bagian barat.
Indonesia Timur juga memiliki pengalaman, tantangan, dan praktik baik yang layak mendapatkan ruang lebih luas dalam diskursus nasional.
SETARA Institute sendiri menginisiasi Konferensi Kota Toleran sejak 2025 sebagai forum nasional yang mempertemukan pemerintah daerah, FKUB, tokoh agama, masyarakat sipil, akademisi, komunitas, media, dan dunia usaha.
Melalui pertemuan berbagai elemen tersebut, konferensi diharapkan mampu memperkuat pertukaran pengetahuan sekaligus membangun kesepahaman mengenai pentingnya kehidupan masyarakat yang damai dan inklusif.
Pada akhirnya, keberhasilan KKT II di Mimika tidak hanya akan diukur dari terselenggaranya konferensi atau banyaknya gagasan yang disampaikan di ruang pertemuan.
Ukuran sesungguhnya terletak pada sejauh mana komitmen yang dibangun dapat diterjemahkan menjadi kebijakan, tindakan, dan perubahan nyata dalam kehidupan masyarakat.
Dari Mimika, sebuah pesan hendak ditegaskan: merawat Indonesia tidak cukup hanya dengan mengucapkan persatuan. Keberagaman harus dijaga melalui tindakan, keadilan, pendidikan, dan kesediaan untuk saling menghormati.
Sebab, toleransi yang sesungguhnya bukan hanya tentang menerima perbedaan, melainkan memastikan setiap orang memiliki ruang yang sama untuk hidup bermartabat di tengah kebinekaan.
