MIMIKA | LINTASTIMOR.ID – Di tengah upaya pemerintah menekan angka stunting melalui berbagai program pelayanan masyarakat, muncul kegelisahan dari kampung-kampung yang seharusnya menjadi penerima manfaat. Bantuan sembako yang disalurkan dalam kegiatan sosialisasi stunting di Distrik Mimika Timur Jauh kini menjadi perbincangan, setelah muncul dugaan ketidaksesuaian antara nilai anggaran yang dialokasikan dan barang yang diterima masyarakat.
Kegiatan yang menyasar lima kampung yakni Ayuka, Amamapare, Ohoitya, Fanamo, dan Omawita itu diketahui memiliki komponen belanja natura dengan nilai anggaran mencapai sekitar Rp450 juta. Namun, di lapangan, sejumlah warga dan aparat kampung mulai mempertanyakan kesesuaian antara besaran anggaran dengan jenis maupun jumlah bantuan yang dibagikan.
Di Kampung Ayuka, keresahan itu disampaikan langsung oleh Kepala Kampung Fransiskus Mitapo. Ia mengaku kecewa setelah melihat realisasi bantuan yang menurutnya tidak mencerminkan perencanaan anggaran sebagaimana tertuang dalam dokumen kegiatan.
“Kami melihat barang yang diberikan tidak sesuai dengan anggaran yang telah ditetapkan. Karena itu kami meminta penjelasan kepada pihak terkait mengenai realisasi anggaran tersebut,” ujar Fransiskus Mitapo.
Nada keberatan itu, menurut Fransiskus, telah disampaikan kepada Kepala Distrik Mimika Timur. Ia berharap terdapat penjelasan yang terang mengenai perbedaan nilai antara anggaran yang tersedia dengan bantuan yang diterima masyarakat.
Lebih jauh, ia menegaskan bahwa apabila terdapat sisa anggaran dari proses pengadaan barang, maka penggunaannya harus dapat dijelaskan secara terbuka sesuai ketentuan yang berlaku.
“Jika memang ada sisa anggaran dari pengadaan barang, masyarakat berhak mengetahui bagaimana penggunaannya. Semua harus jelas dan dapat dipertanggungjawabkan,” tegasnya.
Persoalan ini bukan sekadar menyangkut jumlah paket sembako yang diterima warga. Di balik itu terdapat pertanyaan yang lebih besar mengenai transparansi pengelolaan anggaran publik, terutama pada program-program yang menyentuh langsung kebutuhan masyarakat di wilayah kampung.
Dalam konteks tata kelola pemerintahan, kesesuaian antara Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dengan realisasi belanja menjadi salah satu indikator penting akuntabilitas penggunaan dana negara. Karena itu, setiap perbedaan antara perencanaan dan pelaksanaan perlu dijelaskan secara terbuka agar tidak menimbulkan spekulasi maupun menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap program pemerintah.
Hingga berita ini diterbitkan, pihak Distrik Mimika Timur Jauh maupun instansi pelaksana kegiatan belum memberikan keterangan resmi terkait dugaan ketidaksesuaian antara nilai anggaran dan bantuan yang diterima masyarakat.
Warga berharap pemerintah daerah dapat melakukan evaluasi menyeluruh serta menyampaikan penjelasan secara transparan mengenai pelaksanaan kegiatan tersebut. Sebab dalam setiap rupiah anggaran publik tersimpan amanah masyarakat, dan kepercayaan hanya akan tumbuh ketika keterbukaan berjalan seiring dengan pertanggungjawaban.
