DELI SERDANG | LINTASTIMOR.ID – Di tengah tekanan ekonomi nasional dan semakin sempitnya ruang fiskal pemerintah daerah, para kepala daerah dari seluruh Indonesia berkumpul dalam satu forum untuk mencari jawaban bersama. Bagi Kabupaten Mimika, momentum Hari Ulang Tahun ke-26 Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (APKASI) bukan hanya seremoni, melainkan ruang strategis untuk merumuskan masa depan kemandirian daerah di tengah tantangan zaman.
Bupati Mimika Johannes Rettob didampingi Ketua TP PKK Ny. Susi Rettob, para asisten, dan sejumlah pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) menghadiri perayaan HUT ke-26 APKASI yang dipusatkan di Graha Bhinneka Perkasa Jaya, Lubukpakam, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara, Kamis (2/7/2026). Kegiatan tersebut dirangkaikan dengan peringatan HUT ke-80 Kabupaten Deli Serdang.
Acara dibuka oleh Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto dan dihadiri para bupati dari berbagai kabupaten di Indonesia.
Dalam kesempatan itu, Johannes Rettob menyampaikan ucapan selamat kepada APKASI dan Pemerintah Kabupaten Deli Serdang seraya menegaskan pentingnya memperkuat peran pemerintah kabupaten sebagai fondasi pembangunan nasional.
“Sekitar 70 persen masyarakat Indonesia berada di wilayah kabupaten. Karena itu, seluruh kabupaten harus semakin diperkuat. APKASI menjadi motor penggerak yang menyatukan semangat membangun Indonesia dari daerah,” ujar Johannes Rettob.
Menurutnya, APKASI telah berkembang menjadi wadah strategis untuk membangun sinergi, kolaborasi, sekaligus mempererat hubungan antarkabupaten melalui pertukaran pengalaman, inovasi, dan kerja sama lintas sektor.
“Forum ini menjadi ruang penting untuk saling belajar, berbagi solusi, dan memperkuat komitmen bersama dalam memajukan daerah demi Indonesia yang lebih kuat,” katanya.
Salah satu isu yang paling banyak mendapat perhatian dalam forum tersebut adalah upaya memperkuat Pendapatan Asli Daerah (PAD) serta membangun kemandirian fiskal di tengah berkurangnya transfer anggaran dari pemerintah pusat.
“Kami membahas bagaimana meningkatkan PAD dan memperkuat fiskal daerah. Di sisi lain, transfer ke daerah mengalami pengurangan cukup besar karena kebutuhan nasional. Ini menjadi tantangan yang harus dijawab bersama,” ungkapnya.
Johannes Rettob menjelaskan, Wakil Menteri Dalam Negeri dalam arahannya memaparkan tiga persoalan mendasar yang saat ini memengaruhi penyelenggaraan pemerintahan daerah.
Pertama, dinamika geopolitik dunia yang berdampak langsung terhadap stabilitas ekonomi Indonesia. Kedua, tantangan menjaga keberlangsungan program-program strategis nasional di tengah keterbatasan fiskal daerah. Ketiga, munculnya persepsi publik melalui media sosial yang menilai kepala daerah tidak bekerja, tanpa memahami tekanan keuangan yang sedang dihadapi pemerintah daerah.
“Masyarakat mungkin belum mengetahui bahwa hampir seluruh pemerintah daerah sedang menghadapi tekanan fiskal. Karena itu muncul berbagai penilaian di media sosial yang belum tentu menggambarkan kondisi sebenarnya. Ini menjadi tantangan bersama bagi seluruh kepala daerah,” jelasnya.
Meski demikian, Bupati Mimika mengajak masyarakat tetap optimistis dan memberikan kepercayaan kepada pemerintah daerah yang terus berupaya mencari berbagai solusi untuk menjaga roda pembangunan tetap bergerak.
“Saya berharap masyarakat tetap bersabar. Pemerintah daerah terus bekerja mencari jalan keluar melalui berbagai forum seperti APKASI agar perekonomian daerah kembali bergerak dan pembangunan tetap berjalan,” ujarnya.
Dalam forum APKASI 2026, kata Johannes Rettob, tema utama yang diangkat adalah Strategi Mewujudkan Kemandirian Fiskal Daerah. Sedikitnya enam kajian strategis menjadi bahan diskusi bersama para kepala daerah.
Materi tersebut meliputi strategi dan model pembiayaan alternatif untuk keberlanjutan pembangunan daerah, kolaborasi pemerintahan di tengah keterbatasan fiskal, optimalisasi sistem pemerintahan berbasis elektronik untuk meningkatkan PAD, pengembangan sektor kepelabuhanan sebagai sumber pendapatan daerah, peran sektor perbankan dalam memperkuat pembiayaan daerah, hingga konsultasi publik terkait masukan APKASI terhadap rencana revisi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
“Kami diminta memberikan masukan secara langsung terhadap draf rekomendasi revisi Undang-Undang Pemerintahan Daerah. Ini menjadi kesempatan penting agar aspirasi pemerintah kabupaten dapat terakomodasi dalam kebijakan nasional,” kata Johannes Rettob.
Secara kontekstual, pembahasan mengenai kemandirian fiskal dalam APKASI 2026 mencerminkan semakin besarnya tuntutan agar pemerintah daerah tidak lagi bergantung sepenuhnya pada dana transfer pusat. Penguatan PAD, inovasi pembiayaan, digitalisasi pelayanan, serta kolaborasi lintas sektor kini menjadi instrumen utama untuk menjaga keberlanjutan pembangunan di tengah ketidakpastian ekonomi global.
Bupati Mimika dalam agenda tersebut didampingi Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Ananias Faot, Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan Santy Sondang, Kepala Bapenda Dwi Cholifah, Kepala Bappeda Septimus Timang, Kepala Kesbangpol Yan Slamet Purba, Kepala Dinas PMPTSP Marselinus Mameyao, Plt Kepala Dinas Perhubungan Alfasiah, Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Sabelina Fitriani, serta Kepala Bagian Tata Pemerintahan Setda Mimika Evert Lukas Hindom.
Di tengah berbagai tantangan yang menguji daya tahan fiskal daerah, APKASI 2026 menjadi pengingat bahwa membangun Indonesia tidak hanya dimulai dari pusat kekuasaan, tetapi juga dari kekuatan kabupaten-kabupaten yang terus berikhtiar menjaga harapan, menggerakkan ekonomi, dan memastikan pembangunan tetap menyentuh kehidupan masyarakat.
