SUMUT |LINTASTIMOR.ID-Kabupaten Deli Serdang selama beberapa hari terakhir bukan sekadar menjadi tuan rumah peringatan hari jadi . Di forum yang mempertemukan para bupati dari seluruh Indonesia itu, tersimpan kegelisahan yang sama: bagaimana menjaga denyut pembangunan ketika ruang fiskal daerah semakin menyempit.
Di tengah perbincangan yang sarat strategi tersebut, Bupati menegaskan bahwa kemandirian fiskal daerah bukan lagi sekadar pilihan kebijakan, melainkan kebutuhan mendesak agar pemerintah kabupaten tetap mampu menjawab harapan masyarakat.
Didampingi Ketua TP PKK Ny. Susi Rettob, para asisten, serta sejumlah pimpinan organisasi perangkat daerah, Johannes Rettob menghadiri peringatan HUT ke-26 APKASI yang dirangkaikan dengan HUT ke-80 Kabupaten Deli Serdang di Graha Bhinneka Perkasa Jaya, Lubukpakam, Kamis (2/7/2026).
Kegiatan tersebut dibuka oleh Wakil Menteri Dalam Negeri dan dihadiri para bupati dari berbagai kabupaten di Indonesia.
Mengawali pernyataannya, Johannes Rettob menyampaikan ucapan selamat kepada APKASI dan Pemerintah Kabupaten Deli Serdang.
Menurutnya, organisasi tersebut selama ini menjadi ruang strategis untuk memperkuat sinergi antardaerah dalam membangun Indonesia dari tingkat kabupaten.
“Sekitar 70 persen masyarakat Indonesia berada di wilayah kabupaten. Karena itu, seluruh kabupaten harus semakin diperkuat dan diperkokoh melalui forum seperti APKASI,” ujar Johannes Rettob.
Baginya, APKASI bukan sekadar wadah silaturahmi antarkepala daerah. Forum ini menjadi ruang bertukar pengalaman, menghadirkan inovasi, sekaligus membangun kolaborasi lintas daerah guna menjawab tantangan pembangunan yang semakin kompleks.
“Pertemuan ini penting agar setiap daerah dapat saling belajar, memperkuat kerja sama, dan menghadirkan solusi nyata bagi pembangunan daerah maupun nasional,” katanya.
Namun, pembahasan yang paling mengemuka dalam forum tersebut adalah persoalan kapasitas fiskal pemerintah daerah. Johannes Rettob mengungkapkan bahwa hampir seluruh kepala daerah memiliki perhatian yang sama terhadap upaya meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di tengah berkurangnya transfer anggaran dari pemerintah pusat.
“Yang paling banyak kami bahas adalah bagaimana meningkatkan PAD dan memperkuat fiskal daerah. Kami juga membicarakan besarnya pengurangan transfer ke daerah yang digunakan untuk kepentingan nasional,” ungkapnya.
Dalam paparannya, Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya, kata Johannes Rettob, mengingatkan para kepala daerah mengenai tiga tantangan besar yang sedang dihadapi Indonesia.
Pertama, dinamika geopolitik global yang berdampak langsung terhadap stabilitas ekonomi nasional. Kedua, tantangan menjaga keberlangsungan program strategis nasional ketika kemampuan fiskal daerah semakin terbatas. Ketiga, persepsi publik di ruang digital yang kerap menilai pemerintah daerah tidak bekerja, tanpa memahami tekanan anggaran yang sedang dihadapi hampir seluruh daerah.
“Masyarakat mungkin belum mengetahui bahwa pemerintah daerah saat ini sedang menghadapi kesulitan menggerakkan perekonomian akibat keterbatasan fiskal. Tantangan itu hampir dirasakan seluruh daerah di Indonesia,” jelas Johannes Rettob.
Karena itu, ia mengajak masyarakat Mimika tetap memberikan kepercayaan kepada pemerintah daerah yang terus berupaya mencari berbagai solusi melalui kerja sama antardaerah maupun pemerintah pusat.
“Saya berharap masyarakat tetap bersabar. Pemerintah daerah terus berusaha mencari jalan keluar agar roda perekonomian kembali bergerak dan pembangunan tetap berjalan,” tuturnya.
Secara kontekstual, isu yang mengemuka dalam APKASI 2026 mencerminkan tantangan baru tata kelola pemerintahan daerah. Di tengah perlambatan ekonomi global dan penyesuaian kebijakan fiskal nasional, pemerintah kabupaten dituntut semakin kreatif menggali potensi daerah tanpa mengurangi kualitas pelayanan publik. Kemandirian fiskal pun menjadi fondasi penting agar pembangunan tidak sepenuhnya bergantung pada transfer pemerintah pusat.
Johannes Rettob menjelaskan, keynote speech utama dalam APKASI 2026 mengangkat tema “Strategi Mewujudkan Kemandirian Fiskal Daerah.” Sedikitnya enam agenda strategis dibahas, mulai dari model pembiayaan alternatif bagi pembangunan berkelanjutan, kolaborasi antarpemerintah daerah, optimalisasi sistem pemerintahan berbasis elektronik untuk memperkuat PAD, pengembangan sektor kepelabuhanan sebagai sumber pendapatan daerah, hingga penguatan peran sektor perbankan dalam mendukung pembiayaan pembangunan dan ekonomi daerah.
Forum tersebut juga menjadi ruang konsultasi publik terhadap rencana revisi **>. Para kepala daerah diminta memberikan masukan langsung terhadap draf rekomendasi yang disiapkan APKASI sebagai bagian dari penyempurnaan regulasi pemerintahan daerah.
“Kami diberikan kesempatan menyampaikan masukan secara langsung terhadap draf rekomendasi revisi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. Ini menjadi bagian penting agar aspirasi daerah ikut mewarnai kebijakan nasional,” kata Johannes Rettob.
Dalam kegiatan tersebut, Johannes Rettob didampingi Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Ananias Faot, Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan Santy Sondang, serta sejumlah pimpinan OPD, di antaranya Kepala Bapenda Dwi Cholifah, Kepala Bappeda Septimus Timang, Kepala Kesbangpol Yan Slamet Purba, Kepala Dinas PMPTSP Marselinus Mameyao, Plt Kepala Dinas Perhubungan Alfasiah, Kepala Disperindag Sabelina Fitriani, dan Kepala Bagian Tata Pemerintahan Setda Mimika Evert Lukas Hindom.
Pada akhirnya, forum APKASI bukan hanya menjadi tempat berkumpulnya para kepala daerah, melainkan ruang untuk merumuskan harapan bersama. Sebab ketika daerah semakin mandiri secara fiskal, yang sesungguhnya sedang diperkuat bukan sekadar kemampuan mengelola anggaran, melainkan fondasi Indonesia yang bertumbuh dari kabupaten-kabupaten yang mampu berdiri kokoh menghadapi setiap perubahan zaman.
