TIMIKA | LINTASTIMOR.ID – Di balik denyut roda pemerintahan yang terus bergerak, angka-angka dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Mimika masih menyisakan ruang besar untuk dikejar. Memasuki pertengahan tahun 2026, realisasi anggaran daerah tercatat baru mencapai sekitar Rp800 miliar, sebuah capaian yang masih didominasi oleh belanja rutin pemerintahan dibandingkan geliat pembangunan fisik di lapangan.
Di kantor Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Mimika, evaluasi terhadap perjalanan APBD terus dilakukan. Pemerintah daerah menyadari bahwa semester pertama menjadi fase penting untuk memastikan seluruh program yang telah direncanakan dapat bergerak menuju tahap pelaksanaan yang lebih nyata.
Kepala BPKAD Mimika, Marthen Tappi Mallisa, menjelaskan bahwa sebagian besar realisasi anggaran hingga awal Juni 2026 masih berasal dari pembayaran gaji pegawai serta belanja operasional pemerintahan yang dilakukan secara rutin setiap bulan.
Sementara itu, sejumlah program pembangunan yang telah dialokasikan dalam APBD masih berada pada tahapan administrasi, pengadaan, dan proses pelaksanaan sehingga belum menghasilkan pembayaran dalam jumlah besar yang dapat mendongkrak tingkat serapan anggaran.
╔══════════════════════════════════════╗ ║ “Realisasi anggaran hingga saat ini ║ ║ sekitar Rp800 miliar. Penyerapan ║ ║ masih didominasi belanja rutin ║ ║ pemerintah, sedangkan beberapa ║ ║ kegiatan fisik masih dalam proses ║ ║ pelaksanaan sehingga belum masuk ║ ║ pada tahap pembayaran yang besar.” ║ ║ ║ ║ — Marthen Tappi Mallisa ║ ╚══════════════════════════════════════╝
Menurut Marthen, kondisi tersebut merupakan pola yang lazim terjadi pada semester pertama setiap tahun anggaran. Sebagian besar proyek pembangunan biasanya baru mulai berjalan setelah seluruh tahapan perencanaan dan pengadaan selesai dilaksanakan.
Meski demikian, Pemerintah Kabupaten Mimika tetap optimistis tren serapan anggaran akan mengalami peningkatan signifikan pada semester kedua seiring percepatan pelaksanaan berbagai program di masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
╔══════════════════════════════════════╗ ║ “Ketika pekerjaan di lapangan mulai ║ ║ berjalan dan progres kegiatan ║ ║ meningkat, maka realisasi anggaran ║ ║ juga akan ikut bergerak naik. Kami ║ ║ berharap seluruh perangkat daerah ║ ║ dapat mempercepat pelaksanaan ║ ║ program yang sudah direncanakan.” ║ ║ ║ ║ — Marthen Tappi Mallisa ║ ╚══════════════════════════════════════╝
Selain mengejar target serapan, pemerintah daerah juga menekankan pentingnya kualitas penggunaan anggaran. Setiap rupiah yang dibelanjakan melalui APBD diharapkan mampu menghadirkan manfaat langsung bagi masyarakat, baik melalui pembangunan infrastruktur, peningkatan pelayanan publik, maupun program pemberdayaan ekonomi dan sosial.
Marthen menegaskan bahwa keberhasilan pengelolaan APBD tidak hanya diukur dari besarnya angka yang terserap, tetapi juga dari dampak nyata yang dirasakan masyarakat sebagai penerima manfaat pembangunan.
Menurutnya, efektivitas anggaran harus berjalan seiring dengan percepatan pelaksanaan program sehingga pembangunan yang direncanakan benar-benar memberikan kontribusi terhadap kemajuan daerah.
Dalam perspektif pengelolaan keuangan daerah, rendahnya serapan anggaran pada semester pertama bukan selalu mencerminkan lemahnya kinerja pembangunan. Namun demikian, percepatan pelaksanaan program menjadi faktor penting agar manfaat pembangunan dapat dirasakan lebih cepat oleh masyarakat sekaligus menjaga stabilitas pertumbuhan ekonomi daerah melalui perputaran belanja pemerintah.
Pemerintah Kabupaten Mimika menargetkan seluruh program pembangunan yang telah dialokasikan dalam APBD Tahun 2026 dapat berjalan sesuai jadwal hingga akhir tahun. Sebab pada akhirnya, ukuran keberhasilan bukan hanya terlihat pada laporan angka dan grafik keuangan, melainkan pada jalan yang terbangun, layanan yang semakin baik, peluang ekonomi yang terbuka, dan kesejahteraan masyarakat yang benar-benar meningkat dari waktu ke waktu.
