Scroll untuk baca artikel
Bupati  mimika
Hukum & KriminalNasional

Sembilan Warga NTT Nyaris Jadi Korban Perdagangan Manusia

263
×

Sembilan Warga NTT Nyaris Jadi Korban Perdagangan Manusia

Sebarkan artikel ini
Example 468x60

KUBU RAYA | LINTASTIMOR.ID – Perjalanan menuju negeri seberang yang semula dibayangkan sebagai jalan keluar dari kesulitan ekonomi justru berubah menjadi pintu masuk dugaan perdagangan orang. Sebelas warga asal Kabupaten Kupang, Nusa Tenggara Timur (NTT), dicegat polisi di Kabupaten Kubu Raya, Kalimantan Barat, ketika diduga hendak diberangkatkan secara ilegal menuju perkebunan kelapa sawit di Sarawak, Malaysia.

Di balik janji pekerjaan sebagai buruh panen sawit dan iming-iming penghasilan tinggi, tersimpan persoalan serius tentang keselamatan, perlindungan, serta kepastian hukum bagi calon Pekerja Migran Indonesia (PMI).

Example 300x600

Peristiwa itu terungkap di Jalan Arteri Supadio, Desa Limbung, Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Kubu Raya, Rabu (18/11/2026), sekitar pukul 00.30 WIB.

Saat sebagian besar aktivitas masyarakat mulai mereda, perhatian petugas justru tertuju pada sekelompok orang yang sedang berteduh di sebuah warung. Sebelas calon pekerja tersebut diduga tengah menunggu kendaraan untuk melanjutkan perjalanan.

Kecurigaan polisi semakin menguat ketika sebuah mobil Daihatsu Sigra berwarna hitam tiba di lokasi. Para calon pekerja mulai memasukkan barang bawaan ke dalam kendaraan tersebut.

Pemeriksaan kemudian membuka dugaan adanya rencana pemberangkatan pekerja migran melalui jalur yang tidak sesuai dengan prosedur resmi.

Seorang pria berinisial YS (32) turut diamankan. Ia diduga berperan sebagai perekrut sekaligus mengatur penjemputan para calon pekerja tersebut.

Jalur tikus, jalan pintas menuju risiko

Rencana perjalanan rombongan itu diduga belum berhenti di Kalimantan Barat. Mereka disebut akan melanjutkan perjalanan menuju Sarawak, Malaysia, melalui jalur tidak resmi di kawasan perbatasan Entikong, Kabupaten Sanggau.

Kasubsi Penmas Aiptu Ade menjelaskan, jalur tersebut diduga menjadi bagian dari skenario pemberangkatan para calon PMI.

“Rencananya, mereka akan masuk ke wilayah Sarawak, Malaysia, melalui jalur tikus di sekitar perbatasan Entikong,” kata Ade, Kamis (19/11/2026).

Keterangan tersebut memperlihatkan bahwa persoalan pekerja migran ilegal bukan semata-mata tentang keberangkatan seseorang melintasi batas negara. Di dalamnya terdapat dugaan praktik perekrutan, pengangkutan, dan pengaturan perjalanan yang berpotensi menempatkan calon pekerja dalam situasi rentan.

Polisi kemudian mengamankan YS bersama sebelas calon pekerja dan pengemudi kendaraan untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut.

Dari lokasi kejadian, penyidik menyita tujuh lembar tiket pesawat Lion Air, dua nota pembayaran tiket, satu unit mobil Daihatsu Sigra, serta satu paspor asli atas nama Yunri Y. Benu.

Barang-barang tersebut kini menjadi bagian dari kepentingan penyidikan untuk mengurai bagaimana proses perekrutan dilakukan, siapa yang membiayai perjalanan, dan ke mana sebenarnya rombongan tersebut akan diberangkatkan.

Satu tersangka, jaringan masih ditelusuri

Perkembangan perkara ini mengarah pada penetapan seorang pria bernama Yunus sebagai tersangka dalam dugaan tindak pidana perdagangan orang (TPPO).

Namun, identitas YS yang disebut dalam keterangan awal dan nama Yunus dalam informasi penetapan tersangka masih perlu dipastikan melalui keterangan resmi kepolisian. Demikian pula, peran masing-masing pihak harus diuji berdasarkan hasil penyidikan dan alat bukti yang sah.

Satreskrim Polres Kubu Raya masih mendalami dugaan perekrutan tersebut, termasuk menelusuri kemungkinan keterlibatan pihak lain.

Penyelidikan menjadi penting untuk menjawab sejumlah pertanyaan mendasar: dari mana perekrutan bermula, siapa yang menawarkan pekerjaan, siapa yang mengatur tiket dan transportasi, serta apakah terdapat jaringan yang mengendalikan pengiriman calon pekerja hingga perbatasan negara.

Di sinilah penanganan perkara TPPO membutuhkan ketelitian. Tidak cukup hanya mengamankan orang yang diduga menjadi perekrut di lapangan. Aparat juga perlu menelusuri kemungkinan adanya pihak yang membiayai, mengoordinasikan, atau memperoleh keuntungan dari proses pemberangkatan tersebut.

Perbatasan bukan ruang bebas hukum

Kasus ini kembali mengingatkan bahwa tingginya harapan masyarakat untuk memperoleh pekerjaan di luar negeri dapat dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab.

Bagi warga dari daerah-daerah di NTT, kesempatan bekerja di Malaysia mungkin dipandang sebagai peluang memperbaiki kehidupan keluarga. Akan tetapi, janji pekerjaan dengan gaji tinggi tidak boleh membuat calon pekerja mengabaikan legalitas perusahaan penempatan, kontrak kerja, dokumen perjalanan, dan prosedur keberangkatan.

Negara telah menyediakan kerangka perlindungan melalui Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia. Sementara itu, dugaan perdagangan orang harus ditangani berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, sepanjang unsur-unsur pidananya terpenuhi.

Penegakan hukum juga perlu berjalan beriringan dengan perlindungan terhadap sebelas calon pekerja tersebut. Mereka tidak boleh serta-merta diposisikan sebagai pelaku pelanggaran, melainkan harus diperiksa pula sebagai pihak yang mungkin menjadi korban perekrutan atau eksploitasi.

Pada akhirnya, peristiwa di Jalan Arteri Supadio bukan hanya menyisakan cerita tentang sebelas warga yang gagal melanjutkan perjalanan menuju Malaysia. Lebih jauh, kasus ini menjadi ujian bagi pengawasan perekrutan tenaga kerja, koordinasi aparat di wilayah perbatasan, serta keseriusan negara melindungi warganya.

Sebab, di balik setiap tiket perjalanan yang dibeli dan setiap janji pekerjaan yang ditawarkan, ada manusia yang membawa harapan keluarganya.

Jangan sampai harapan itu justru menjadi jalan masuk menuju perdagangan manusia.

Example 300250