Wakil Bupati Mimika, Emanuel Kemong, kembali mengangkat persoalan tersebut dalam kegiatan penyusunan analisis laporan pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) di Aula Kantor Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Mimika, Jumat (20/11/2026).
Di hadapan jajaran yang terlibat dalam proses pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan daerah, Emanuel menyoroti dana kurang bayar yang menurutnya belum memperoleh penyelesaian sejak 2023 dan terus berlanjut pada tahun-tahun berikutnya.
Persoalan tersebut menjadi perhatian karena berkaitan dengan hak keuangan pemerintah daerah yang semestinya memperoleh kepastian penyelesaian sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Hak Keuangan Daerah Menunggu Kepastian
Emanuel memandang persoalan dana kurang bayar tidak seharusnya diperlakukan hanya sebagai catatan dalam dokumen pertanggungjawaban APBD. Ada konsekuensi fiskal yang perlu diperhitungkan, terutama terhadap ruang gerak pemerintah daerah dalam membiayai berbagai program prioritas.
Menurutnya, dana yang belum dibayarkan tersebut merupakan hak pemerintah daerah. Karena itu, diperlukan perhatian pemerintah pusat agar persoalan tersebut mendapatkan kejelasan penyelesaian.
Ia berharap pembahasan mengenai kewajiban keuangan tersebut dapat menjadi catatan penting dalam komunikasi dan koordinasi antara Pemerintah Kabupaten Mimika dengan pemerintah pusat.
“Persoalan dana kurang bayar ini sudah berlangsung sejak 2023 dan berlanjut pada tahun-tahun berikutnya. Kami berharap pemerintah pusat memberikan perhatian sehingga ada kejelasan penyelesaiannya,” demikian substansi harapan yang disampaikan Emanuel Kemong.
Harapan tersebut sekaligus menempatkan persoalan dana kurang bayar sebagai bagian penting dari evaluasi kapasitas fiskal daerah.
APBD Membutuhkan Kepastian Fiskal
Dalam tata kelola pemerintahan daerah, kepastian penerimaan dan penyelesaian kewajiban keuangan memiliki hubungan langsung dengan kemampuan pemerintah menjalankan program pembangunan.
APBD bukan sekadar dokumen yang mencatat pendapatan dan belanja. Di dalamnya terdapat perencanaan pelayanan pendidikan, kesehatan, infrastruktur, pemberdayaan ekonomi, serta berbagai kebutuhan masyarakat lainnya.
Ketika terdapat kewajiban keuangan yang belum terselesaikan, pemerintah daerah membutuhkan perhitungan yang cermat agar pelaksanaan program tidak terganggu.
Karena itu, persoalan yang disoroti Wakil Bupati Mimika perlu ditindaklanjuti melalui penelusuran administrasi, verifikasi nilai kewajiban, kejelasan sumber anggaran, serta mekanisme pembayaran sesuai ketentuan yang berlaku.
Dalam konteks ini, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah menjadi bagian dari kerangka hukum yang relevan dalam pengelolaan hubungan keuangan pusat dan daerah.
Namun, penyelesaian setiap dana kurang bayar tetap memerlukan kepastian mengenai dasar hak, periode kewajiban, besaran nilai, serta hasil verifikasi oleh instansi berwenang.
Menanti Jawaban, Menjaga Pembangunan
Bagi Pemerintah Kabupaten Mimika, persoalan ini menjadi pekerjaan rumah fiskal yang membutuhkan koordinasi lintas pemerintahan.
Emanuel berharap pemerintah pusat memberikan perhatian serius agar kewajiban keuangan yang disebut belum terselesaikan tersebut memperoleh kejelasan. Kepastian itu dinilai penting untuk menjaga kelancaran pelaksanaan APBD sekaligus memastikan program pembangunan daerah tetap berjalan.
Kini, perhatian tidak hanya tertuju pada bagaimana pemerintah daerah menyusun laporan pertanggungjawaban, tetapi juga bagaimana persoalan kewajiban keuangan sejak 2023 dapat ditelusuri dan diselesaikan secara transparan.
Sebab, di balik setiap angka dalam APBD terdapat kebutuhan masyarakat yang menunggu pelayanan. Infrastruktur membutuhkan pembiayaan, fasilitas publik membutuhkan pemeliharaan, dan program pembangunan membutuhkan kepastian anggaran.
Bagi Mimika, penyelesaian dana kurang bayar bukan sekadar persoalan menutup catatan keuangan masa lalu. Lebih dari itu, kepastian fiskal menjadi salah satu fondasi untuk menjaga pembangunan hari ini dan merencanakan masa depan daerah.
LINTASTIMOR.ID – Suara Dari Perbatasan Untuk Dunia.


















