Scroll untuk baca artikel
Bupati  mimika
Hukum & KriminalNasional

Mahasiswa Desak Transparansi, Pemeriksaan Bupati Kupang Tertunda

10
×

Mahasiswa Desak Transparansi, Pemeriksaan Bupati Kupang Tertunda

Sebarkan artikel ini
Example 468x60

KUPANG | LINTASTIMOR.ID – Siang itu, Markas Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Timur (Polda NTT) menjadi ruang bagi suara kritis mahasiswa. Mereka datang bukan sekadar menyampaikan aspirasi, melainkan mempertanyakan perkembangan penanganan perkara dugaan kekerasan seksual yang menyeret nama Bupati Kupang, Yosef Lede.

Sabtu, 21 November 2026, sejumlah mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Rakyat Anti Pejabat Binal (ARAAB) mendatangi Mapolda NTT. Mereka meminta kepolisian memberikan kejelasan mengenai pemeriksaan terhadap Yosef Lede alias Yos, dalam perkara dugaan kekerasan seksual terhadap seorang perempuan berinisial RWM (21).

Example 300x600

Aksi tersebut dipimpin Koordinator Umum ARAAB, Feliksius Jawi Dawi. Para mahasiswa berasal dari sejumlah organisasi intra kampus, ekstra kampus, organisasi daerah, hingga organisasi nasional.

Persoalan yang mereka soroti adalah belum adanya kepastian pemeriksaan terhadap Bupati Kupang, meskipun perkara tersebut telah ditingkatkan dari tahap penyelidikan ke penyidikan.

Di tengah tuntutan transparansi itu, penyidik Polda NTT sebenarnya telah mengamankan sejumlah barang bukti yang berkaitan dengan laporan korban.

Kabid Humas Polda NTT Kombes Henry Novika Chandra mengungkapkan, barang bukti yang diamankan antara lain telepon genggam, bra, celana dalam milik korban, serta sejumlah barang lainnya.

“Untuk barang bukti sementara yang kami amankan ada handphone, bra, celana dalam, dan juga beberapa barang bukti lainnya,” ujar Henry, sebagaimana diberitakan detikBali, Kamis (19/11/2026).

Henry menegaskan, barang-barang tersebut merupakan milik korban dan telah diamankan penyidik untuk mendukung proses pengungkapan perkara.

Penyidikan berjalan, pemeriksaan dipertanyakan

Polda NTT sebelumnya telah meningkatkan status penanganan perkara dari penyelidikan ke penyidikan setelah menggelar perkara khusus pada Kamis sekitar pukul 16.00 WITA.

Dalam perkembangan tersebut, penyidik juga telah memeriksa 13 orang saksi, termasuk lima saksi tambahan yang dimintai keterangan untuk memperdalam konstruksi perkara.

“Tim telah memeriksa 13 orang saksi, termasuk lima saksi tambahan,” jelas Henry.

Penyidik melalui Direktorat Reserse Perlindungan Perempuan dan Anak serta Pemberantasan Perdagangan Orang (Ditres PPA dan PPO) Polda NTT juga sebelumnya menyampaikan rencana pemeriksaan terhadap Yosef Lede pada pekan ini.

Namun, berdasarkan informasi yang dihimpun dari pihak kuasa hukum Bupati Kupang, pemeriksaan yang sebelumnya direncanakan pada Sabtu, 21 November 2026, mengalami penundaan.

Hingga Sabtu siang, belum terdapat penjelasan resmi mengenai alasan penundaan maupun kepastian waktu pemeriksaan berikutnya.

Henry sebelumnya menyatakan bahwa tahapan pemeriksaan akan dilakukan berdasarkan manajemen penyidikan dan prosedur hukum yang berlaku.

“Dalam pekan ini nanti direncanakan sesuai dengan manajemen penyidikan dan tahapan-tahapan penyidikan selanjutnya akan kami sampaikan,” ujarnya.

Polda NTT juga menyampaikan rencana pengajuan permohonan fasilitasi persetujuan tertulis kepada Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian melalui Bareskrim Polri, berkaitan dengan pemeriksaan kepala daerah.

Selain itu, penyidik masih menunggu pembahasan lebih lanjut mengenai hasil pemeriksaan medis atau visum sebelum menyampaikan perkembangan berikutnya.

Mahasiswa bertemu jajaran Polda NTT

Kedatangan ARAAB diterima Kabid Humas Polda NTT Kombes Henry Novika Chandra, Direktur Reserse Kriminal Umum Kombes Ricardo Condrat Yusuf, serta Direktur Reserse Kriminal Khusus Kombes FX Irwan Arianto.

Setelah pertemuan awal, mahasiswa bersama Tim Joint Investigation Polda NTT mengikuti audiensi dengan Kapolda NTT Irjen Reza Arief Dewanto.

Pertemuan berlangsung tertutup di lantai dua Mapolda NTT.

Audiensi tersebut menjadi bagian penting dari upaya mahasiswa memperoleh penjelasan langsung mengenai perkembangan penanganan perkara yang menyita perhatian masyarakat Nusa Tenggara Timur.

Di sisi lain, berdasarkan laporan polisi Nomor LP/B/404/XI/2026/SPKT/Polda NTT yang diperoleh detikBali, dugaan tindak pidana tersebut bermula ketika seorang perempuan berinisial EK diduga mengajak RWM ke rumah dinas Bupati Kupang dengan iming-iming pekerjaan.

Dalam laporan tersebut, Yosef Lede disebut diduga menyuruh EK meninggalkan ruangan sehingga dirinya hanya berdua dengan RWM.

Korban kemudian mengaku mengalami tindakan kekerasan seksual. Dalam laporan itu disebutkan dugaan peristiwa terjadi dua kali, masing-masing sekitar pukul 20.00 WITA dan tengah malam sekitar pukul 00.00 WITA.

Seluruh uraian tersebut merupakan dugaan yang masih harus dibuktikan melalui proses penyidikan dan mekanisme peradilan.

RWM saat ini mendapatkan pendampingan dari Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) Perwakilan NTT. Korban disebut sempat mengalami trauma selama proses pendampingan, tetapi kondisinya berangsur membaik.

Transparansi menjadi ujian penegakan hukum

Perkara ini kini memasuki fase yang membutuhkan ketelitian sekaligus keterbukaan informasi dari aparat penegak hukum.

Peningkatan status perkara menjadi penyidikan, pemeriksaan belasan saksi, dan penyitaan barang bukti merupakan bagian dari perkembangan penanganan hukum. Namun, kepastian mengenai agenda pemeriksaan pihak-pihak yang berkaitan dengan perkara juga menjadi perhatian publik.

Dalam konteks ini, pertanyaan mahasiswa ARAAB tidak hanya berkaitan dengan kapan Bupati Kupang diperiksa, tetapi juga bagaimana kepolisian memastikan seluruh proses berjalan profesional, objektif, transparan, dan tanpa perlakuan istimewa.

Asas praduga tak bersalah tetap harus dihormati. Namun, prinsip tersebut tidak boleh dimaknai sebagai alasan untuk mengabaikan hak korban memperoleh perlindungan dan kepastian penanganan perkara.

Hingga berita ini diturunkan, belum ada keterangan resmi mengenai alasan penundaan pemeriksaan Yosef Lede maupun jadwal penggantinya. Sejumlah jurnalis masih menunggu penjelasan dari Polda NTT di sekitar Mapolda.

Di tengah perhatian masyarakat, satu hal menjadi penting: hukum harus bekerja berdasarkan bukti, prosedur, dan kesetaraan di hadapan hukum, bukan berdasarkan jabatan atau kedudukan seseorang.

Example 300250