Angka tersebut menjadi peringatan bagi seluruh organisasi perangkat daerah (OPD). Di tengah waktu pelaksanaan yang semakin terbatas, pemerintah daerah masih harus memastikan berbagai program dan kegiatan yang telah direncanakan benar-benar berjalan, bukan sekadar tercatat dalam dokumen anggaran.
Situasi itu mendapat perhatian langsung Bupati Mimika, Johannes Rettob. Saat memimpin apel gabungan di halaman Kantor Pusat Pemerintahan Kabupaten Mimika, SP 3, Senin (2/11/2026), Johannes meminta seluruh pimpinan OPD bergerak lebih cepat mempercepat pelaksanaan program dan kegiatan.
Pesannya jelas: tidak boleh ada lagi kegiatan yang tertahan tanpa tindak lanjut.
Bupati menilai, lambannya pelaksanaan kegiatan berpotensi menyebabkan penumpukan pekerjaan menjelang akhir tahun anggaran. Karena itu, setiap OPD diminta segera menyelesaikan berbagai tahapan yang masih tertahan, baik dalam proses administrasi maupun pelaksanaan di lapangan.
“Realisasi keuangan kita sampai saat ini baru mencapai 52 persen. Karena itu, kegiatan yang masih harus diproses jangan ditunda lagi, tetapi segera ditindaklanjuti.”
— Johannes Rettob, Bupati Mimika.
Berpacu dengan sisa waktu anggaran
Angka 52 persen bukan sekadar laporan administratif. Di balik persentase tersebut terdapat pekerjaan pemerintah yang harus dipastikan penyelesaiannya, mulai dari pelaksanaan program, proses pengadaan, hingga kegiatan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat.
Semakin dekat penghujung tahun, semakin besar pula tuntutan bagi setiap OPD untuk menunjukkan kemampuan mengelola anggaran secara efektif.
Namun, percepatan tidak boleh dimaknai hanya sebagai upaya menghabiskan anggaran. Pemerintah daerah juga harus memastikan setiap rupiah dibelanjakan sesuai peruntukan, mengikuti ketentuan pengelolaan keuangan negara, serta menghasilkan manfaat yang dapat dirasakan masyarakat.
Dengan demikian, ukuran keberhasilan bukan semata-mata tingginya persentase realisasi keuangan, melainkan kesesuaian antara penyerapan anggaran, keluaran program, dan kualitas hasil pembangunan.
APBD Perubahan masih menunggu kepastian
Di tengah upaya mengejar realisasi anggaran, Pemerintah Kabupaten Mimika juga menghadapi pekerjaan administratif lain. Dokumen Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) Tahun Anggaran 2026 masih menjalani proses evaluasi di tingkat Pemerintah Provinsi Papua Tengah.
Johannes berharap seluruh tahapan, mulai dari evaluasi, registrasi hingga pengesahan peraturan daerah tentang APBD Perubahan, dapat segera diselesaikan.
Kepastian tersebut penting agar pemerintah daerah mempunyai landasan yang jelas untuk melanjutkan program dan kegiatan yang telah direncanakan dalam perubahan anggaran.
“Untuk APBD Perubahan, sekarang masih dalam proses evaluasi di provinsi. Kami harapkan proses registrasi sampai pengesahan perda bisa segera diselesaikan.”
— Johannes Rettob.
Proses tersebut menjadi salah satu bagian penting dalam memastikan pelaksanaan anggaran daerah berjalan sesuai mekanisme dan ketentuan yang berlaku.
Menyiapkan 2027 di tengah mengejar 2026
Menariknya, ketika realisasi anggaran 2026 masih membutuhkan percepatan, pemerintah daerah sudah harus memikirkan agenda berikutnya: menyiapkan APBD Tahun Anggaran 2027.
Johannes meminta seluruh OPD tidak menunggu hingga pembahasan anggaran dimulai untuk mempersiapkan program kerja. Setiap perangkat daerah harus menyusun materi perencanaan dan program prioritas masing-masing untuk dipresentasikan dalam tahapan pembahasan anggaran.
“Setiap OPD harus mempersiapkan program masing-masing untuk dipresentasikan, sehingga pembahasan APBD 2027 bisa berjalan dengan baik.”
— Johannes Rettob.
Arahan tersebut memperlihatkan bahwa pemerintah daerah sedang menghadapi dua pekerjaan besar dalam waktu bersamaan. Di satu sisi, pelaksanaan APBD 2026 harus dikejar agar tidak menyisakan terlalu banyak pekerjaan pada akhir tahun. Di sisi lain, perencanaan APBD 2027 harus dipersiapkan secara matang agar kesinambungan pembangunan tetap terjaga.
Ujian kinerja bagi seluruh OPD
Pada akhirnya, tantangan Pemerintah Kabupaten Mimika bukan hanya meningkatkan angka realisasi keuangan dari 52 persen menuju target akhir tahun. Lebih dari itu, pemerintah harus memastikan bahwa percepatan tersebut tidak mengorbankan kualitas pekerjaan, akuntabilitas, dan kepatuhan terhadap aturan.
Pimpinan OPD kini berada pada posisi penting untuk menerjemahkan instruksi bupati menjadi langkah kerja yang terukur. Hambatan administrasi perlu segera diidentifikasi, kegiatan yang tertunda harus ditindaklanjuti, dan setiap program perlu dikawal sampai menghasilkan keluaran yang nyata.
Sebab, anggaran daerah bukan sekadar angka dalam laporan keuangan. Di dalamnya terdapat harapan masyarakat terhadap pembangunan infrastruktur, peningkatan pelayanan, pendidikan, kesehatan, serta berbagai kebutuhan publik lainnya.
Mimika kini berpacu dengan waktu. Dua bulan terakhir tahun anggaran 2026 akan menjadi ujian bagi disiplin perencanaan, ketepatan pelaksanaan, dan tanggung jawab seluruh OPD.
Sebab, keberhasilan pemerintah tidak diukur dari seberapa besar anggaran yang terserap, tetapi seberapa nyata anggaran itu menjawab kebutuhan masyarakat.
