ATAMBUA | LINTASTIMOR.ID — Rencana pengembangan perdagangan bebas atau Free Trade Zone (FTZ) di kawasan Timor Barat mendapat sambutan positif dari kalangan pengusaha muda di Kabupaten Belu, Nusa Tenggara Timur (NTT). Namun, di balik peluang besar yang ditawarkan perdagangan lintas negara, terdapat satu kepentingan mendasar yang tidak boleh diabaikan: memastikan pengusaha lokal dan pelaku UMKM ikut mengambil bagian dalam pertumbuhan ekonomi, bukan sekadar menjadi penonton di daerah sendiri.
Ketua Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) Kabupaten Belu, Mario Tannur, S.E menyatakan dukungannya terhadap rencana pemerintah tersebut. Ia memandang posisi geografis Kabupaten Belu yang berbatasan langsung dengan Republik Demokratik Timor-Leste (RDTL) sebagai keunggulan strategis untuk membuka akses perdagangan regional hingga pasar internasional.
Pandangan itu bukan tanpa alasan. Kawasan perbatasan Motaain memiliki posisi penting dalam hubungan ekonomi Indonesia dan Timor-Leste. Bahkan, menurut Mario peluang perdagangan tersebut tidak seharusnya hanya dilihat dari besarnya pasar negara tetangga, tetapi juga dari kemungkinan menjadikan Timor-Leste sebagai pintu penghubung menuju pasar yang lebih luas.
“Secara pribadi sekaligus mewakili organisasi HIPMI, kami sangat menyambut baik rencana ini. Artinya, kalau ada perdagangan bebas di Timor Barat, itu sangat menguntungkan bagi kita karena posisi kita strategis. Kita berada di perbatasan Republik Indonesia dan Republik Demokratik Timor-Leste,” ungkap Mario Tannur, Jumat (30/10/2026).
Pernyataan tersebut memperlihatkan optimisme kalangan pengusaha muda terhadap masa depan ekonomi perbatasan. Bagi Rio, keunggulan geografis Belu harus diterjemahkan menjadi kekuatan perdagangan yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, dunia usaha, dan daerah.
Ia juga menyoroti peluang akses pasar Eropa melalui Timor-Leste. Menurutnya, potensi fasilitas perdagangan yang dinikmati produk asal Timor-Leste di pasar Eropa perlu menjadi bagian dari kajian strategis agar pengusaha di kawasan perbatasan dapat membaca peluang ekspor secara lebih luas.
Karena itu, Mario meminta agar rencana perdagangan bebas tidak berhenti pada wacana pembukaan kawasan ekonomi, tetapi disertai kajian menyeluruh mengenai kesiapan daerah, komoditas unggulan, infrastruktur, serta kemampuan pengusaha lokal.
Hub processing, jangan biarkan Belu hanya menjadi penonton
Di balik peluang perdagangan bebas, Mario mengingatkan adanya tantangan besar yang harus diantisipasi sejak awal. Salah satunya adalah kemungkinan daerah hanya menjadi tempat keluar-masuk barang, sementara aktivitas produksi, pengolahan, dan keuntungan ekonomi justru lebih banyak dinikmati pelaku usaha dari luar.
Menurutnya, perdagangan bebas memang berpotensi melahirkan pusat pertumbuhan ekonomi baru. Namun, pertumbuhan tersebut tidak otomatis meningkatkan kesejahteraan masyarakat apabila pengusaha lokal tidak dilibatkan dalam rantai perdagangan.
“Jangan sampai dengan adanya perdagangan bebas, kita hanya jadi penonton. Barang masuk dan keluar hanya kita lihat dengan mata, tetapi kita tidak berpartisipasi di dalamnya. Keuntungannya memang akan menjadi pusat pertumbuhan ekonomi baru, tetapi kalau kita hanya menjadi penonton, kita tidak mendapatkan manfaat,” tegasnya.
Peringatan Mario tersebut menjadi catatan penting bagi arah pembangunan ekonomi Belu. Sebab, ukuran keberhasilan perdagangan bebas bukan hanya besarnya nilai transaksi atau ramainya aktivitas perdagangan di perbatasan, melainkan juga kemampuan daerah menciptakan lapangan pekerjaan, memperkuat industri lokal, dan meningkatkan pendapatan masyarakat.
Dalam konteks itulah, konsep hub processing dinilai menjadi salah satu strategi yang perlu dipersiapkan. Melalui konsep tersebut, Kabupaten Belu tidak hanya menerima barang jadi dari luar, tetapi mampu mengolah bahan baku menjadi produk dengan nilai ekonomi lebih tinggi sebelum dipasarkan ke wilayah lain maupun pasar internasional.
Dengan demikian, daerah memiliki posisi yang lebih kuat dalam rantai perdagangan, mulai dari penyediaan bahan baku, proses produksi, pengemasan, hingga distribusi.
Sapi Timor dan jagung, potensi ekonomi yang harus diolah
Mario menilai, pengembangan hub processing dapat dimulai dari sektor-sektor unggulan yang selama ini menjadi bagian penting kehidupan ekonomi masyarakat Belu, terutama peternakan dan pertanian.
Salah satu potensi yang dapat dikembangkan adalah sapi Timor. Komoditas peternakan tersebut tidak seharusnya hanya dipasarkan dalam bentuk ternak hidup, tetapi perlu didorong menuju industri pengolahan yang menghasilkan produk bernilai tambah.
“Misalnya dari sisi peternakan, kita punya sapi Timor. Bagaimana kita mengolah sapi Timor ini menjadi sesuatu yang lebih bernilai untuk diekspor? Daging sapi bisa kita olah menjadi frozen food, dendeng, dan produk lainnya yang mempunyai nilai tambah. Dengan begitu, kita bisa menjadi pusat pengolahannya,” jelas Mario.
Gagasan tersebut menunjukkan bahwa kekuatan peternakan Belu dapat dikembangkan melampaui pola perdagangan bahan mentah. Melalui industri pengolahan daging, daerah berpeluang menciptakan lapangan pekerjaan baru, membuka kesempatan usaha bagi masyarakat, sekaligus memperluas pasar produk lokal.
Potensi serupa juga terdapat pada sektor pertanian, khususnya komoditas jagung. Menurut Rio, hasil pertanian tersebut dapat diolah menjadi pakan ternak sehingga membangun keterkaitan ekonomi antara petani, industri pengolahan, peternak, dan pelaku perdagangan.
Selain meningkatkan nilai jual komoditas, pengolahan hasil pertanian dan peternakan juga dapat memperkuat rantai pasok lokal. Dengan begitu, manfaat ekonomi tidak berhenti pada perdagangan komoditas mentah, tetapi bergerak hingga industri produksi dan distribusi.
Pemerintah harus memperkuat umkm dan sumber daya manusia
Namun, peluang membangun pusat pengolahan tidak akan berjalan maksimal tanpa dukungan sumber daya manusia yang kompeten. Industri membutuhkan tenaga kerja terampil, kemampuan manajemen, penguasaan teknologi, serta standar kualitas produk yang mampu bersaing di pasar.
Karena itu, Mario menekankan pentingnya kolaborasi antara pemerintah, dunia usaha, dan pelaku UMKM untuk menyiapkan sumber daya manusia sekaligus memperkuat kapasitas usaha masyarakat.
“Dari sisi sumber daya manusia, kita harus menyiapkan orang-orang yang mempunyai kompetensi di bidang itu. Pemerintah harus bisa berkolaborasi dan memberikan kesempatan kepada UMKM untuk lebih berkembang. Sumber daya manusia kita harus diperkuat,” ujarnya.
Penekanan tersebut mengandung pesan bahwa pembangunan kawasan perdagangan bebas harus berjalan seiring dengan pembangunan kapasitas masyarakat. UMKM tidak cukup hanya diberi kesempatan untuk berjualan, tetapi perlu mendapatkan pendampingan, akses pembiayaan, pelatihan, teknologi produksi, serta akses pasar yang lebih luas.
Dengan persiapan tersebut, pelaku usaha lokal diharapkan mampu menjadi bagian dari ekosistem ekonomi baru yang tumbuh melalui perdagangan lintas negara.
Investasi jangan sampai melemahkan pengusaha lokal
Di sisi lain, Mario mengingatkan bahwa masuknya investasi baru melalui kebijakan perdagangan bebas harus diimbangi dengan perlindungan dan pemberdayaan pengusaha daerah.
Menurutnya, jangan sampai kebijakan yang dirancang untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi justru menciptakan persaingan yang tidak seimbang. Investor dari luar memperoleh ruang usaha yang lebih besar, sedangkan pengusaha lokal dan UMKM kehilangan kemampuan untuk bertahan.
“Saya sangat mendukung rencana pemerintah terkait FTZ ini. Yang paling penting adalah kita mempersiapkan diri. Jangan sampai perdagangan bebas mendatangkan investasi baru, tetapi pengusaha lokal justru semakin lemah dan UMKM semakin hilang. Yang mendapatkan manfaat malah orang-orang dari luar. Ini yang tidak kita harapkan,” tandasnya.
Pernyataan tersebut menjadi pengingat bahwa investasi dan penguatan ekonomi lokal harus berjalan beriringan. Pemerintah perlu memastikan bahwa kebijakan perdagangan bebas memberikan ruang kemitraan yang adil, membuka kesempatan bagi pengusaha daerah, serta mendorong keterlibatan UMKM dalam kegiatan produksi dan distribusi.
Sebab, pertumbuhan ekonomi yang hanya terlihat dari besarnya modal masuk belum tentu mencerminkan peningkatan kesejahteraan masyarakat apabila pelaku usaha lokal tidak memperoleh manfaat yang sepadan.
Timor Barat dan harapan lahirnya pusat ekonomi baru
Bagi Mario, perdagangan bebas Timor Barat merupakan peluang yang patut didukung. Namun, dukungan tersebut harus disertai keberanian untuk mengkaji kesiapan daerah secara mendalam, terutama menyangkut kemampuan pengusaha lokal, potensi komoditas unggulan, pengembangan industri pengolahan, dan kualitas sumber daya manusia.
Ia menilai, masyarakat perlu memperoleh jawaban yang lebih konkret mengenai manfaat kebijakan tersebut, bukan hanya disuguhi gambaran tentang besarnya nilai transaksi perdagangan.
“Kalau kita bertanya bagaimana perdagangan bebas, kita mungkin hanya bisa menjawab bahwa nilai transaksinya menjadi lebih besar. Tetapi dampaknya bagi kita apa? Ini yang perlu kita kaji. Saya sangat mendukung, tetapi kita harus mengkajinya lebih baik supaya Timor Barat sungguh-sungguh menjadi hub processing yang baik dan bisa menjadi pintu ekonomi baru bagi kemajuan Nusa Tenggara Timur,” tutupnya.
Pada akhirnya, masa depan perdagangan bebas Timor Barat tidak hanya ditentukan oleh terbukanya pintu perdagangan antarnegara, tetapi juga oleh kesiapan masyarakat di wilayah perbatasan untuk mengambil peran di dalamnya.
Belu memiliki potensi peternakan, pertanian, sumber daya manusia, serta posisi geografis yang strategis. Tantangannya adalah bagaimana seluruh potensi tersebut dipadukan menjadi kekuatan ekonomi produktif.
Sebab, kemajuan kawasan perbatasan seharusnya tidak hanya ditandai oleh semakin ramainya barang melintasi perbatasan, tetapi juga oleh semakin kuatnya pengusaha lokal, tumbuhnya UMKM, terbukanya lapangan pekerjaan, dan meningkatnya kesejahteraan masyarakat di tanah sendiri.
