TIMIKA | LINTASTIMOR.ID – Air bersih tidak hanya mengalir melalui pipa. Di balik setiap tetes yang sampai ke rumah-rumah warga, ada sistem, kelembagaan, dan tanggung jawab panjang yang harus dipastikan tetap berjalan. Karena itu, Pemerintah Kabupaten Mimika kini berpacu dengan waktu untuk menyiapkan badan pengelola Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) menjelang penyerahan fasilitas dari PT Freeport Indonesia yang dijadwalkan berlangsung pada akhir 2026.
Bagi pemerintah daerah, momentum serah terima fasilitas bukan sekadar perpindahan aset. Lebih dari itu, proses tersebut menjadi awal dari tanggung jawab baru untuk memastikan sistem penyediaan air minum dapat dikelola secara efektif dan pelayanan kepada masyarakat tidak terputus.
Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Mimika, Inosensius Yoga Pribadi, mengatakan kesiapan kelembagaan menjadi salah satu faktor penting agar pengelolaan SPAM dapat langsung berjalan setelah fasilitas resmi menjadi tanggung jawab pemerintah daerah.
“Yang kami siapkan saat ini bukan hanya infrastrukturnya, tetapi juga organisasi pengelolanya. Kami ingin begitu proses penyerahan selesai, pelayanan air minum kepada masyarakat dapat langsung berjalan tanpa harus menunggu pembentukan lembaga,” ujar Inosensius, Senin (27/7/2026).
Pemerintah daerah saat ini masih merampungkan regulasi yang akan menjadi dasar hukum pembentukan badan pengelola SPAM. Penyusunan perangkat hukum tersebut dilakukan melalui koordinasi dengan berbagai perangkat daerah, DPRK Mimika, tenaga ahli, serta pemerintah pusat agar kelembagaan yang dibentuk memiliki dasar hukum dan tata kelola yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Di tengah proses penyusunan regulasi itu, PUPR Mimika juga mulai menyiapkan kebutuhan teknis. Salah satunya adalah pemindahan material perpipaan yang nantinya akan dimanfaatkan untuk mendukung pengembangan jaringan distribusi air bersih di Kabupaten Mimika.
Pemerintah daerah telah menentukan sejumlah lokasi untuk penyimpanan material tersebut. Anggaran juga mulai disiapkan guna mendukung proses pemindahan dan penataan material yang akan menjadi bagian penting dalam pengembangan jaringan SPAM ke depan.
“Kami memastikan material yang diterima benar-benar sesuai dengan kebutuhan pembangunan jaringan SPAM. Seluruh persiapan ini dilakukan agar saat fasilitas diserahkan, sistem pengelolaannya sudah siap mendukung pelayanan air bersih secara berkelanjutan,” katanya.
Persiapan badan pengelola SPAM menjadi penting karena keberhasilan pengelolaan fasilitas air minum tidak hanya ditentukan oleh keberadaan infrastruktur. Pipa, instalasi, dan material jaringan membutuhkan kelembagaan yang mampu mengoperasikan, memelihara, serta mengembangkan sistem secara profesional dan berkelanjutan. Tanpa kesiapan organisasi dan regulasi, proses serah terima aset berisiko hanya menjadi perpindahan tanggung jawab administratif, sementara masyarakat tetap menunggu kepastian pelayanan air bersih yang konsisten.
Karena itu, pemerintah daerah berharap seluruh tahapan persiapan dapat diselesaikan sesuai jadwal. Ketika fasilitas resmi diserahkan oleh PT Freeport Indonesia, badan pengelola yang disiapkan pemerintah diharapkan telah memiliki landasan hukum, struktur kelembagaan, serta kesiapan teknis untuk menjalankan tanggung jawab pelayanan.
Pada akhirnya, ukuran keberhasilan pengelolaan SPAM bukan hanya terletak pada berapa banyak fasilitas yang berpindah tangan, tetapi pada seberapa jauh air bersih benar-benar mengalir hingga ke kehidupan masyarakat. Sebab, setelah seremoni serah terima berakhir dan dokumen ditandatangani, tanggung jawab sesungguhnya baru dimulai: memastikan setiap tetes air tetap mengalir, setiap jaringan tetap terawat, dan setiap keluarga di Mimika dapat menikmati hak dasar atas air bersih secara berkelanjutan.
