PANIAI | LINTASTIMOR.ID — Di sebuah kampung di tanah Papua, rasa aman seharusnya sesederhana seorang anak berjalan menuju sekolah, seorang petani berangkat ke kebun, dan sebuah keluarga menutup pintu rumah pada malam hari tanpa dihantui kecemasan.
Namun, ketika kehadiran pasukan keamanan dalam jumlah besar mulai menjadi perbincangan, pertanyaan tentang keamanan kembali mengemuka: apakah penambahan kekuatan bersenjata benar-benar menghadirkan ketenangan, atau justru berisiko menambah ketakutan di tengah masyarakat sipil?
Pertanyaan itulah yang kini disuarakan Wakil Ketua IV DPR Papua Tengah, John NR Gobai.
Ia meminta pemerintah pusat mengevaluasi kebijakan penempatan pasukan non-organik di Kabupaten Paniai, Papua Tengah. Bahkan, Gobai secara khusus mendesak agar pasukan non-organik yang berada di wilayah Tuguwai dan sekitarnya ditarik, kemudian dikembalikan ke pos masing-masing di Enarotali.
Bagi Gobai, Paniai tidak membutuhkan eskalasi ketegangan baru. Masyarakat membutuhkan kepastian bahwa kampung halaman mereka tetap menjadi ruang hidup yang aman, tempat keluarga bekerja, anak-anak belajar, dan kehidupan sosial berlangsung tanpa bayang-bayang kekerasan.
Dalam pernyataan tertulisnya, ia menyampaikan kekhawatiran bahwa penambahan personel keamanan, terlebih apabila diikuti operasi keamanan, dapat memperbesar ketegangan di wilayah tersebut.
“Jangan sampai Paniai menjadi lapangan baru bagi siklus kekerasan yang terus dipertahankan.”
Pernyataan itu bukan sekadar kritik terhadap kebijakan penempatan pasukan. Di dalamnya terkandung peringatan tentang risiko kemanusiaan ketika persoalan keamanan tidak dikelola dengan mempertimbangkan keselamatan masyarakat sipil.
Jejak panjang ketegangan dan ingatan masyarakat
Gobai mengaitkan dinamika keamanan Paniai dengan perkembangan situasi sejak 2011. Ia menyebut kedatangan pasukan Brimob dari Kelapa Dua melalui operasi bersandi Tumpas Matoa untuk membongkar markas Organisasi Papua Merdeka (OPM) di Eduda.
Menurut penuturannya, sejak periode tersebut situasi keamanan di Paniai semakin kompleks. Kehadiran aparat, operasi keamanan, dan aktivitas pengejaran terhadap kelompok bersenjata disebut turut membentuk kekhawatiran masyarakat.
Kini, perhatian Gobai kembali tertuju pada penambahan pasukan non-organik TNI dan Marinir di wilayah tersebut.
Ia mempertanyakan efektivitas kebijakan tersebut dalam menciptakan keamanan jangka panjang.
Pertanyaan itu penting ditempatkan dalam kerangka yang lebih luas: bagaimana negara memastikan bahwa setiap kebijakan keamanan tidak hanya berorientasi pada pengendalian situasi, tetapi juga memberikan perlindungan nyata kepada penduduk sipil?
Sebab, keberhasilan menjaga keamanan tidak semestinya hanya dihitung melalui jumlah personel, pos penjagaan, ataupun operasi yang dilaksanakan. Ukuran lainnya adalah seberapa jauh masyarakat dapat menjalani kehidupan sehari-hari tanpa rasa takut.
Ketika konflik mengancam kehidupan warga sipil
Di balik perdebatan mengenai penempatan pasukan, terdapat persoalan yang jauh lebih dekat dengan kehidupan masyarakat: keselamatan keluarga dan keberlangsungan penghidupan.
Gobai mengingatkan bahwa kontak senjata, pengejaran, maupun operasi keamanan berisiko menimbulkan dampak terhadap warga sipil. Rumah, kebun, ternak, dan sumber penghidupan masyarakat dapat terancam apabila konflik meluas.
Dalam situasi tertentu, warga bahkan berpotensi meninggalkan kampung halaman untuk menyelamatkan diri.
Pengungsian bukan hanya perpindahan dari satu tempat ke tempat lain. Bagi keluarga yang mengalaminya, pengungsian dapat berarti kehilangan akses terhadap kebun, terputusnya pendidikan anak, terganggunya pelayanan kesehatan, serta ketidakpastian mengenai kebutuhan pangan sehari-hari.
Gobai kemudian melontarkan pertanyaan yang menyentuh inti tanggung jawab negara terhadap masyarakat terdampak.
“Siapa yang bertanggung jawab memberi makan kepada masyarakat yang mengungsi ketika terjadi kontak senjata atau operasi saling kejar antara aparat keamanan dan kelompok bersenjata?”
Pertanyaan tersebut mengingatkan bahwa persoalan keamanan tidak dapat dipisahkan dari tanggung jawab kemanusiaan.
Menurut Gobai, masyarakat yang mengungsi selama ini kerap bergantung pada bantuan keluarga, gereja, dan lingkungan sekitar untuk memenuhi kebutuhan hidup.
Karena itu, ia meminta pemerintah memperhitungkan konsekuensi kemanusiaan sebelum mengambil keputusan menambah pasukan ataupun menjalankan operasi keamanan.
Peringatan tersebut juga menyentuh kewajiban negara untuk memastikan perlindungan warga sipil, akses terhadap kebutuhan dasar, dan penanganan pengungsi apabila situasi keamanan memburuk.
Keamanan tidak cukup dijawab dengan senjata
Gobai juga menghubungkan dinamika Paniai dengan perkembangan situasi keamanan di sejumlah wilayah Papua lainnya, seperti Puncak Jaya, Puncak, dan Intan Jaya.
Ia menduga terdapat upaya menciptakan kondisi di lapangan baru melalui perkembangan penempatan pasukan tersebut. Namun, dugaan itu merupakan penilaian Gobai dan belum disertai bukti yang dapat memastikan adanya skenario demikian.
Dalam pandangannya, pendekatan keamanan yang terlalu bertumpu pada kekuatan bersenjata tidak cukup untuk menyelesaikan persoalan Papua.
Ia menegaskan bahwa mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia tidak harus selalu dilakukan melalui senjata dan peluru.
Pembangunan pendidikan, pelayanan kesehatan, pemberdayaan ekonomi, serta pelibatan Orang Asli Papua dalam pemerintahan, menurut dia, harus menjadi bagian penting dari strategi membangun kedamaian.
Gobai menempatkan kesejahteraan masyarakat sebagai salah satu fondasi keamanan yang berkelanjutan.
“Keamanan yang sesungguhnya adalah ketika masyarakat merasa aman di kampung halamannya, ketika anak-anak dapat pergi ke sekolah tanpa rasa takut, dan ketika masyarakat dapat bekerja di kebun tanpa kekhawatiran.”
Pernyataan tersebut membawa perdebatan kembali kepada tujuan utama penyelenggaraan negara: melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia.
Keamanan tidak boleh kehilangan dimensi kemanusiaannya. Sebaliknya, pembangunan juga tidak boleh berjalan tanpa memperhatikan situasi keamanan dan kebutuhan perlindungan masyarakat.
Dialog sebagai jalan keluar dari kebuntuan
Di tengah kekhawatiran terhadap potensi ketegangan, Gobai mendorong pemerintah pusat membuka ruang dialog dengan melibatkan pemerintah daerah, DPR Papua Tengah, tokoh adat, tokoh agama, serta masyarakat.
Baginya, persoalan Papua membutuhkan penyelesaian yang lebih menyeluruh, menyentuh akar persoalan politik, sosial, ekonomi, dan kemanusiaan.
Dialog menjadi penting karena masyarakat setempat perlu memperoleh ruang untuk menyampaikan pengalaman, kekhawatiran, serta harapan mereka terhadap masa depan wilayahnya.
Pendekatan semacam ini juga membutuhkan keterbukaan pemerintah, komunikasi yang konsisten, dan kesediaan seluruh pihak untuk menghindari tindakan yang dapat memperbesar ketegangan.
Gobai berharap Paniai tidak kembali terjebak dalam konflik berkepanjangan.
“Paniai membutuhkan kedamaian, bukan penambahan ketegangan. Paniai membutuhkan pembangunan, bukan konflik yang berkepanjangan.”
Seruan itu sekaligus menjadi pesan politik dan kemanusiaan agar pemerintah mempertimbangkan kembali pendekatan yang paling tepat untuk menjaga stabilitas wilayah.
Negara diuji ketika rakyat membutuhkan perlindungan
Pada akhirnya, perdebatan mengenai pasukan non-organik di Paniai bukan semata-mata persoalan jumlah personel atau kebijakan penempatan aparat. Ada persoalan yang lebih mendasar, yakni bagaimana negara menghadirkan rasa aman tanpa mengorbankan kehidupan masyarakat sipil.
Permintaan John NR Gobai untuk menarik pasukan non-organik dari Tuguwai dan sekitarnya kini menempatkan pemerintah pusat dan aparat keamanan pada ruang evaluasi kebijakan.
Namun, prinsip perlindungan warga sipil harus tetap menjadi perhatian bersama, tanpa mengabaikan kewajiban negara menjaga keamanan serta melindungi masyarakat dari ancaman kelompok bersenjata.
Hingga pernyataan Gobai disampaikan, belum terdapat tanggapan pemerintah pusat maupun aparat keamanan mengenai permintaan penarikan pasukan tersebut.
Pemerintah diharapkan membuka komunikasi dan memberikan penjelasan mengenai dasar kebijakan penempatan personel, tujuan operasional, serta langkah perlindungan masyarakat sipil.
Sebab, sebuah kampung tidak seharusnya menjadi ruang tempat masyarakat terus-menerus hidup dalam kecemasan.
Paniai membutuhkan masa depan yang dibangun melalui kepercayaan, keadilan, dialog, dan penghormatan terhadap martabat manusia.
Sebab, kemenangan terbesar sebuah negara bukan ketika rakyatnya hidup di bawah bayang-bayang kekuatan senjata, melainkan ketika setiap warga merasa dilindungi, dihormati, dan dapat menjalani kehidupannya dengan damai di tanah sendiri.
