MIMIKA | LINTASTIMOR.ID – Di wilayah-wilayah yang hanya dapat dijangkau dengan perjuangan panjang, pembangunan tidak selalu dimulai dari infrastruktur. Ia kerap bertumbuh dari kemampuan masyarakat mengelola potensi yang dimiliki. Berangkat dari semangat itu, Pemerintah Kabupaten Mimika menegaskan komitmennya memperkuat pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui pengembangan koperasi yang berkelanjutan di wilayah-wilayah terpencil.
Komitmen tersebut ditunjukkan dengan kehadiran Penjabat (Pj.) Sekretaris Daerah Kabupaten Mimika, Abraham Kateyau, mewakili Bupati Mimika dalam Seminar Laporan Pendahuluan Kajian Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Koperasi di Wilayah Terpencil Kabupaten Mimika Tahun 2026 yang berlangsung pada Rabu (29/7).
Turut hadir dalam kegiatan tersebut Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mimika, Slamet Sutejo, serta Pelaksana Tugas Kepala Badan Riset dan Inovasi Daerah (BRIDA) Kabupaten Mimika, Darius Sabon Rain. Seminar ini menjadi bagian dari langkah awal pemerintah daerah dalam menyusun strategi pemberdayaan masyarakat melalui penguatan kelembagaan koperasi di kampung-kampung terpencil.
“Kajian ini diharapkan mampu menghasilkan rekomendasi yang komprehensif sebagai dasar penyusunan kebijakan daerah, sehingga koperasi dapat berkembang menjadi motor penggerak perekonomian masyarakat di wilayah terpencil.”
Pemerintah Kabupaten Mimika menargetkan koperasi tidak hanya menjadi wadah aktivitas ekonomi masyarakat, tetapi juga membuka akses yang lebih luas terhadap berbagai peluang usaha serta meningkatkan kesejahteraan warga secara berkelanjutan.
“Pembangunan ekonomi di wilayah terpencil membutuhkan pendekatan yang selaras dengan kondisi sosial, budaya, dan potensi lokal agar program pemberdayaan benar-benar tepat sasaran, inklusif, serta memberi manfaat nyata bagi masyarakat.”
Di tengah tantangan pembangunan kawasan pedalaman, penguatan koperasi dipandang sebagai salah satu instrumen strategis untuk membangun ekonomi berbasis partisipasi masyarakat. Pendekatan ini tidak hanya memperkuat aktivitas ekonomi lokal, tetapi juga mendorong lahirnya kemandirian kampung melalui pengelolaan potensi yang dimiliki masyarakat sendiri.
Pemerintah berharap hasil kajian tersebut menjadi pijakan dalam merumuskan kebijakan pembangunan ekonomi yang berkelanjutan. Melalui penguatan koperasi, diharapkan lahir lembaga ekonomi masyarakat yang produktif, mandiri, dan mampu menjadi pilar pembangunan daerah, terutama di wilayah-wilayah yang selama ini masih menghadapi keterbatasan akses terhadap layanan ekonomi dan pembangunan.
Pada akhirnya, kemajuan sebuah kampung tidak hanya ditentukan oleh seberapa jauh pembangunan menjangkaunya, tetapi juga oleh seberapa kuat masyarakat diberdayakan untuk membangun masa depannya dengan kekuatan yang mereka miliki sendiri.
