TIMIKA |LINTASTIMOR.ID| — Laut di pesisir Mimika selama ini dikenal tenang dan kaya hasil tangkapan. Namun di balik hamparan biru yang tampak sunyi itu, aktivitas bongkar muat ikan di tengah laut mulai menjadi perhatian serius Pemerintah Kabupaten Mimika. Praktik yang berlangsung jauh dari pelabuhan itu dinilai menyimpan tantangan besar terhadap pengawasan sektor perikanan dan potensi pendapatan daerah.
mengatakan pihaknya telah menerima berbagai laporan terkait aktivitas kapal ikan yang tidak melakukan pembongkaran hasil tangkapan di pelabuhan maupun Tempat Pelelangan Ikan (TPI).
Menurut Clemens, praktik tersebut sebenarnya memiliki dasar aturan dari pemerintah pusat, terutama bagi kapal-kapal berukuran besar yang diberikan izin melakukan bongkar muat langsung di laut.
╔════════ ❀♡❀ ════════╗
“ Memang ada aturan yang mengatur soal pembongkaran di tengah laut. Itu berkaitan dengan surat edaran dari pemerintah pusat. ”
— Clemens Ohoilulin
╚════════ ❀♡❀ ════════╝
Meski demikian, mengakui hingga kini belum memiliki data pasti terkait jumlah kapal maupun intensitas aktivitas tersebut di wilayah perairan Mimika. Informasi yang diterima masih sebatas laporan dan isu yang berkembang di lapangan.
Karena itu, pemerintah daerah berencana melakukan koordinasi dengan kementerian terkait serta pemerintah daerah lain di Papua Tengah guna meminta penjelasan lebih rinci mengenai pelaksanaan aturan tersebut.
Selain memastikan kepastian regulasi, pemerintah daerah juga ingin memastikan aktivitas perikanan tetap berjalan transparan dan tidak menimbulkan kerugian bagi daerah, terutama dalam pengawasan hasil tangkapan dan potensi pemasukan sektor perikanan.
Clemens menjelaskan, pengawasan kapal perikanan di laut bukan sepenuhnya menjadi kewenangan pemerintah kabupaten. Pengendalian lebih banyak berada di bawah Kementerian serta pemerintah provinsi.
╔════════ ❀♡❀ ════════╗
“ Kalau soal marak atau tidak, kami belum bisa memastikan karena belum melihat langsung di lapangan. ”
— Clemens Ohoilulin
╚════════ ❀♡❀ ════════╝
Fenomena bongkar muat ikan di tengah laut kini menjadi gambaran rumitnya pengelolaan sumber daya laut di daerah kaya perikanan seperti Mimika. Ketika aturan pusat memberi ruang aktivitas di laut lepas, daerah justru dihadapkan pada keterbatasan pengawasan yang dapat membuka celah hilangnya kontrol terhadap hasil laut yang seharusnya menjadi kekuatan ekonomi masyarakat pesisir.
Di ujungnya, laut bukan hanya soal hasil tangkapan, tetapi juga tentang siapa yang benar-benar mampu menjaga agar kekayaan perairan tetap memberi manfaat secara adil bagi daerah dan rakyatnya.
