SABANG | LINTASTIMOR.ID – Di balik harapan petani untuk memperoleh bantuan bibit demi menghidupkan lahan pertanian, tersimpan persoalan yang perlu mendapat perhatian serius. Identitas petani semestinya menjadi pintu masuk bagi kesejahteraan, bukan sekadar data administratif yang tercatat sebagai penerima bantuan tanpa kepastian manfaat.
Persoalan inilah yang disoroti Dewan Pimpinan Cabang Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (DPC HKTI) Kota Sabang. Organisasi tersebut meminta agar penyaluran bantuan bibit pertanian melalui program aspirasi anggota DPRK dilaksanakan secara transparan, akuntabel, dan benar-benar menyentuh kelompok tani yang membutuhkan.
HKTI Sabang juga mengungkapkan adanya dugaan penggunaan Kartu Tanda Penduduk (KTP) masyarakat sebagai identitas penerima bantuan, sementara bibit yang tercatat disalurkan diduga tidak dimanfaatkan oleh kelompok tani yang bersangkutan.
Sorotan ini bukan semata persoalan distribusi bibit, melainkan menyangkut ketepatan sasaran program, integritas pendataan, serta tanggung jawab dalam mengelola bantuan yang diperuntukkan bagi masyarakat petani.
Potensi Cokelat dan Nilam Menanti Pengembangan
Sekretaris DPC HKTI Kota Sabang, Syukri yang akrab disapa T. Bayu, mengatakan bahwa Sabang memiliki potensi untuk mengembangkan komoditas pertanian unggulan, terutama cokelat dan nilam.
Meski wilayah tersebut memiliki keterbatasan luas lahan pertanian, menurutnya, kondisi itu tidak seharusnya menjadi penghalang untuk meningkatkan produktivitas sektor pertanian.
Sebaliknya, keterbatasan lahan perlu dijawab melalui strategi pengembangan yang tepat, optimalisasi pemanfaatan tanah, peningkatan kualitas budidaya, serta pendampingan kepada petani.
Komoditas cokelat memiliki peluang untuk dikembangkan sebagai produk perkebunan bernilai ekonomi. Sementara nilam memiliki potensi strategis karena menjadi salah satu bahan baku penting dalam industri minyak atsiri dan wewangian.
Bagi HKTI, pengembangan kedua komoditas tersebut membutuhkan keseriusan pemerintah, dukungan sarana produksi, serta keberpihakan kebijakan kepada petani lokal.
Pertanian tidak cukup hanya dibicarakan dalam program dan perencanaan. Hasilnya harus dapat dirasakan melalui peningkatan produksi, pendapatan, dan kesejahteraan masyarakat.
KTP Petani Jangan Hanya Menjadi Data Administrasi
Di tengah peluang pengembangan sektor pertanian, T. Bayu menyoroti mekanisme penyaluran bantuan bibit melalui kelompok tani.
Ia mengungkapkan adanya dugaan penggunaan identitas atau KTP petani sebagai penerima bantuan, tetapi bibit yang seharusnya diperuntukkan bagi kelompok tersebut diduga justru dibawa dan dimanfaatkan oleh pihak lain.
“Jangan sampai KTP petani hanya digunakan sebagai penerima bantuan, sementara bibitnya dibawa dan dimanfaatkan oleh pihak lain. Kalau seperti ini, kelompok tani tidak memperoleh manfaat sebagaimana mestinya,” ujarnya.
Pernyataan tersebut menjadi perhatian penting dalam tata kelola bantuan pertanian. Sebab, data penerima bantuan seharusnya mencerminkan kondisi nyata di lapangan, mulai dari identitas petani, keberadaan kelompok tani, kebutuhan bibit, hingga bukti penerimaan dan pemanfaatannya.
Apabila dugaan tersebut benar, persoalannya tidak berhenti pada ketidaktepatan distribusi. Ada aspek akuntabilitas yang perlu diperiksa, termasuk kemungkinan ketidaksesuaian antara dokumen penerima dengan pihak yang sesungguhnya menguasai atau memanfaatkan bantuan.
Karena itu, transparansi dalam setiap tahapan penyaluran menjadi kebutuhan mendasar agar program bantuan tidak kehilangan tujuan utamanya.
HKTI Minta Aparat Menelusuri Dugaan Penyimpangan
DPC HKTI Kota Sabang meminta aparat penegak hukum menelusuri dugaan tersebut apabila ditemukan indikasi penyimpangan.
Penelusuran diharapkan mencakup proses pendataan penerima, mekanisme pengadaan dan distribusi bibit, dokumen penyerahan, hingga kesesuaian antara penerima yang tercatat dengan pihak yang benar-benar memperoleh manfaat.
Pemeriksaan juga perlu dilakukan secara objektif dengan mengedepankan bukti dan keterangan pihak-pihak terkait.
Dalam konteks bantuan pemerintah, ketepatan sasaran bukan sekadar persoalan administratif. Setiap bantuan memiliki tujuan penggunaan dan kelompok penerima yang harus dilindungi agar anggaran maupun sumber daya yang disediakan tidak menyimpang dari peruntukannya.
Namun, dugaan penyalahgunaan identitas maupun distribusi bantuan harus tetap dibuktikan melalui proses pemeriksaan yang sah. Tidak boleh ada pihak yang dinyatakan bersalah hanya berdasarkan dugaan.
Pertanian, Perikanan, dan Kelautan Harus Diperkuat
Lebih jauh, T. Bayu menegaskan bahwa HKTI memiliki tanggung jawab untuk mendorong pembangunan sektor pertanian, perikanan, dan kelautan sekaligus memperjuangkan kepentingan kelompok tani.
Menurutnya, pembangunan ekonomi masyarakat tidak dapat dilepaskan dari keberadaan sektor-sektor produktif yang menjadi sumber penghidupan warga.
Sabang memiliki karakter wilayah kepulauan dengan potensi pertanian dan kelautan yang perlu dikelola secara terpadu. Karena itu, kebijakan pembangunan harus mampu menghubungkan potensi lokal dengan kebutuhan pasar dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.
HKTI berharap program bantuan pertanian benar-benar menjadi instrumen pemberdayaan, bukan sekadar kegiatan penyaluran yang selesai setelah administrasi ditandatangani.
Pada akhirnya, keberhasilan bantuan tidak diukur dari berapa banyak bibit yang tercatat keluar dari gudang atau berapa lembar KTP yang terkumpul sebagai persyaratan. Ukuran sesungguhnya terletak pada apakah bibit itu sampai kepada petani, ditanam di lahan yang tepat, tumbuh, menghasilkan, dan memberikan nilai ekonomi.
Sebab, di balik setiap bantuan pertanian, ada harapan keluarga petani yang menunggu hasil dari tanah yang mereka olah.
KTP adalah identitas petani. Bantuan adalah amanah. Dan kesejahteraan rakyat harus menjadi tujuan akhirnya.
(TIM REDAKSI LINTASTIMOR.ID)


















