Scroll untuk baca artikel
Bupati  mimika
Hukum & KriminalNasionalPeristiwaPolkam

UU Perampasan Aset Disahkan, Satgas Inti Prabowo Beri Apresiasi

13
×

UU Perampasan Aset Disahkan, Satgas Inti Prabowo Beri Apresiasi

Sebarkan artikel ini
Example 468x60

MEDAN | LINTASTIMOR.ID — Setelah sekian lama menjadi bagian dari perdebatan publik dan agenda pembaruan hukum nasional, pengesahan Undang-Undang (UU) Perampasan Aset terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya menjadi babak baru dalam upaya memperkuat pemberantasan kejahatan ekonomi di Indonesia.

Di balik pengesahan regulasi tersebut, harapan masyarakat kini tertuju pada implementasinya. Bukan hanya bagaimana negara dapat merampas aset hasil kejahatan, tetapi juga sejauh mana hukum mampu memulihkan kerugian, melindungi korban, dan memastikan keadilan tidak berhenti pada penghukuman pelaku.

Example 300x600

Dukungan dan apresiasi atas pengesahan regulasi tersebut disampaikan Satgas Inti Prabowo melalui Sekretaris Jenderalnya, Edison Marbun, saat ditemui di salah satu kafe di Kota Medan, Kamis (19/11/2026).

Edison mengapresiasi DPR RI, khususnya Komisi III dan Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad, yang dinilainya memiliki peran penting dalam mendorong penyelesaian pembahasan regulasi yang telah lama dinantikan masyarakat.

“Kami dari Satgas Inti Prabowo menyampaikan apresiasi kepada Sufmi Dasco Ahmad dan Komisi III DPR RI yang telah mendorong serta menuntaskan pembahasan UU Perampasan Aset. Ini merupakan regulasi penting dalam memperkuat upaya pemberantasan korupsi dan penegakan hukum di Indonesia,” ujar Edison.

Menurutnya, kehadiran UU Perampasan Aset diharapkan menjadi instrumen hukum yang memperkuat kemampuan negara dalam menelusuri, mengamankan, dan memulihkan aset yang terbukti berkaitan dengan tindak pidana.

Sebab, pemberantasan korupsi tidak cukup hanya diukur dari berapa banyak pelaku yang dijatuhi hukuman penjara. Ada dimensi lain yang tidak kalah penting, yakni memastikan keuntungan ekonomi dari kejahatan tidak tetap dinikmati oleh pelakunya.

Persoalan tersebut juga berkaitan langsung dengan kepentingan masyarakat. Berbagai kejahatan ekonomi, termasuk penipuan berkedok investasi, dapat meninggalkan kerugian besar bagi korban. Karena itu, mekanisme pemulihan aset diharapkan mampu memberikan manfaat nyata bagi kepentingan negara maupun masyarakat yang dirugikan.

“Kami berharap regulasi ini dapat diterapkan secara konsisten. Aset yang terbukti berasal dari tindak pidana harus ditangani melalui mekanisme hukum yang berlaku, sehingga kerugian negara maupun masyarakat dapat dipulihkan,” tegasnya.

Peran Dasco dan Komisi III dalam Pembahasan

Apresiasi terhadap proses legislasi tersebut juga berkaitan dengan keterangan Ketua Komisi III DPR RI sekaligus Ketua Panitia Kerja (Panja) RUU Perampasan Aset, Habiburokhman.

Dalam laporan pada Rapat Paripurna DPR RI, Kamis (19/11/2026), Habiburokhman mengungkapkan bahwa Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad telah mendorong percepatan pembentukan regulasi tersebut sejak Agustus 2025.

Menurut Habiburokhman, Dasco turut mengawal proses pembahasan, termasuk mendorong pelaksanaan Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU), hingga memimpin pengambilan keputusan tingkat pertama.

“Jadi Pak Dasco yang memulai, Pak Dasco yang menuntaskan,” ujar Habiburokhman.

RUU Perampasan Aset kemudian disetujui menjadi undang-undang dalam Rapat Paripurna ke-13 DPR RI Masa Persidangan II Tahun Sidang 2026–2027 yang dipimpin Ketua DPR RI Puan Maharani di Jakarta, Kamis (19/11/2026).

Bagi Edison, pengesahan tersebut merupakan momentum penting yang harus diikuti dengan pelaksanaan secara profesional, transparan, dan akuntabel.

Ia mengingatkan bahwa keberhasilan sebuah undang-undang tidak semata-mata ditentukan oleh proses pengesahannya di gedung parlemen, tetapi juga oleh konsistensi aparat penegak hukum dalam menjalankan setiap ketentuannya.

“Kami berharap jangan sampai undang-undang ini hanya menjadi aturan di atas kertas. Harus ada implementasi nyata untuk memberantas korupsi, menindak kejahatan ekonomi, dan memberikan perlindungan kepada masyarakat,” tutup Edison.

Menjaga Keadilan, Bukan Sekadar Merampas Aset

Lebih jauh, implementasi UU Perampasan Aset harus tetap berpijak pada prinsip negara hukum. Penindakan terhadap aset yang berkaitan dengan tindak pidana perlu dilakukan berdasarkan mekanisme pembuktian, perlindungan hak pihak ketiga yang beritikad baik, serta penghormatan terhadap hak-hak hukum setiap orang.

Dengan demikian, kewenangan negara tidak berubah menjadi tindakan sewenang-wenang, melainkan menjadi instrumen yang efektif untuk memutus mata rantai keuntungan ekonomi dari kejahatan.

Pada akhirnya, masyarakat tidak hanya menunggu sebuah undang-undang lahir, tetapi menanti hasil nyata: kerugian dipulihkan, korban memperoleh perlindungan, dan kekayaan yang berasal dari kejahatan tidak lagi menjadi sumber kemakmuran bagi para pelakunya.

Example 300250
Penulis: Redaksi Lintastimor.idEditor: Agustinus Bobe