ATAMBUA | LINTASTIMOR.ID – Di balik ruang-ruang kelas tempat anak-anak mengeja masa depan, terdapat tanggung jawab besar yang tidak boleh diperlakukan sebagai urusan administrasi semata. Setiap rupiah anggaran pendidikan harus menjelma menjadi fasilitas belajar, kualitas pengajaran, dan kesempatan yang lebih baik bagi peserta didik.
Pesan itulah yang mengemuka di Gedung Wanita Betelalenok, Kamis (19/11/2026). Wakil Bupati Belu, Vicente Hornai Gonsalves, S.T., mengingatkan seluruh kepala sekolah dan bendahara agar mengelola Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOS) secara tertib, transparan, dan akuntabel.
Peringatan tersebut disampaikan saat membuka Sosialisasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi bagi Kepala Sekolah dan Bendahara se-Kabupaten Belu. Kegiatan ini diselenggarakan Inspektorat Daerah Kabupaten Belu bekerja sama dengan Kejaksaan Negeri Belu dan Polres Belu.
Di hadapan para pengelola satuan pendidikan, Vicente menegaskan bahwa tanggung jawab mengelola anggaran pendidikan tidak berhenti pada pencairan dan penggunaan dana. Setiap pengeluaran harus memiliki dasar, tercatat dengan benar, sesuai peruntukan, serta dapat dipertanggungjawabkan.
Baginya, tertib administrasi bukan sekadar memenuhi tumpukan dokumen pemeriksaan. Di dalamnya terdapat kewajiban menjaga kepercayaan publik terhadap pengelolaan uang negara.
“Kelola Dana BOS dengan baik dan pastikan administrasinya tertib. Kalau ada keraguan, jangan takut untuk datang berkonsultasi. Inspektorat dan Kejaksaan terbuka untuk memberikan pendampingan,” tegas Vicente.
Pesan tersebut sekaligus menjadi pengingat bahwa ketidaktahuan terhadap regulasi tidak boleh dibiarkan berkembang menjadi kesalahan pengelolaan anggaran.
Vicente meminta kepala sekolah dan bendahara memanfaatkan ruang konsultasi yang tersedia. Inspektorat maupun Kejaksaan dapat menjadi tempat bertanya ketika pengelola pendidikan menghadapi persoalan teknis atau belum memahami ketentuan penggunaan anggaran.
Rp34 miliar di tangan pengelola pendidikan
Besarnya tanggung jawab itu terlihat dari angka anggaran yang disampaikan Plt. Inspektur Inspektorat Daerah Kabupaten Belu, Marselus Akoli, S.Sos., dalam laporannya.
Pada 2026, alokasi Dana BOS untuk jenjang Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP) di Kabupaten Belu mencapai sekitar Rp34 miliar.
Sementara itu, anggaran program revitalisasi sekolah tercatat lebih dari Rp26 miliar.
Dua alokasi tersebut menggambarkan besarnya sumber daya publik yang dipercayakan kepada sektor pendidikan. Namun, di balik angka miliaran rupiah itu, terdapat kewajiban yang tidak kalah besar: memastikan setiap penggunaan anggaran benar-benar menjawab kebutuhan sekolah.
Sebab, keberhasilan anggaran pendidikan tidak semata-mata diukur dari besarnya dana yang terserap. Ukuran sesungguhnya terletak pada manfaat yang dirasakan peserta didik, guru, dan lingkungan sekolah.
Marselus menjelaskan, sosialisasi tersebut merupakan bagian dari rangkaian upaya pencegahan korupsi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Belu.
Sasaran kegiatan kali ini mencakup sekolah penerima program revitalisasi tahun 2026 serta satuan pendidikan penerima Dana BOS.
Dengan melibatkan para pengelola sekolah secara langsung, pemerintah daerah berupaya memperkuat pemahaman mengenai tata kelola keuangan sekaligus membangun kesadaran bahwa pencegahan korupsi harus dimulai sebelum persoalan muncul.
Kejaksaan membuka ruang konsultasi
Dari perspektif penegakan hukum, Kepala Kejaksaan Negeri Belu, Arif Mirra Kanahau, S.H., mengajak seluruh kepala sekolah dan bendahara memahami regulasi yang mengatur penggunaan Dana BOS.
Ia menekankan bahwa anggaran pendidikan harus digunakan sesuai peruntukannya. Pemahaman terhadap aturan menjadi penting agar pengelola sekolah tidak mengambil keputusan berdasarkan kebiasaan, asumsi, atau penafsiran sendiri.
Kejaksaan Negeri Belu, menurutnya, terbuka untuk berdiskusi dan memberikan pemahaman mengenai ketentuan pengelolaan anggaran pendidikan.
Perhatian juga diarahkan pada kebutuhan mendasar peserta didik. Kepala sekolah diminta memastikan kelengkapan identitas anak, peningkatan kualitas sumber daya manusia guru, serta pemenuhan fasilitas pendidikan menjadi bagian dari prioritas penyelenggaraan pendidikan.
Dengan demikian, pengelolaan anggaran tidak kehilangan orientasi utamanya: menghadirkan pelayanan pendidikan yang semakin baik.
Mencegah sebelum penyimpangan terjadi
Sosialisasi ini menghadirkan narasumber dari Kejaksaan Negeri Belu, Polres Belu, dan Inspektorat Daerah Kabupaten Belu.
Kolaborasi tiga institusi tersebut menjadi bagian dari penguatan fungsi pembinaan dan pengawasan. Pendekatannya tidak hanya berbicara tentang konsekuensi hukum ketika terjadi penyimpangan, tetapi juga membangun pemahaman agar kesalahan dapat dicegah sejak tahap perencanaan, pelaksanaan, hingga pertanggungjawaban.
Dalam pengelolaan keuangan sekolah, transparansi harus berjalan bersama ketelitian administrasi. Setiap transaksi perlu didukung bukti yang sah, setiap belanja harus sesuai ketentuan, dan setiap keputusan penggunaan anggaran harus berpijak pada kebutuhan satuan pendidikan.
Sebab, uang pendidikan bukan sekadar angka dalam laporan keuangan. Di dalamnya melekat hak anak-anak untuk memperoleh lingkungan belajar yang layak dan masa depan yang lebih terbuka.
Rangkaian kegiatan pencegahan dan pemberantasan korupsi di Kabupaten Belu selanjutnya akan mencapai puncaknya melalui peringatan Hari Antikorupsi Sedunia yang direncanakan berlangsung pada 12 Desember 2026.
Dari Gedung Wanita Betelalenok, pesan yang hendak dibawa pulang para kepala sekolah dan bendahara sesungguhnya sederhana, tetapi mendasar: mengelola anggaran pendidikan berarti menjaga amanah publik.
Karena setiap rupiah yang dikelola dengan benar adalah bagian dari masa depan generasi Belu.
(Sumber: Prokopim Kabupaten Belu


















