TIMIKA | LINTASTIMOR.ID – Persoalan pembayaran hak keuangan tenaga pendidik kembali menjadi perhatian di Kabupaten Mimika, Papua Tengah. Dinas Pendidikan setempat mengakui gaji guru Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) untuk Oktober dan November 2026 belum seluruhnya dibayarkan. Di tengah keterlambatan tersebut, kekurangan anggaran pembayaran gaji hingga Desember 2026 tercatat lebih dari Rp40 miliar.
Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Mimika, Antonius Welerubun, menjelaskan bahwa persoalan tersebut dipicu penambahan 12 guru PPPK pada Mei 2026. Penambahan tenaga pendidik itu belum terakomodasi dalam perencanaan anggaran awal sehingga kebutuhan belanja pegawai mengalami peningkatan.
Menurut Antonius, kebutuhan anggaran tidak hanya mencakup gaji pokok, tetapi juga sejumlah komponen hak kepegawaian lainnya. Mulai dari tunjangan keluarga, tunjangan fungsional, tunjangan beras, tunjangan khusus, hingga iuran jaminan kesehatan, kecelakaan kerja, dan jaminan kematian.
“Penambahan guru tersebut menyebabkan kebutuhan anggaran meningkat, sementara belum seluruhnya terakomodasi dalam perencanaan awal,” kata Antonius di Timika.
Untuk mengatasi persoalan tersebut, Dinas Pendidikan Mimika telah mengusulkan penambahan anggaran melalui APBD Perubahan 2026. Usulan ini diharapkan dapat menutup kekurangan pembiayaan sehingga hak keuangan para guru PPPK dapat dipenuhi.
Namun, persoalan kekurangan anggaran ternyata tidak hanya menyangkut guru PPPK. Pembayaran hak kepegawaian aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan Dinas Pendidikan Mimika juga menghadapi kendala dengan nilai kekurangan anggaran mencapai lebih dari Rp9 miliar.
Antonius menerangkan, kebutuhan tambahan anggaran bagi ASN dipengaruhi sejumlah perubahan administrasi kepegawaian. Di antaranya kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala, perubahan status keluarga, serta penyesuaian tunjangan jabatan dan tunjangan lainnya.
Perubahan administrasi tersebut belum sepenuhnya diselaraskan dengan perencanaan anggaran awal. Akibatnya, kebutuhan riil pembayaran hak pegawai tidak sebanding dengan alokasi dana yang tersedia.
Di tengah kondisi tersebut, Antonius menyampaikan permohonan maaf kepada para guru PPPK dan ASN yang terdampak keterlambatan pembayaran. Ia menegaskan, persoalan itu bukan karena pemerintah daerah berniat menahan hak pegawai, melainkan akibat keterbatasan alokasi anggaran.
Dinas Pendidikan Mimika menyatakan proses pembayaran gaji guru PPPK saat ini sedang berjalan. Kendati demikian, penyelesaian seluruh kewajiban pembayaran masih membutuhkan dukungan anggaran pemerintah daerah.
Hak Pegawai dan Tanggung Jawab Anggaran
Keterlambatan pembayaran gaji bukan semata persoalan administrasi keuangan. Bagi guru, gaji merupakan sumber utama untuk memenuhi kebutuhan keluarga sekaligus menopang keberlangsungan tugas pendidikan di sekolah.
Karena itu, kekurangan anggaran yang mencapai puluhan miliar rupiah membutuhkan penyelesaian yang terukur, transparan, dan memiliki kepastian waktu.
Pemerintah Kabupaten Mimika diharapkan segera memastikan ketersediaan anggaran serta menyampaikan kejelasan jadwal pelunasan hak keuangan guru PPPK dan ASN. Sebab, keberlangsungan pelayanan pendidikan tidak dapat dipisahkan dari kepastian pemenuhan hak para tenaga pendidik dan aparatur yang menjalankannya.


















