KUPANG | LINTASTIMOR.ID – Desakan agar hukum tidak tunduk pada kekuasaan kembali menggema di depan Markas Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Timur (Mapolda NTT), Senin (16/11/2026). Sejumlah mahasiswa dari berbagai aliansi turun ke jalan, menyuarakan tuntutan agar dugaan tindak pidana kekerasan seksual yang menyeret nama Bupati Kupang, Yosef Lede, diusut secara transparan dan tanpa pandang bulu.
Di hadapan Mapolda NTT, para demonstran menyampaikan satu kegelisahan yang sama: mengapa laporan yang telah masuk sekitar sepekan belum berujung pada penahanan terlapor?
Bagi mereka, perkara ini bukan semata-mata menyangkut seorang pejabat daerah. Lebih jauh, kasus tersebut menjadi ujian bagi keberanian aparat penegak hukum dalam menempatkan hukum di atas jabatan dan kekuasaan.
Dalam orasinya, mahasiswa meminta Kapolda NTT, Irjen Pol. Reza Arief Dewanto, memberikan perhatian serius terhadap penanganan laporan tersebut. Mereka mendesak agar setiap tahapan penyelidikan dan penyidikan dilakukan secara profesional, terbuka, serta tidak memberikan perlakuan istimewa kepada siapa pun.
“Jangan tutupi kasus ini hanya karena terlapornya seorang pejabat. Kami meminta Kapolda NTT serius memproses perkara ini secara transparan dan profesional.”
Seruan itu disambut dengan tuntutan lain yang tidak kalah keras. Para mahasiswa mempertanyakan belum adanya penahanan terhadap terlapor, sekaligus mendesak kepolisian mengambil langkah hukum sesuai ketentuan yang berlaku.
“Kami masyarakat Kabupaten Kupang tidak mau dipimpin oleh seorang kepala daerah yang bermasalah.”
Bagi massa aksi, kepercayaan publik terhadap pemerintah daerah tidak dapat dipisahkan dari integritas pejabat yang menjalankan kekuasaan. Mereka meminta persoalan ini tidak dibiarkan menggantung tanpa kepastian hukum.
konferensi pers kapolda: penyidik telah memeriksa sejumlah petunjuk
Di tengah gelombang demonstrasi tersebut, Kapolda NTT Irjen Pol. Reza Arief Dewanto bersama jajaran menggelar konferensi pers pada Senin (16/11/2026). Dalam keterangannya, Kapolda memaparkan perkembangan penanganan laporan dugaan tindak pidana kekerasan seksual yang menyeret Bupati Kupang berinisial YL.
Peristiwa yang dilaporkan disebut terjadi di Rumah Jabatan Bupati Kupang, kawasan Kelapa Lima, Kota Kupang. Korban dalam laporan tersebut merupakan seorang perempuan berinisial RVM, berusia 21 tahun.
Kapolda menyampaikan bahwa penyidik mendalami dugaan pelanggaran Pasal 6 huruf c Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS), yang memiliki ancaman pidana penjara paling lama 12 tahun.
Untuk mengungkap peristiwa tersebut, penyidik telah melakukan sejumlah langkah, mulai dari olah tempat kejadian perkara (TKP), pemeriksaan visum et repertum, konseling terhadap korban, hingga pemeriksaan saksi-saksi.
Rangkaian tindakan tersebut menjadi bagian dari proses pengumpulan bukti dan pendalaman keterangan guna merekonstruksi peristiwa yang dilaporkan.
dua orang dekat terlapor masuk agenda pemeriksaan
Penyidik juga menjadwalkan pemanggilan dua orang berinisial EK dan LS. Keduanya diduga merupakan orang dekat YL dan disebut sebagai pihak yang menjembatani pertemuan antara YL dan RVM pada Rabu malam.
Keterangan kedua orang tersebut dinilai penting untuk mendalami rangkaian peristiwa sebelum dan sesudah pertemuan yang menjadi pokok laporan.
Namun, sejauh mana keterlibatan masing-masing pihak masih harus dibuktikan melalui pemeriksaan dan alat bukti yang sah. Pemanggilan saksi tidak serta-merta menunjukkan adanya keterlibatan dalam tindak pidana.
Dari hasil olah TKP, penyidik turut mengamankan satu buah celana. Barang tersebut kini menjadi salah satu benda yang diamankan untuk kepentingan penyidikan dan akan didalami relevansinya dengan peristiwa yang dilaporkan.
Setiap barang bukti harus diuji dan dikaitkan dengan keterangan saksi serta alat bukti lainnya sebelum penyidik menarik kesimpulan hukum.
jabatan bukan tameng, praduga tak bersalah tetap berlaku
Dalam konferensi pers tersebut, Kapolda NTT menegaskan telah meminta seluruh jajaran penyidik menangani perkara secara profesional, objektif, transparan, dan berdasarkan ketentuan perundang-undangan.
Ia juga menekankan bahwa status sosial, jabatan, maupun latar belakang seseorang tidak boleh menjadi alasan untuk menghambat proses penegakan hukum.
Siapa pun yang terbukti terlibat dalam tindak pidana wajib mempertanggungjawabkan perbuatannya sesuai hukum yang berlaku.
Pernyataan tersebut menjadi pesan penting di tengah sorotan publik terhadap perkara yang melibatkan seorang kepala daerah aktif. Sebab, dalam negara hukum, kedudukan seseorang tidak seharusnya menentukan cepat atau lambatnya proses penegakan hukum.
Namun, transparansi juga harus berjalan beriringan dengan perlindungan terhadap korban, kehati-hatian penyidik, serta penghormatan terhadap asas praduga tak bersalah bagi pihak yang dilaporkan.
publik menunggu kepastian, bukan sekadar pernyataan
Kini, perhatian masyarakat tertuju pada langkah lanjutan Polda NTT. Pemeriksaan saksi, pendalaman barang bukti, hasil visum, dan seluruh rangkaian penyidikan akan menjadi bagian penting dalam menentukan arah perkara tersebut.
Desakan mahasiswa mengenai penahanan terlapor juga menjadi pertanyaan publik yang perlu dijawab melalui penjelasan hukum yang terang. Sebab, penahanan bukanlah hukuman awal, melainkan tindakan hukum yang harus memenuhi persyaratan objektif dan subjektif sebagaimana diatur dalam hukum acara pidana.
Di tengah tuntutan agar perkara segera dituntaskan, kepolisian dituntut memberikan informasi perkembangan penanganan secara proporsional tanpa mengorbankan kerahasiaan dan keselamatan korban.
Pada akhirnya, perkara ini bukan hanya tentang nama seorang bupati yang disebut dalam laporan. Ini juga menyangkut kepercayaan masyarakat terhadap institusi kepolisian, perlindungan terhadap perempuan, dan kesetaraan setiap warga negara di hadapan hukum.
Sebab, hukum tidak boleh kehilangan keberaniannya ketika berhadapan dengan kekuasaan. Dan keadilan tidak boleh berhenti hanya karena seseorang sedang menduduki kursi jabatan.
LINTASTIMOR.ID — Suara Dari Perbatasan Untuk Dunia.


















