Scroll untuk baca artikel
Bupati  mimika
BeritaGaya HidupNasionalPeristiwaPolkamTeknologi

Wakil Bupati Belu Tegaskan RTRW Sebagai Panglima Pembangunan Daerah

218
×

Wakil Bupati Belu Tegaskan RTRW Sebagai Panglima Pembangunan Daerah

Sebarkan artikel ini
Example 468x60

ATAMBUA | LINTASTIMOR.ID – Pembangunan sebuah daerah tidak cukup hanya diukur dari panjang jalan yang diaspal, gedung yang berdiri, atau investasi yang mulai berdatangan. Jauh sebelum alat berat bekerja dan fondasi bangunan ditanam, ada satu keputusan mendasar yang menentukan ke mana wajah sebuah wilayah akan dibentuk: penataan ruang.

Di Kabupaten Belu, wilayah yang berdiri di beranda terdepan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan berbatasan langsung dengan Republik Demokratik Timor-Leste, keputusan tentang ruang bukan perkara teknis semata. Ia menyangkut masa depan permukiman, ketahanan pangan, keselamatan lingkungan, pertumbuhan ekonomi, hingga martabat masyarakat perbatasan.

Example 300x600

Kesadaran itulah yang mengemuka ketika Wakil Bupati Belu, Vicente Hornai Gonsalves, S.T., membuka kegiatan Focus Group Discussion (FGD) Peninjauan Kembali Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Belu Tahun 2020–2040.

Di hadapan perangkat daerah dan para pemangku kepentingan, Vicente menempatkan RTRW sebagai instrumen penting yang harus menjadi panglima dalam menentukan arah pembangunan daerah.

Baginya, RTRW tidak boleh berhenti sebagai dokumen administratif yang tersimpan di atas meja birokrasi. Dokumen tersebut harus hidup dalam setiap keputusan pembangunan, menjadi pedoman pemanfaatan ruang, mengendalikan penggunaan lahan, sekaligus memberikan kepastian bagi investasi dan pelayanan publik.

Ruang yang Berubah, Perencanaan Harus Bergerak

Kabupaten Belu terus menghadapi dinamika perkembangan wilayah. Pertumbuhan penduduk, pembangunan infrastruktur, perubahan penggunaan lahan, serta kebutuhan ekonomi masyarakat menghadirkan tantangan baru yang tidak selalu dapat dijawab dengan perencanaan lama.

Apalagi, posisi Belu sebagai kawasan perbatasan memberikan dimensi pembangunan yang lebih kompleks. Di wilayah ini, tata ruang bersentuhan langsung dengan kepentingan geopolitik, pertahanan dan keamanan, perdagangan, sosial budaya, serta penguatan ekonomi masyarakat.

Karena itu, peninjauan kembali RTRW 2020–2040 harus menjadi momentum untuk membaca ulang kebutuhan wilayah sekaligus mengoreksi arah pembangunan yang mungkin tidak lagi sesuai dengan kondisi faktual di lapangan.

Vicente mengarahkan agar evaluasi dilakukan secara menyeluruh melalui tujuh aspek utama, yakni struktur ruang, pola ruang, kawasan strategis, kawasan perbatasan, Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B), aspek keselamatan dan kebencanaan, serta pemerataan pelayanan publik dan infrastruktur dasar.

Ketujuh aspek tersebut menjadi fondasi untuk memastikan pembangunan tidak berjalan sendiri-sendiri, melainkan terhubung dalam satu perencanaan wilayah yang terintegrasi.

Motaain dan Masa Depan Beranda Negara

Perhatian khusus diarahkan pada kawasan perbatasan, terutama wilayah sekitar Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Motaain.

Kawasan ini bukan sekadar pintu keluar-masuk orang dan barang antara Indonesia dan Timor-Leste. Lebih dari itu, Motaain merupakan wajah Indonesia yang pertama kali bersentuhan dengan masyarakat dan pengunjung dari negara tetangga.

Karena itu, penataan ruang di kawasan tersebut harus mampu membuka peluang pertumbuhan ekonomi, memperkuat konektivitas, menciptakan lingkungan yang aman dan produktif, serta memberikan manfaat nyata bagi masyarakat yang hidup di sekitarnya.

Di sisi lain, pembangunan juga tidak boleh mengorbankan lahan pertanian produktif maupun kawasan lindung. Perlindungan LP2B dan pengintegrasian mitigasi bencana dalam perencanaan tata ruang menjadi bagian penting untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan ekonomi, kelestarian lingkungan, dan keselamatan masyarakat.

Dalam pandangan Wakil Bupati, peninjauan kembali RTRW harus melampaui rutinitas pembaruan dokumen perencanaan.

“Peninjauan kembali RTRW ini bukan sekadar kegiatan administratif untuk memperbarui dokumen perencanaan, tetapi merupakan kesempatan bagi kita untuk melakukan koreksi, penyempurnaan, dan penyesuaian terhadap arah pembangunan Kabupaten Belu ke depan.”

Pernyataan tersebut menegaskan bahwa kualitas pembangunan tidak hanya ditentukan oleh besarnya anggaran, tetapi juga oleh ketepatan pemerintah dalam mengatur ruang dan menentukan prioritas.

Data Menjadi Dasar, Kolaborasi Menjadi Kekuatan

Penataan ruang membutuhkan lebih dari sekadar keputusan pemerintah. Ia memerlukan data yang akurat, pemahaman lintas sektor, serta keterlibatan para pemangku kepentingan yang mengetahui kondisi wilayah secara langsung.

Vicente meminta seluruh perangkat daerah dan pihak terkait berpartisipasi aktif dengan menyampaikan data, informasi, masukan, serta kondisi faktual di lapangan.

Setiap usulan perubahan harus ditopang kajian teknis dan data spasial yang dapat dipertanggungjawabkan, sekaligus tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Harapannya, hasil peninjauan kembali RTRW mampu mendorong pertumbuhan ekonomi dan investasi berkelanjutan, memperkuat kawasan perbatasan, melindungi kawasan lindung dan lahan pertanian, meningkatkan konektivitas antarwilayah, mengurangi risiko bencana, serta menjamin pemerataan pelayanan publik.

Sementara itu, Kepala Bidang Tata Ruang Dinas PUPR Kabupaten Belu, Heribert Yonas Mau, S.T., menjelaskan bahwa perkembangan wilayah yang terus berubah menuntut adanya evaluasi terhadap dokumen tata ruang yang telah ditetapkan.

Pertumbuhan ekonomi dan penduduk, pembangunan infrastruktur oleh pemerintah pusat, pemerintah provinsi maupun pemerintah daerah, serta perubahan regulasi merupakan sejumlah faktor yang harus diperhitungkan.

Menurut Heribert, FGD pertama menjadi ruang untuk membangun partisipasi, menyelaraskan perspektif lintas sektor, serta menghimpun data spasial dan berbagai informasi pendukung.

Ia menegaskan bahwa dokumen tata ruang tidak dapat disusun hanya oleh satu instansi. Keterlibatan seluruh pemangku kepentingan menjadi kebutuhan agar perencanaan yang dihasilkan benar-benar mencerminkan kebutuhan dan kondisi wilayah.

Upaya memperkuat kapasitas penataan ruang, lanjutnya, telah dimulai melalui keikutsertaan dalam bimbingan teknis penyusunan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Kawasan Perbatasan di Yogyakarta pada Juni lalu.

Kegiatan tersebut membuka ruang komunikasi dan kerja sama dengan Ikatan Ahli Perencanaan (IAP), sekaligus menghadirkan dukungan bantuan teknis dari Kementerian Agraria dan Tata Ruang.

Melalui FGD pertama ini, diharapkan terbentuk kesamaan pemahaman dan kesepakatan mengenai isu-isu strategis, termasuk identifikasi awal terhadap perubahan dan ketidaksesuaian material sebagai dasar tahapan peninjauan kembali RTRW Kabupaten Belu 2020–2040.

Pembangunan Harus Tahu Batas dan Arah

Pada akhirnya, keberhasilan penataan ruang tidak akan dinilai dari tebalnya dokumen, banyaknya peta, atau panjangnya daftar program yang disusun pemerintah.

Ukuran sesungguhnya terletak pada bagaimana kebijakan itu bekerja di tengah kehidupan masyarakat: apakah pembangunan berlangsung tertib, lahan pertanian terlindungi, kawasan rawan bencana diperhitungkan, investasi memperoleh kepastian, dan masyarakat perbatasan menikmati pelayanan yang semakin merata.

RTRW harus menjadi kompas yang memastikan setiap jengkal ruang memiliki arah pemanfaatan dan setiap keputusan pembangunan memiliki pertimbangan jangka panjang.

Sebab, membangun Belu bukan hanya tentang mendirikan sesuatu hari ini. Lebih dari itu, pemerintah sedang menentukan seperti apa wilayah perbatasan ini akan diwariskan kepada generasi mendatang.

Di situlah RTRW menemukan makna sesungguhnya: bukan sekadar peta pembangunan, melainkan panglima yang menjaga agar pembangunan tidak kehilangan arah.

Example 300250