TIMIKA |LINTASTIMOR.ID— Pagi itu, ruang rapat Kantor Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Mimika tampak berbeda. Sejumlah pimpinan organisasi perangkat daerah duduk dengan berkas dan catatan di hadapan mereka. Tidak ada seremoni yang berlebihan, tetapi tersimpan satu agenda penting: membangun fondasi pemerintahan yang lebih tertib, transparan, dan bertanggung jawab.
Di tengah tuntutan publik terhadap birokrasi yang bersih dan efektif, Pemerintah Kabupaten Mimika melalui Inspektorat menggelar Penilaian Mandiri Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Terintegrasi Tahun 2026, Senin (20/7/2026).
Kegiatan yang diikuti seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) itu menjadi momentum penting untuk meneguhkan kembali komitmen terhadap penguatan pengawasan internal, manajemen risiko, serta tata kelola pemerintahan yang semakin profesional.
Ketua panitia, Siska Sroyer, menjelaskan bahwa penilaian mandiri tersebut tidak semata-mata berorientasi pada aspek administratif, melainkan bertujuan membangun pemahaman menyeluruh mengenai pentingnya penerapan SPIP dalam seluruh siklus pemerintahan.
“Penilaian ini menjadi bagian dari upaya membangun budaya pengendalian intern di setiap perangkat daerah agar pelaksanaan program berjalan lebih efektif, efisien, serta mampu meminimalkan potensi penyimpangan,” ujar Siska.
Menurutnya, SPIP telah berkembang menjadi instrumen strategis yang terintegrasi dalam proses perencanaan, penganggaran, pelaksanaan program, hingga pelaporan kinerja. Dengan sistem pengendalian yang baik, setiap perangkat daerah dapat lebih dini mengidentifikasi potensi risiko dan mengambil langkah mitigasi yang tepat.
Di hadapan para peserta, Wakil Bupati Mimika, Emanuel Kemong, menegaskan bahwa penguatan SPIP merupakan salah satu prasyarat utama untuk mewujudkan pemerintahan yang berintegritas.
Baginya, tata kelola yang baik tidak hanya dibangun melalui kebijakan, tetapi juga melalui sistem yang mampu memastikan setiap program berjalan sesuai aturan dan benar-benar memberi manfaat bagi masyarakat.
“Melalui penilaian ini saya berharap setiap perangkat daerah dapat mengevaluasi sistem pengendalian yang telah diterapkan, memperkuat manajemen risiko, serta terus meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel,” tegas Emanuel.
Ia menilai penilaian maturitas SPIP bukan sekadar mengukur tingkat kematangan sistem pengendalian intern, melainkan juga menjadi cermin evaluasi bagi setiap OPD dalam memperbaiki kelemahan dan memperkuat kualitas kinerja organisasi.
Karena itu, Emanuel mengingatkan seluruh peserta untuk mengikuti proses penilaian secara objektif dan penuh tanggung jawab. Ia juga meminta Inspektorat terus melakukan pendampingan secara berkelanjutan agar implementasi SPIP tidak berhenti pada aspek penilaian, tetapi benar-benar menjadi budaya kerja birokrasi.
Dalam konteks yang lebih luas, penguatan SPIP menjadi bagian penting dari agenda reformasi birokrasi nasional. Di tengah meningkatnya tuntutan publik terhadap akuntabilitas penggunaan anggaran dan kualitas pelayanan, sistem pengendalian intern yang matang menjadi instrumen utama untuk mencegah penyimpangan, memperkuat manajemen risiko, serta meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah daerah.
Bagi Kabupaten Mimika, langkah ini sekaligus menunjukkan keseriusan pemerintah daerah dalam membangun birokrasi yang adaptif, profesional, dan berorientasi pada hasil. Sebab, pembangunan tidak hanya ditentukan oleh besarnya program dan anggaran, tetapi juga oleh kemampuan pemerintah menjaga integritas dalam setiap proses penyelenggaraannya.
Dari ruang rapat yang sederhana itu, sebuah pesan penting kembali ditegaskan: pemerintahan yang baik lahir dari sistem yang kuat, pengawasan yang konsisten, dan komitmen bersama untuk menempatkan kepentingan masyarakat di atas segala kepentingan lainnya.
Karena pada akhirnya, tata kelola yang bersih bukan sekadar target administratif, melainkan fondasi utama bagi hadirnya pelayanan publik yang adil, pembangunan yang berkelanjutan, dan kepercayaan rakyat yang terus terjaga.
