TIMIKA |LINTASTIMOR.ID— Di bawah langit pagi yang menaungi halaman Kantor Pusat Pemerintahan (Puspem) SP 3, barisan aparatur sipil negara berdiri rapi mengikuti apel gabungan, Senin (20/7/2026). Namun, di balik suasana rutin itu, terselip sebuah kegelisahan yang disampaikan langsung Wakil Bupati Mimika, Emanuel Kemong.
Angka itu terdengar sederhana, tetapi menyimpan pesan yang serius: realisasi penyerapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Mimika hingga saat ini baru mencapai 26,56 persen.
Bagi Emanuel, angka tersebut menunjukkan bahwa laju pelaksanaan program pembangunan masih belum bergerak secepat yang diharapkan.
Di hadapan para ASN, ia mengingatkan bahwa anggaran yang telah direncanakan tidak boleh berhenti sebagai dokumen administratif semata, melainkan harus segera diterjemahkan menjadi program nyata yang manfaatnya dapat dirasakan masyarakat.
“Saat ini realisasi anggaran sudah berada di angka 26,56 persen. Memang ada peningkatan dibanding evaluasi sebelumnya yang mencapai 24,89 persen, tetapi kenaikannya masih belum signifikan. Saya berharap seluruh OPD dapat bekerja lebih maksimal agar penyerapan anggaran terus meningkat,” tegas Emanuel.
Meski terdapat kenaikan dibanding evaluasi sebelumnya yang berada di angka 24,89 persen, Emanuel menilai peningkatan tersebut masih belum mencerminkan percepatan yang dibutuhkan di tengah berbagai agenda pembangunan daerah.
Karena itu, Pemerintah Kabupaten Mimika memutuskan menunda rapat evaluasi penyerapan anggaran yang semula dijadwalkan pekan ini menjadi pekan depan. Kebijakan tersebut dimaksudkan untuk memberikan ruang bagi setiap organisasi perangkat daerah (OPD) melakukan pembenahan internal, menyelesaikan administrasi, serta memetakan berbagai kendala yang masih menghambat pelaksanaan kegiatan.
“Kita berikan waktu kepada seluruh pimpinan OPD untuk mempersiapkan laporan dan menyelesaikan berbagai hal yang masih menjadi kendala. Harapannya, saat evaluasi nanti sudah ada perkembangan yang lebih baik,” ujarnya.
Lebih jauh, Emanuel menekankan pentingnya koordinasi antarpimpinan perangkat daerah. Menurutnya, berbagai persoalan teknis maupun administratif tidak boleh dibiarkan berlarut-larut karena berpotensi menghambat pelaksanaan program dan berdampak pada capaian pembangunan secara keseluruhan.
Baginya, setiap keterlambatan dalam realisasi anggaran pada akhirnya akan berimplikasi langsung terhadap masyarakat yang menunggu hadirnya infrastruktur, pelayanan publik, dan berbagai program kesejahteraan.
“Penyerapan anggaran harus terus kita dorong karena menjadi salah satu indikator kemajuan pembangunan. Saya berharap dari hari ke hari capaiannya semakin meningkat sehingga seluruh program pemerintah dapat terlaksana dengan baik dan manfaatnya dirasakan masyarakat,” pungkas Emanuel.
Dalam konteks yang lebih luas, tingkat serapan anggaran kerap menjadi salah satu ukuran efektivitas tata kelola pemerintahan daerah. Rendahnya realisasi belanja bukan hanya mencerminkan lambannya pelaksanaan program, tetapi juga berpotensi mengurangi daya dorong ekonomi daerah, menunda pelayanan publik, hingga memperlambat pencapaian target pembangunan.
Karena itu, peringatan yang disampaikan Wakil Bupati Mimika dapat dibaca sebagai sinyal penting agar seluruh perangkat daerah bergerak lebih cepat dan lebih terukur. Di tengah besarnya harapan masyarakat terhadap pembangunan, setiap rupiah anggaran yang telah dialokasikan sejatinya mengandung amanah yang harus diwujudkan dalam bentuk kerja nyata.
Dari halaman apel pagi itu, pesan Emanuel terdengar jelas: pembangunan tidak dapat menunggu terlalu lama. Sebab, anggaran yang terserap dengan baik bukan sekadar angka dalam laporan keuangan, melainkan jembatan yang menghubungkan kebijakan pemerintah dengan harapan masyarakat akan kehidupan yang lebih baik.
