TIMIKA |LINTASTIMOR.ID— Ruang Paripurna DPRK Mimika mendadak menjadi arena perdebatan angka, Kamis, 24 September 2026. Rapat Paripurna II Masa Sidang III dengan agenda penyampaian pandangan umum fraksi dan kelompok khusus terhadap Rancangan Perubahan APBD Kabupaten Mimika Tahun Anggaran 2026 akhirnya dihentikan sementara setelah sejumlah anggota dewan mempertanyakan kepastian angka dalam nota keuangan.
Interupsi datang silih berganti.
Bukan karena fraksi-fraksi menolak membahas perubahan anggaran, tetapi karena dasar angka yang akan digunakan dalam pembahasan dinilai belum memberikan kepastian yang sama.
Di ruang sidang itu, persoalan nominal berubah menjadi persoalan mendasar: angka mana yang sebenarnya menjadi pijakan pembahasan APBD Perubahan 2026?
Anggota Fraksi Demokrat, Herman Tangke Pare, mempertanyakan perbedaan angka yang muncul dalam pembahasan.
“Kita mau pakai data yang mana? Rp5,9 triliun atau Rp6,1 triliun? Ini harus dipastikan dulu,” kata Herman dalam interupsinya.
Pertanyaan tersebut menjadi salah satu titik penting yang kemudian membuat jalannya rapat tidak dapat dilanjutkan seperti agenda semula.
Fraksi meminta angka definitif
Anggota Fraksi PDI Perjuangan, Alfian Akbar Balyanan, meminta rapat diskors hingga Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) menyiapkan data anggaran yang definitif.
“Kami dari Fraksi PDI Perjuangan meminta sidang diskors dan TAPD menyiapkan angka anggaran yang definitif agar bisa ditetapkan dalam Ranperda RAPBD Perubahan,” ujar Alfian.
Permintaan itu memperlihatkan bahwa persoalan yang muncul bukan sekadar perbedaan penyebutan nominal.
Bagi anggota dewan, angka dalam nota keuangan merupakan dasar untuk membaca arah perubahan APBD, menilai postur anggaran dan menyusun pandangan masing-masing fraksi.
Karena itu, ketika nominal belum dipastikan, pembahasan berpotensi berjalan dengan pijakan yang berbeda.
Keberatan serupa disampaikan anggota Fraksi Gerindra, Yan Pieterson Laly.
Menurutnya, penyampaian pandangan umum fraksi sulit dilanjutkan apabila angka yang tercantum dalam nota keuangan belum dipastikan.
Interupsi kemudian berkembang menjadi permintaan agar pemerintah daerah memberikan penjelasan secara lebih terang mengenai nota keuangan dan angka APBD Perubahan yang akan menjadi dasar pembahasan bersama DPRK Mimika.
Ketua DPRK akhirnya menghentikan sidang
Situasi tersebut akhirnya membuat pimpinan sidang mengambil keputusan.
Ketua DPRK Mimika, Primus Natikapereyau, memutuskan rapat diskors.
Menurut Primus, fraksi-fraksi membutuhkan kepastian mengenai nota keuangan beserta angka APBD Perubahan sebelum menyampaikan pandangan umum mereka.
Rapat dijadwalkan kembali dilanjutkan pada Jumat, 25 September 2026, setelah pemerintah daerah melalui TAPD menyiapkan penjelasan dan data yang diperlukan.
Dengan keputusan tersebut, agenda penyampaian pandangan umum fraksi terhadap Rancangan Perubahan APBD Mimika Tahun Anggaran 2026 belum dapat dilanjutkan.
Rapat yang semestinya menjadi ruang bagi fraksi-fraksi menyampaikan sikap dan pandangan terhadap rancangan perubahan anggaran justru berhenti pada pertanyaan paling mendasar: berapa sebenarnya angka yang menjadi dasar pembahasan?
Angka adalah fondasi pembahasan
Perdebatan dalam rapat tersebut menunjukkan bahwa angka bukan sekadar deretan nominal dalam sebuah dokumen anggaran.
Ia menjadi fondasi bagi proses politik anggaran di lembaga legislatif.
Fraksi membutuhkan data yang sama untuk membaca perubahan pendapatan, belanja maupun pembiayaan daerah. Dari angka itulah pandangan politik dan argumentasi anggaran dibangun.
Karena itu, kepastian nota keuangan menjadi penting sebelum pembahasan dilanjutkan.
Catatan penting, angka Rp5,9 triliun dan Rp6,1 triliun yang muncul dalam rapat tersebut merupakan angka yang dipertanyakan anggota DPRK dalam interupsi. Angka tersebut bukan angka APBD Perubahan 2026 yang telah ditetapkan.
Kini, bola berada di tangan TAPD Pemerintah Kabupaten Mimika.
Penjelasan dan data yang disiapkan untuk rapat lanjutan pada Jumat, 25 September 2026, akan menjadi dasar bagi DPRK Mimika untuk kembali memasuki pembahasan.
Sebab dalam pembahasan anggaran, sebelum berbicara tentang ke mana uang daerah akan diarahkan, satu hal harus terlebih dahulu dipastikan:
angka yang dibicarakan harus sama.
