Prabowo Dijadwalkan Serahkan Kandidat Pengganti Gibran pada 25 November, Mekanisme Konstitusi Memasuki Babak Penentuan
JAKARTA | LINTASTIMOR.ID – Sebuah kursi di puncak kekuasaan negara kini menunggu pemilik baru. Bukan melalui pemilihan umum, bukan pula melalui perebutan suara di bilik demokrasi, melainkan melalui mekanisme konstitusi yang mempertemukan kewenangan Presiden dan keputusan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR).
Rabu, 25 November 2026, menjadi tanggal yang kini tertuju pada satu agenda penting di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto dijadwalkan datang langsung ke Gedung MPR RI untuk menyerahkan dua nama calon Wakil Presiden pengganti Gibran Rakabuming Raka yang telah menyatakan berhenti dari jabatannya.
Informasi tersebut disampaikan Ketua Panitia Ad Hoc MPR RI, Benny K. Harman, seusai rapat perdana persiapan pemilihan Wakil Presiden, Kamis (19/11/2026).
Di hadapan awak media, Benny memastikan bahwa penyerahan dua nama tersebut akan dilakukan kepada pimpinan majelis. Bahkan, berdasarkan informasi yang diterimanya, Presiden Prabowo akan hadir secara langsung.
“Saya mendapatkan informasi begitu, Bapak Presiden akan datang sendiri.”
Pernyataan Benny membuka gambaran tentang sebuah proses politik ketatanegaraan yang tidak biasa. Sebab, pengisian jabatan Wakil Presiden melalui mekanisme Pasal 8 ayat (2) UUD 1945 merupakan peristiwa yang jarang terjadi dalam perjalanan ketatanegaraan Indonesia.
Meski demikian, waktu pasti kedatangan Presiden belum diumumkan. Agenda tersebut masih menunggu kepastian dari pihak Istana.
Bukan Sekadar Dua Nama, Melainkan Proses Konstitusional
Di balik agenda penyerahan dua nama, terdapat batas kewenangan yang harus dijaga secara cermat.
Benny K. Harman menegaskan bahwa Panitia Ad Hoc tidak memiliki urusan menentukan siapa tokoh yang akan diajukan Presiden. Tugas tersebut berada di luar mandat panitia.
“Nama-nama itu diserahkan kepada pimpinan majelis, bukan kepada kami. Kita hanya mencantumkan begini, bukan soal siapa orangnya, itu bukan kami punya urusan.”
Pernyataan tersebut memperlihatkan pembagian peran dalam proses pengisian jabatan Wakil Presiden. Presiden memiliki kewenangan mengusulkan dua calon, sedangkan MPR menjalankan kewenangan konstitusional untuk memilih salah satu di antara keduanya.
Karena itu, Panitia Ad Hoc memusatkan perhatian pada penyusunan perangkat aturan yang akan menjadi pedoman pelaksanaan pemilihan.
Dua rancangan Ketetapan MPR disiapkan, masing-masing berkaitan dengan mekanisme dan tata cara pemilihan serta pelantikan dan pengangkatan Wakil Presiden.
Draf tersebut ditargetkan rampung pada 8 Desember 2026, sehari sebelum Sidang Paripurna MPR yang dijadwalkan berlangsung pada 9 Desember 2026.
Pimpinan MPR bersama pimpinan fraksi dan alat kelengkapan majelis juga direncanakan menyambut kedatangan Presiden di ruang rapat gabungan.
Dari Komunikasi Politik Menuju Meja Konstitusi
Sebelum Benny menyampaikan informasi mengenai penyerahan dua nama, Wakil Ketua MPR RI Bambang Wuryanto, yang dikenal dengan sapaan Bambang Pacul, telah mengungkapkan adanya komunikasi antara Presiden Prabowo dan Ketua MPR RI Ahmad Muzani.
“Pak Presiden sudah memberi kode kepada pimpinan MPR, dalam hal ini Pak Ahmad Muzani. Tapi juga sudah dibisikin.”
Pernyataan Bambang Pacul memperlihatkan bahwa komunikasi antarlembaga telah berlangsung menjelang tahapan formal pengajuan kandidat.
Namun, komunikasi politik tersebut tidak dapat menggantikan prosedur konstitusional. Setiap tahapan tetap harus memiliki dasar, batas kewenangan, dan pertanggungjawaban yang jelas.
Panitia Ad Hoc yang terdiri atas perwakilan seluruh fraksi dan kelompok DPD di MPR juga menyiapkan proses verifikasi persyaratan kandidat berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Pembahasan dijadwalkan berlangsung secara maraton mulai Senin (23/11/2026) pukul 13.00 WIB, dengan melibatkan para pakar hukum.
Keterlibatan ahli menjadi bagian penting untuk memastikan bahwa mekanisme pemilihan tidak hanya berjalan sesuai agenda politik, tetapi juga memiliki landasan hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
Gibran dan Babak Baru Kekosongan Jabatan Wapres
Peristiwa ini bermula pada Kamis, 12 November 2026.
Hari itu, Gibran Rakabuming Raka mendatangi Kompleks Parlemen dan menyerahkan surat yang menyatakan dirinya berhenti dari jabatan Wakil Presiden Republik Indonesia atas permintaan sendiri.
Ketua MPR RI Ahmad Muzani menerima surat tersebut bersama jajaran pimpinan majelis.
Dalam suratnya, Gibran menyatakan keputusan tersebut diambil dengan kesadaran penuh demi kepentingan bangsa dan negara serta kelancaran penyelenggaraan pemerintahan.
Gibran tidak menyampaikan alasan khusus mengenai keputusan berhenti tersebut.
Menyusul diterimanya surat itu, MPR mulai menyiapkan langkah konstitusional untuk mengisi kekosongan jabatan Wakil Presiden.
Keputusan tersebut berlangsung ketika polemik mengenai keabsahan dokumen pendidikan Gibran dalam proses pencalonan Pilpres 2024 masih menjadi perhatian publik, termasuk persoalan yang berkaitan dengan proses hukum di Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi.
Sebelumnya, sejumlah anggota DPR juga mengusulkan Hak Menyatakan Pendapat terkait persoalan tersebut. Namun, setelah Gibran menyampaikan surat berhenti, agenda rapat paripurna DPR yang semula direncanakan membahas usulan tersebut dibatalkan.
Gibran sendiri menegaskan bahwa keputusannya merupakan keputusan pribadi dan tidak terkait polemik dokumen pendidikan.
Dengan demikian, dua peristiwa tersebut perlu ditempatkan secara proporsional: polemik politik dan hukum merupakan latar situasi, sedangkan pengisian jabatan Wakil Presiden harus berjalan berdasarkan mekanisme konstitusi.
Pasal 8 Ayat (2): Presiden Mengusulkan, MPR Memilih
Di sinilah konstitusi menjadi panglima prosedur.
Pasal 8 ayat (2) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan:
“Dalam hal terjadi kekosongan Wakil Presiden, selambat-lambatnya dalam waktu enam puluh hari, Majelis Permusyawaratan Rakyat menyelenggarakan sidang untuk memilih Wakil Presiden dari dua calon yang diusulkan oleh Presiden.”
Ketentuan tersebut mengandung dua kewenangan yang berbeda tetapi saling berkaitan.
Pertama, Presiden memiliki kewenangan konstitusional untuk mengusulkan dua calon Wakil Presiden.
Kedua, MPR memiliki kewenangan memilih salah satu dari dua calon tersebut melalui sidang majelis.
Dengan demikian, dua nama yang diserahkan Presiden bukan berarti otomatis menjadi Wakil Presiden. Keduanya masih harus melalui proses pemilihan oleh anggota MPR.
Berdasarkan penjelasan Ketua MPR Ahmad Muzani, Presiden diberikan waktu 14 hari setelah menerima surat permintaan resmi dari MPR untuk mengajukan dua nama calon.
Sementara itu, MPR memiliki batas waktu paling lama 60 hari untuk menyelenggarakan sidang pengisian jabatan tersebut.
Pembedaan tenggat waktu ini penting agar tidak terjadi kekeliruan dalam memahami hubungan antara kewenangan Presiden dan kewajiban MPR.
Jadwal Sidang Paripurna yang semula direncanakan pada 2 Desember 2026 kemudian diundur menjadi 9 Desember 2026 atas usulan Presiden.
Bursa Politik: Banyak Nama, Belum Ada Kepastian
Seiring mendekatnya agenda penyerahan dua nama, sejumlah tokoh mulai diperbincangkan dalam bursa politik nasional.
Nama Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad, Menteri Koordinator Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi Bahlil Lahadalia, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Sugiono, serta Ketua MPR RI Ahmad Muzani ikut mencuat.
Nama lainnya yang turut diperbincangkan meliputi Menteri Koordinator Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar, Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan, Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono, Ketua DPR RI Puan Maharani, serta Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung.
Namun, seluruh nama tersebut masih berada dalam wilayah spekulasi dan dinamika politik. Belum ada dasar untuk menyebut salah satunya sebagai calon resmi Presiden.
Keputusan akhir mengenai siapa yang akan diajukan tetap berada pada Presiden Prabowo, sedangkan penetapan Wakil Presiden pengganti merupakan kewenangan MPR melalui mekanisme pemilihan.
Ujian Demokrasi di Balik Pengisian Kursi Wakil Presiden
Pengisian jabatan Wakil Presiden kali ini menghadirkan ruang diskusi yang lebih luas daripada sekadar siapa yang akan mendampingi Presiden.
Ada pertanyaan ketatanegaraan yang patut diperhatikan: bagaimana memastikan proses pengisian jabatan melalui mekanisme perwakilan tetap berjalan transparan, akuntabel, dan dapat dipertanggungjawabkan kepada rakyat?
Sebab, Wakil Presiden merupakan jabatan yang lahir dari mandat pemilihan Presiden dan Wakil Presiden secara langsung oleh rakyat. Namun, ketika terjadi kekosongan di tengah masa jabatan, konstitusi menyediakan mekanisme pengisian melalui usulan Presiden dan pemilihan oleh MPR.
Kedua mekanisme itu memiliki dasar konstitusional masing-masing.
Karena itu, proses kali ini membutuhkan keterbukaan mengenai persyaratan kandidat, tata cara verifikasi, mekanisme pemungutan suara, serta dasar pengambilan keputusan.
Bukan untuk menggantikan ketentuan konstitusi dengan kehendak politik, melainkan memastikan bahwa kewenangan yang diberikan konstitusi dijalankan secara bertanggung jawab.
Pada akhirnya, tanggal 25 November bukan sekadar agenda penyerahan dua nama di Gedung MPR. Tanggal tersebut menjadi pintu masuk menuju proses pengisian salah satu jabatan tertinggi dalam sistem pemerintahan Indonesia.
Dua nama akan diajukan. Satu nama akan dipilih. Namun, yang paling penting bukan hanya siapa yang kelak menduduki kursi Wakil Presiden, melainkan bagaimana seluruh proses itu menjaga kehormatan konstitusi dan kepercayaan rakyat.
Sebab, dalam negara hukum, kekuasaan boleh berganti tangan, tetapi konstitusi tidak boleh kehilangan kedudukannya sebagai pedoman tertinggi penyelenggaraan negara.
LINTASTIMOR.ID – Suara Dari Perbatasan Untuk Dunia.


















