Scroll untuk baca artikel
Bupati  mimika
Hukum & KriminalNasionalPeristiwaPolkam

Di Balik Warga Desa Sadar Hukum, Paralegal Menjadi Garda Keadilan

171
×

Di Balik Warga Desa Sadar Hukum, Paralegal Menjadi Garda Keadilan

Sebarkan artikel ini
Example 468x60

ATAMBUA | LINTASTIMOR.ID – Keadilan tidak selalu harus menunggu seseorang berdiri di hadapan hakim. Di desa-desa, tempat persoalan sosial kerap bermula dari batas tanah, persoalan keluarga, perselisihan antarwarga hingga persoalan ketertiban, pemahaman hukum justru perlu hadir lebih awal, dekat dengan masyarakat, dan dapat dijangkau setiap orang.

Kesadaran itulah yang menjadi benang merah kegiatan Penyuluhan Hukum bertema “Membangun Desa/Kelurahan Sadar Hukum melalui Penguatan Peran Paralegal, Pendekatan Restorative Justice dan Peningkatan Keamanan serta Ketertiban Masyarakat” yang dibuka Wakil Bupati Belu, Vicente Hornai Gonsalves, S.T., di Gedung Wanita Bete Lalenok, Atambua, Jumat (20/11/2026).

Example 300x600

Di hadapan para peserta, terutama kepala desa dan lurah se-Kabupaten Belu, Wakil Bupati menempatkan paralegal sebagai salah satu unsur penting dalam membangun kesadaran hukum dari tingkat paling dekat dengan kehidupan masyarakat.

Bagi Vicente, paralegal bukan sekadar pelengkap struktur pelayanan pemerintahan desa. Mereka memiliki posisi strategis sebagai penghubung antara kebutuhan masyarakat terhadap keadilan dan akses terhadap layanan hukum yang tersedia.

“Paralegal merupakan garda terdepan di tingkat desa dan kelurahan dalam memperluas akses keadilan bagi masyarakat.”

Pernyataan tersebut menegaskan bahwa pelayanan hukum tidak semestinya hanya dirasakan oleh masyarakat yang memiliki kemampuan ekonomi, pengetahuan, maupun akses untuk mendatangi lembaga penegak hukum.

Di tengah keterbatasan informasi hukum yang masih dihadapi sebagian masyarakat, keberadaan paralegal diharapkan mampu menghadirkan edukasi, konsultasi, mediasi, serta membantu penyelesaian sengketa melalui mekanisme nonlitigasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Namun, peran itu juga menuntut pemahaman yang benar. Paralegal harus mengetahui batas kewenangan, memahami prosedur, dan tidak mengambil alih fungsi advokat maupun aparat penegak hukum.

Restorative Justice dan Ruang Pemulihan

Pembahasan mengenai Restorative Justice atau keadilan restoratif menjadi bagian penting dalam penyuluhan tersebut.

Pendekatan ini membuka ruang penyelesaian perkara dengan memperhatikan kepentingan korban, tanggung jawab pelaku, pemulihan kerugian, serta dampak sosial yang ditimbulkan suatu peristiwa.

Dalam konteks kehidupan desa, pendekatan tersebut dapat menjadi salah satu jalan penyelesaian persoalan sepanjang memenuhi persyaratan hukum dan tidak mengabaikan hak-hak korban.

Vicente menilai, pemahaman terhadap keadilan restoratif perlu diperkuat agar pendampingan yang dilakukan paralegal tidak keluar dari koridor hukum.

“Penerapan keadilan restoratif akan membuat pendampingan kepada warga masyarakat dapat berjalan sesuai koridor hukum. Saya berharap para peserta menyerap materi secara maksimal dan membangun komunikasi yang baik dengan aparat penegak hukum demi terciptanya ketertiban dan keamanan di tengah masyarakat,” ujarnya.

Pesan tersebut sekaligus mengingatkan bahwa penyelesaian persoalan secara damai bukan berarti semua perkara dapat diselesaikan melalui perdamaian. Ada batasan hukum, jenis perkara, persyaratan, serta perlindungan terhadap korban yang harus menjadi perhatian.

Karena itu, sinergi antara pemerintah desa, paralegal, kepolisian, kejaksaan, dan unsur masyarakat menjadi kebutuhan penting dalam membangun sistem pelayanan hukum yang bertanggung jawab.

Membangun Budaya Hukum dari Desa

Pemerintah Kabupaten Belu juga mengapresiasi sinergitas yang terbangun bersama Kejaksaan Negeri Atambua dan Kepolisian Resor Belu.

Kehadiran narasumber dari institusi penegak hukum tersebut diharapkan memberikan pemahaman yang lebih komprehensif kepada peserta mengenai mekanisme penanganan persoalan hukum, batas kewenangan paralegal, serta prosedur yang harus dipatuhi.

Penyuluhan ini tidak berhenti pada penyampaian materi di ruang pertemuan. Tantangan sesungguhnya justru berada setelah kegiatan berakhir: bagaimana pengetahuan hukum diterjemahkan menjadi pelayanan nyata di tengah masyarakat.

Kepala desa dan lurah diharapkan mampu mendorong terbentuknya lingkungan yang terbuka terhadap konsultasi hukum, mengedepankan pencegahan konflik, serta membangun komunikasi yang sehat antara warga dan aparat.

Sosialisasi sadar hukum tersebut sekaligus menjadi bagian dari upaya mendukung visi pembangunan Kabupaten Belu yang Berkualitas, Mandiri, Harmonis, Demokratis, dan Berbudaya.

Turut hadir dalam kegiatan itu pejabat yang mewakili Kepala Kejaksaan Negeri Atambua, Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Belu, Kepala Bagian Hukum Setda Belu, serta para kepala desa dan lurah se-Kabupaten Belu.

Pada akhirnya, desa yang sadar hukum bukanlah desa yang tidak pernah mengalami perselisihan. Ia adalah desa yang masyarakatnya memahami hak dan kewajiban, menghormati aturan, berani mencari keadilan, serta mampu menyelesaikan persoalan tanpa kehilangan penghormatan terhadap martabat sesama.

Sebab, keadilan yang paling bermakna bukan hanya ketika hukum berhasil menghukum pelanggaran, melainkan ketika hukum mampu mencegah ketidakadilan sebelum merusak kehidupan masyarakat.

Example 300250