MIMIKA | LINTASTIMOR.ID – Di tengah beratnya medan pelayanan kesehatan di wilayah pesisir dan pedalaman Mimika Barat Jauh, sejumlah tenaga kesehatan di Puskesmas Tapormai justru mengaku menghadapi persoalan yang seharusnya tidak terjadi. Bukan semata keterbatasan geografis atau minimnya akses transportasi, melainkan dugaan tidak optimalnya pengelolaan dana operasional puskesmas yang selama ini menjadi penopang utama pelayanan kepada masyarakat.
Keluhan tersebut disampaikan beberapa petugas kesehatan yang bertugas di Puskesmas Tapormai, Distrik Mimika Barat Jauh, Kabupaten Mimika, Papua Tengah. Mereka menilai pengelolaan dana operasional sejak Kepala Puskesmas Tapormai dilantik hingga saat ini tidak berjalan sebagaimana mestinya dan berdampak langsung terhadap aktivitas pelayanan kesehatan di lapangan.
Menurut keterangan para petugas, berbagai kebutuhan operasional yang semestinya didukung anggaran puskesmas kerap harus ditanggung secara mandiri oleh tenaga kesehatan yang bertugas.
╔══════════════════════════════════════╗ ║ ║ ║ “Bahkan ketika kami harus melakukan ║ ║ perjalanan ke Tapormai untuk ║ ║ keperluan pelayanan dan tugas ║ ║ kedinasan, kami terpaksa ║ ║ mengumpulkan uang secara swadaya ║ ║ antar petugas untuk membayar biaya ║ ║ transportasi atau driver.” ║ ║ ║ ╚══════════════════════════════════════╝
Pernyataan tersebut disampaikan salah seorang petugas yang meminta identitasnya tidak dipublikasikan. Ia mengaku kondisi tersebut telah berlangsung cukup lama dan menimbulkan keresahan di kalangan tenaga kesehatan yang bertugas di wilayah tersebut.
Para petugas mempertanyakan transparansi penggunaan dana operasional yang menurut mereka seharusnya digunakan untuk menunjang pelayanan kesehatan masyarakat. Mereka berharap ada pemeriksaan yang objektif sehingga persoalan yang selama ini menjadi keluhan dapat memperoleh kejelasan.
╔══════════════════════════════════════╗ ║ ║ ║ “Kami meminta Kepala Dinas ║ ║ Kesehatan segera turun tangan ║ ║ melakukan pemeriksaan dan evaluasi ║ ║ menyeluruh. Jika ditemukan adanya ║ ║ pelanggaran atau penyalahgunaan ║ ║ kewenangan, kami berharap ada ║ ║ tindakan tegas sesuai aturan yang ║ ║ berlaku.” ║ ║ ║ ╚══════════════════════════════════════╝
Hingga berita ini diturunkan, Kepala Puskesmas Tapormai belum memberikan keterangan resmi terkait dugaan yang disampaikan para petugas. Menurut informasi yang diperoleh media ini, wartawan juga belum mendapatkan akses komunikasi langsung untuk meminta konfirmasi. Sementara itu, Dinas Kesehatan Kabupaten Mimika juga belum memberikan tanggapan atas keluhan yang disampaikan para tenaga kesehatan.
Transparansi anggaran menjadi kunci pelayanan
Dalam tata kelola pelayanan publik, khususnya sektor kesehatan, transparansi dan akuntabilitas pengelolaan anggaran merupakan fondasi penting untuk menjamin kualitas layanan kepada masyarakat. Ketika muncul keluhan dari petugas di lapangan terkait penggunaan dana operasional, evaluasi yang cepat dan objektif menjadi langkah penting untuk memastikan seluruh anggaran digunakan sesuai peruntukannya sekaligus menjaga kepercayaan publik terhadap institusi pelayanan kesehatan.
Para petugas berharap persoalan ini segera mendapat perhatian serius dari Pemerintah Kabupaten Mimika agar pelayanan kesehatan di Distrik Mimika Barat Jauh tidak terganggu. Sebab di daerah dengan akses yang terbatas, setiap rupiah dana operasional bukan sekadar angka dalam laporan keuangan, melainkan penopang hadirnya layanan kesehatan bagi masyarakat yang menggantungkan harapan mereka pada puskesmas terdekat.
