PUNCAK |LINTASTIMOR.ID— Senja di Ilaga, Kabupaten Puncak, Papua Tengah, Selasa (11/8/2026), seharusnya menjadi waktu ketika urusan pemerintahan beranjak menuju penghujung hari. Namun, setelah penyaluran Dana Desa tahap I reguler berlangsung, suasana berubah. Ketegangan yang semula berkumpul di sekitar Kantor PMK perlahan menjelma menjadi amarah yang menyasar sejumlah bangunan pemerintahan.
Sekitar pukul 17.40 WIT, proses penyaluran Dana Desa berlangsung di Kantor PMK. Tidak lama kemudian, situasi mulai memanas. Bupati Puncak Elvis Tabuni sempat mendatangi dan menemui massa. Upaya itu belum cukup untuk meredakan keadaan.
Sekitar pukul 18.45 WIT, massa mulai melakukan pembakaran.
Api kemudian menjalar bukan hanya pada satu bangunan. Sejumlah fasilitas pemerintahan dilaporkan menjadi sasaran, antara lain Kantor Bupati, gedung DPRD, Dukcapil, Kesbangpol, Dinas Sosial, dan Dinas Keuangan. Satu unit mobil milik Dinas Ketahanan Pangan juga dilaporkan ikut terbakar.
Di tengah situasi yang bergerak cepat itu, aparat keamanan dikerahkan untuk mencegah kerusuhan meluas.
Kapolres Puncak AKBP Dominggos De F. Ximenes mengatakan personel kepolisian bersama Satgas Gakkum Operasi Damai Cartenz 2026 disiagakan di Ilaga untuk mengendalikan keadaan.
Sekitar 40 personel yang dipimpin Kasat Sabhara, bersama sejumlah tokoh masyarakat, turun memberikan imbauan kepada massa agar menghentikan aksi.
Pendekatan tersebut perlahan membuahkan hasil. Massa berangsur membubarkan diri dan situasi keamanan di Ilaga kemudian dilaporkan kembali kondusif.
“Kami tetap melakukan pengamanan dan pemantauan situasi untuk memastikan kondisi tidak berkembang dan mengganggu keamanan masyarakat,” kata Dominggos.
Namun, ketika api telah padam, persoalan belum benar-benar selesai.
Di balik bangunan pemerintahan yang terbakar, terdapat pertanyaan yang jauh lebih mendasar: apa yang sebenarnya terjadi dalam proses penyaluran Dana Desa sehingga memicu kemarahan massa?
Pemerintah Kabupaten Puncak perlu membuka persoalan tersebut kepada publik secara terang. Berapa besar dana yang disalurkan, kampung mana saja yang menerima, bagaimana mekanisme pembagiannya, serta apa yang menjadi keberatan masyarakat merupakan informasi penting yang tidak seharusnya berhenti di ruang-ruang pemerintahan.
Dana Desa adalah uang publik. Karena itu, setiap tahap penyalurannya semestinya dapat ditelusuri secara terbuka, terukur, dan dapat dipertanggungjawabkan. Transparansi bukan sekadar kewajiban administratif, melainkan bagian dari upaya menjaga kepercayaan masyarakat.
Jika terdapat persoalan dalam pembagian atau penyalurannya, pemerintah daerah perlu menjelaskan berdasarkan data dan dokumen. Sebaliknya, jika informasi dibiarkan samar, ruang kosong itu mudah diisi oleh prasangka, rumor, dan ketidakpercayaan.
Di titik inilah persoalan Dana Desa di Puncak tidak lagi semata-mata soal uang. Ia menyentuh soal kepercayaan publik.
Pembakaran fasilitas pemerintahan, bagaimanapun, tidak dapat dibenarkan. Kantor-kantor tersebut merupakan fasilitas publik yang dibangun untuk menjalankan pelayanan kepada masyarakat. Ketika dibakar, yang ikut terbakar bukan hanya bangunan dan aset negara, tetapi juga sebagian ruang pelayanan yang semestinya kembali kepada masyarakat.
Ketegangan yang perlu dibaca sejak awal
Rentetan pembakaran juga menghadirkan pertanyaan mengenai kesiapan pengamanan. Jika ketegangan telah terlihat sejak proses penyaluran Dana Desa, pemerintah daerah dan aparat keamanan semestinya memiliki pemetaan risiko serta langkah antisipasi untuk mencegah situasi berkembang dari sebuah ketegangan menjadi kerusuhan.
Ini bukan semata persoalan berapa banyak personel yang dikerahkan setelah kerusuhan pecah. Persoalannya adalah seberapa dini potensi konflik dibaca, seberapa cepat komunikasi dibangun, dan seberapa terbuka pemerintah menjelaskan kebijakan yang menyangkut kepentingan masyarakat.
Pendekatan keamanan tetap diperlukan untuk melindungi warga dan fasilitas publik. Namun, keamanan tidak akan cukup jika akar ketidakpuasan tidak pernah dijelaskan.
Pemerintah dan kepolisian kini menghadapi dua pekerjaan yang berjalan beriringan: mengusut secara profesional dugaan tindak pidana pembakaran sekaligus memastikan persoalan yang memicu kemarahan masyarakat diperiksa dan dijelaskan secara terbuka.
Keduanya penting. Penegakan hukum diperlukan agar kekerasan tidak menjadi jalan untuk menyampaikan tuntutan. Transparansi diperlukan agar masyarakat tidak merasa berjalan dalam ruang gelap ketika menyangkut uang yang memang diperuntukkan bagi mereka.
Sebab, di tanah yang jauh dari pusat kekuasaan, sebuah dana desa bukan sekadar angka dalam dokumen anggaran. Ia adalah harapan tentang jalan kampung, pelayanan, pendidikan, kesehatan, dan masa depan.
Dan ketika harapan itu berubah menjadi bara, yang perlu dipadamkan bukan hanya apinya, tetapi juga ketidakpercayaan yang mungkin telah lama tumbuh di bawah permukaan.
