MIMIKA |LINTASTIMOR.ID— Dalam pemerintahan, kesalahan besar terkadang tidak lahir dari keputusan yang rumit. Ia bisa bermula dari sesuatu yang tampak kecil: informasi yang terlambat disampaikan, koordinasi yang terputus, atau persiapan yang luput dari perhatian.
Dari ruang itulah Bupati Mimika Johannes Rettob mengingatkan jajaran protokol Pemerintah Kabupaten Mimika agar tidak bekerja sekadar menggugurkan kewajiban. Setiap detail, sekecil apa pun, harus diperlakukan sebagai bagian dari wajah pemerintahan.
Pesan tersebut disampaikan Rettob saat membuka Rapat Koordinasi (Rakor) Protokol Pemerintah Kabupaten Mimika, Selasa, 8 September 2026. Rakor mengusung tema “Protokol Profesional, Layanan Prima, Citra Pemerintah Daerah Berwibawa”.
“Jangan sampai persoalan koordinasi yang sederhana justru menimbulkan kesalahan dalam pelaksanaan suatu kegiatan,” kata Rettob dalam sambutannya.
Bagi Rettob, sebuah agenda pemerintahan tidak dimulai ketika acara dibuka. Ia dimulai jauh sebelumnya—ketika komunikasi dibangun, informasi dipastikan, peran dibagi, dan setiap kemungkinan diantisipasi.
Karena itu, setiap kegiatan yang melibatkan pimpinan daerah harus dipersiapkan secara matang. Koordinasi harus dilakukan sejak awal, sementara informasi mengenai seluruh rangkaian kegiatan mesti disampaikan secara jelas kepada pihak-pihak yang terlibat.
Protokol adalah wajah pemerintahan
Rettob menegaskan, pekerjaan protokol tidak berhenti pada pengaturan tempat duduk, tata upacara, tata penghormatan, maupun penerimaan tamu.
Lebih dari itu, protokol merupakan bagian dari pelayanan pemerintahan sekaligus wajah Pemerintah Kabupaten Mimika. Di tangan petugas protokol, ketertiban sebuah agenda bertemu dengan citra institusi yang sedang dipertaruhkan.
Karena itu, seorang petugas protokol dituntut memiliki ketelitian, kecermatan, kemampuan berkomunikasi, kedisiplinan, serta kepekaan membaca situasi. Mereka harus mampu menjadi penghubung antara pimpinan daerah, organisasi perangkat daerah, tamu undangan, dan seluruh unsur pendukung kegiatan.
“Protokol harus mampu bekerja secara cepat, tepat, namun tetap tenang dan terukur,” ujar Rettob.
Kalimat itu menyimpan pesan yang lebih luas: profesionalisme protokol bukan sekadar soal bagaimana sebuah acara terlihat tertib, melainkan bagaimana seluruh mesin pemerintahan bekerja dalam satu irama.
Rettob juga menyoroti pentingnya membangun satu pola kerja dan standar pelayanan keprotokolan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Mimika. Standar tersebut diperlukan untuk meminimalkan kesalahan, meningkatkan efisiensi, sekaligus memperbaiki kualitas pelayanan kepada pimpinan dan masyarakat.
Ia meminta Rakor Protokol tidak berhenti sebagai forum administratif. Pertemuan itu harus menjadi ruang evaluasi—tempat berbagai kendala di lapangan dibicarakan secara terbuka, pengalaman dibagikan, dan solusi dirumuskan untuk diterapkan bersama.
“Bangun komunikasi yang terbuka dan konstruktif, sehingga kita dapat menemukan pola kerja yang lebih baik,” katanya.
Ketika detail menentukan wibawa
Dalam konteks tata kelola pemerintahan modern, pesan tersebut menjadi penting. Agenda kepala daerah melibatkan banyak unsur, waktu yang terbatas, serta kepentingan publik yang tidak sederhana. Karena itu, kualitas koordinasi protokol bukan persoalan seremonial semata, tetapi bagian dari efektivitas pelayanan pemerintahan. Semakin kompleks agenda pemerintah, semakin kecil ruang bagi kelalaian yang sebenarnya dapat dicegah melalui komunikasi dan standar kerja yang baik.
Rettob mengingatkan, keberhasilan sebuah agenda pemerintahan tidak hanya ditentukan oleh substansi kegiatan. Persiapan, koordinasi, dan pelaksanaan yang tertib merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kualitas sebuah kegiatan.
Ia pun mendorong jajaran protokol meningkatkan kapasitas dan profesionalisme, mengikuti perkembangan tata kelola pemerintahan, serta memanfaatkan teknologi informasi untuk mendukung pekerjaan.
“Profesionalisme harus menjadi karakter, layanan prima harus menjadi budaya kerja, dan citra pemerintah daerah yang berwibawa harus menjadi hasil dari setiap pelaksanaan tugas kita,” kata Rettob.
Rakor tersebut sekaligus menjadi momentum bagi Pemerintah Kabupaten Mimika untuk membangun sistem keprotokolan yang lebih tertib, profesional, responsif, dan berintegritas.
Rettob kemudian secara resmi membuka Rakor Protokol Pemerintah Kabupaten Mimika pada Selasa, 8 September 2026. Ia berharap forum tersebut tidak berhenti pada kesimpulan di atas kertas, tetapi melahirkan langkah nyata dalam memperkuat tata kelola keprotokolan sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan pemerintahan kepada masyarakat.
Sebab pada akhirnya, wibawa sebuah pemerintahan sering kali tidak hanya terlihat dari keputusan-keputusan besarnya, tetapi justru terasa dari cara ia mengurus hal-hal kecil dengan ketelitian, ketenangan, dan tanggung jawab.
