TIMIKA | LINTASTIMOR.ID — Di sebuah kampung pesisir yang jauh dari hiruk-pikuk pusat kota, suara gotong royong menjadi tanda bahwa keamanan bukan hanya perkara seragam dan kewenangan. Di Kampung Pronggo, Distrik Mimika Barat Tengah, Kabupaten Mimika, Papua Tengah, warga memilih mengangkat kayu, menata material, dan membangun sebuah pos polisi secara swadaya.
Dipimpin langsung Kapolsek Mimika Barat Tengah Ipda Muhammad Yani, warga bersama aparat kepolisian bergotong royong mendirikan pospol yang diharapkan menjadi titik hadirnya keamanan sekaligus ruang kedekatan antara polisi dan masyarakat.
Pembangunan itu lahir dari permintaan kepala kampung, kepala suku, dan tokoh masyarakat setempat. Mereka menginginkan kehadiran aparat keamanan lebih dekat dengan kehidupan warga di wilayah pesisir tersebut.
Bagi masyarakat Pronggo, pospol itu bukan hanya bangunan dengan dinding dan atap. Ia adalah simbol dari sebuah harapan sederhana: ketika persoalan datang, ada tempat untuk mengetuk pintu keamanan tanpa harus menempuh jarak yang jauh.
“Keamanan yang kuat tidak selalu dimulai dari bangunan yang megah. Kadang, ia tumbuh dari tangan-tangan warga yang bersatu dan kepolisian yang mau hadir mendengar.”
Muhammad Yani mengatakan pembangunan tersebut merupakan hasil swadaya dan partisipasi masyarakat. Dukungan datang dari berbagai unsur, termasuk kaum perempuan yang turut mengambil bagian dalam pekerjaan pembangunan.
“Ini swadaya dan partisipasi masyarakat. Dukungan datang dari semua pihak, termasuk ibu-ibu yang ikut turun tangan,” kata Muhammad Yani.
Pembangunan pospol telah dimulai. Material bangunan disebut sudah tersedia di lokasi. Kepolisian juga memberikan dukungan sesuai kemampuan agar fasilitas tersebut dapat segera digunakan dan diaktifkan sebagai tempat anggota keamanan menjalankan tugas.
Bagi Muhammad Yani, kehadiran pospol menjadi penting karena wilayah hukum Polsek Mimika Barat Tengah cukup luas hingga kawasan perbatasan Mimika. Permintaan masyarakat Pronggo karena itu dipandang sebagai kebutuhan yang patut direspons.
“Sebagai Kapolsek Mimika Barat Tengah yang memiliki wilayah hukum cukup luas sampai perbatasan Mimika, kami merespons permintaan masyarakat ini dengan baik,” ujarnya.
Gotong Royong Menjadi Kekuatan Utama
Muhammad Yani berharap pembangunan pospol tidak berhenti sebagai pekerjaan kepolisian. Menurut dia, keberadaan fasilitas keamanan akan lebih efektif apabila mendapat dukungan berkelanjutan dari masyarakat dan berbagai pihak.
Perkiraan kebutuhan material pembangunan pospol mencapai sekitar Rp75 juta. Namun, angka tersebut tidak sepenuhnya menjadi beban biaya karena adanya dukungan, partisipasi, dan kolaborasi sejumlah pihak di Kampung Pronggo.
“Kalau dilihat dari material yang ada, tidak sampai sekitar Rp75 juta. Karena ada dukungan, partisipasi, dan kolaborasi beberapa pihak di Kampung Pronggo sehingga pembangunan ini terbantu,” katanya.
Polisi memastikan dukungan tetap diberikan meski pembangunan pospol berangkat dari inisiatif masyarakat.
Secara kontekstual, pembangunan pospol secara swadaya memperlihatkan bahwa kebutuhan akan rasa aman di wilayah pesisir tidak selalu hadir melalui proyek fasilitas pemerintah. Partisipasi warga justru menjadi modal sosial yang mempertemukan kepentingan keamanan dengan semangat gotong royong. Dalam situasi seperti ini, pospol bukan hanya titik keberadaan aparat, melainkan dapat menjadi simpul komunikasi antara masyarakat dan kepolisian—terutama di wilayah yang memiliki bentang geografis luas dan akses antarkampung yang tidak selalu mudah.
Pembangunan pospol tersebut ditargetkan rampung sekitar satu bulan. Material utama disebut telah lengkap. Pekerjaan selanjutnya meliputi penyelesaian bangunan, pembersihan kawasan, pengecatan, hingga penataan halaman.
“Kami perkirakan satu bulan sudah clear. Setelah itu dilakukan pembersihan, pengecatan, dan perawatan halaman,” ujar Muhammad Yani.
Situasi Keamanan Masih Terkendali
Di tengah pembangunan fasilitas keamanan itu, Muhammad Yani memastikan situasi keamanan di wilayah Distrik Mimika Barat Tengah, termasuk Kampung Pronggo, secara umum masih terkendali.
Warga tetap menjalankan aktivitas sehari-hari. Sebagian melaut, sebagian lainnya berkebun. Persoalan mengenai tapal batas wilayah yang masih berproses di pemerintahan, menurut Muhammad Yani, belum mengganggu aktivitas masyarakat secara umum.
“Isu-isu yang beredar tidak dirasakan oleh masyarakat di sini. Masyarakat tetap melaksanakan aktivitas seperti biasa, ada yang nelayan dan ada yang berkebun. Secara umum masih terkendali,” katanya.
Di Pronggo, pembangunan itu akhirnya bukan hanya tentang mendirikan sebuah pos polisi. Ia adalah cerita tentang warga yang memilih bergerak ketika kebutuhan keamanan terasa dekat, tentang polisi yang datang bukan hanya membawa kewenangan, tetapi juga tangan untuk bergotong royong.
Sebab di wilayah pesisir, rasa aman tidak selalu lahir dari tembok yang kokoh. Kadang, ia tumbuh lebih dahulu dari kebersamaan—dari tangan warga yang bekerja bersama, dan dari harapan bahwa di ujung kampung, negara benar-benar hadir.
