TIMIKA |LINTASTIMOR.ID— Di tengah lanskap Papua Tengah yang masih menyimpan banyak lapisan konflik dan narasi politik, sebuah pernyataan kembali muncul dari wilayah Timika. Kali ini, bukan sekadar soal nama dan jabatan, melainkan tentang siapa yang mengklaim memiliki wilayah, struktur komando, dan garis kepemimpinan.
Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat (TPNPB) yang disebut sebagai bagian dari Organisasi Papua Merdeka (OPM) mengeluarkan pernyataan tertanggal 8 September 2026. Pernyataan tersebut menanggapi informasi yang dikaitkan dengan Sebi Sambom mengenai wilayah dan struktur komando kelompok tersebut di Papua Tengah.
Pernyataan yang disebut dikeluarkan dari Markas Besar Daerah Komando Militer (Makodam) III Kali Kopi, Timika, itu ditandatangani oleh seseorang yang disebut bernama Jenderal Anis Beanal.
Dalam dokumen tersebut, pihak yang mengatasnamakan Makodam III Kali Kopi menyampaikan klaim bahwa wilayah operasi mereka membentang dari Jigi Mugi hingga Jelama Tagal.
Sejumlah wilayah administrasi di Papua juga disebut dalam pernyataan itu sebagai bagian dari wilayah yang diklaim berada di bawah struktur komando mereka.
Narasi tersebut kemudian bergerak pada persoalan struktur organisasi.
Pihak yang mengatasnamakan Makodam III Kali Kopi menolak informasi mengenai pembentukan komando daerah militer baru yang disebut sebagai komando daerah militer ke-37.
Menurut pernyataan tersebut, struktur baru dinilai tidak diperlukan karena wilayah yang mereka klaim telah berada dalam struktur komando Makodam III Kali Kopi.
Kutipan Elegan
“Bagi mereka, persoalan wilayah bukan hanya garis di atas peta, tetapi bagian dari identitas, sejarah, dan struktur perjuangan yang mereka klaim.”
Pernyataan itu juga membawa sejumlah nama ke dalam narasi sejarah kepemimpinan yang diklaim oleh pihak tersebut.
Nama-nama yang disebut antara lain Titus Murip, Goliat Tabuni, Silas Kogoya, Daniel Kogoya, Daud Lokbere, Pasmal Titus Wanma, Kwandu Walter Kasamol, Bonifacius Kulmanol, Kamangky Jack Milian Kemong, Anis Beanal, dan Yogi.
Mereka disebut dalam pernyataan tersebut sebagai tokoh perjuangan dan bagian dari sejarah kepemimpinan yang diklaim memiliki hubungan dengan struktur Makodam III Kali Kopi.
Namun, deretan nama tersebut tidak dengan sendirinya membuktikan struktur organisasi sebagaimana diklaim dalam dokumen. Hubungan antara tokoh-tokoh yang disebut, posisi masing-masing, serta keberadaan struktur komando yang dimaksud tetap memerlukan verifikasi dari sumber independen dan otoritas yang berwenang.
Sebi Sambom Diminta Hentikan Klaim
Pada bagian akhir, pihak yang mengatasnamakan Makodam III Kali Kopi secara khusus meminta Sebi Sambom menghentikan pernyataan yang mereka nilai keliru mengenai struktur organisasi dan batas wilayah.
Menurut pihak tersebut, sikap itu diperlukan untuk menjaga akurasi informasi mengenai struktur serta wilayah yang mereka klaim berada di bawah komando Makodam III Kali Kopi.
Pernyataan ini memperlihatkan bahwa persoalan Papua tidak hanya berlangsung di ruang fisik, tetapi juga di ruang informasi. Klaim tentang wilayah, komando, dan legitimasi kepemimpinan dapat membentuk persepsi publik dan memengaruhi cara masyarakat membaca dinamika keamanan di lapangan. Karena itu, setiap informasi mengenai kelompok bersenjata maupun struktur organisasinya membutuhkan verifikasi berlapis agar pemberitaan tidak berubah menjadi penguat klaim yang belum terbukti.
“Di tanah yang pernah terlalu lama berbicara melalui konflik, kebenaran tidak boleh dibangun hanya dari sebuah klaim; ia harus ditemukan melalui fakta yang dapat diverifikasi.”
Hingga berita ini disusun, klaim mengenai struktur komando, wilayah operasi, daftar kepemimpinan, maupun hubungan organisasi yang tercantum dalam pernyataan tersebut belum diverifikasi secara independen.
Karena itu, seluruh informasi mengenai keberadaan dan struktur Makodam III Kali Kopi dalam pemberitaan ini ditempatkan sebagai klaim dari pihak yang mengeluarkan pernyataan, bukan sebagai fakta yang telah terkonfirmasi.
Di Papua Tengah, ketika sebuah nama disebut sebagai komandan dan sebuah wilayah diklaim sebagai garis kekuasaan, pekerjaan jurnalisme menjadi semakin penting: mencatat suara yang muncul, tetapi tetap menunggu fakta berbicara.
