MIMIKA |LINTASTIMOR.ID — Di balik rumah-rumah sederhana yang semestinya menjadi tempat berteduh, dan hamparan lahan pangan yang diharapkan menjadi ladang masa depan, terselip pertanyaan yang belum menemukan jawaban: ke mana arah pembangunan ketika proyek bernilai besar justru menyisakan kecurigaan?
Pertanyaan itu kembali mengemuka di Kabupaten Mimika, Papua Tengah. Masyarakat adat meminta aparat penegak hukum tidak berhenti pada perkara-perkara kecil, tetapi berani membuka kembali dugaan persoalan dalam sejumlah proyek pemerintah yang dinilai belum terang penanganannya.
Sorotan terutama diarahkan pada pembangunan rumah sederhana di Distrik Hoeya dan Jila, serta proyek lahan pangan di sejumlah wilayah Kabupaten Mimika.
Di tengah harapan masyarakat terhadap pembangunan yang menyentuh kebutuhan paling dasar, seorang perwakilan masyarakat adat, Marianus Maknaipeku, mempertanyakan keseriusan aparat penegak hukum dalam menelusuri dugaan penyimpangan proyek-proyek tersebut.
Baginya, hukum semestinya hadir dengan wajah yang sama di hadapan siapa pun—tidak keras kepada yang lemah dan lunak kepada mereka yang berada di balik proyek bernilai besar.
“Sebagai masyarakat adat, kami merasa hukum ini seolah-olah tumpul ke atas dan tajam ke bawah.”
Pernyataan itu bukanlah vonis. Ia merupakan kegelisahan masyarakat yang meminta dugaan tersebut diuji melalui proses hukum yang terbuka, objektif dan dapat dipertanggungjawabkan.
Marianus meminta Kejaksaan Negeri Mimika membuka kembali dugaan kasus yang menurut dia telah lama tenggelam. Ia berharap setiap persoalan tidak berhenti dalam senyap tanpa penjelasan kepada publik.
Menurut dia, proyek yang dibiayai dengan anggaran pemerintah seharusnya berujung pada manfaat nyata bagi masyarakat. Ketika pekerjaan tidak berjalan sebagaimana mestinya, masyarakat justru berpotensi menjadi pihak yang paling dirugikan.
Ia juga mengungkapkan kecurigaan adanya kemungkinan permainan antara kontraktor dan pihak-pihak terkait dalam pelaksanaan proyek. Namun, tudingan tersebut belum disertai bukti yang dapat diverifikasi secara independen.
“Kami curiga ada yang makan bersama. Ini yang kami minta supaya dibuktikan dan diungkap.”
Kecurigaan itu, kata Marianus, harus ditempatkan sebagai pintu masuk pemeriksaan, bukan sebagai kesimpulan. Karena itu, ia meminta aparat penegak hukum memeriksa fakta, dokumen, proses pengadaan hingga pertanggungjawaban proyek secara menyeluruh.
Uang Negara, Wajah Pembangunan
Persoalannya bukan hanya tentang bangunan yang berdiri atau lahan yang dibuka. Di dalam setiap rupiah anggaran pemerintah terdapat mandat publik—uang yang berasal dari negara dan pada akhirnya harus kembali menjadi manfaat bagi masyarakat.
Jika sebuah proyek bermasalah, dampaknya dapat berlapis. Selain berpotensi menimbulkan kerugian keuangan negara apabila terbukti terdapat tindak pidana, kualitas pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat juga ikut dipertaruhkan. Pemerintah yang datang kemudian bahkan dapat menghadapi kebutuhan anggaran tambahan untuk memperbaiki atau mengulang pekerjaan yang sebelumnya telah dibiayai.
Secara kontekstual, dugaan penyimpangan proyek pemerintah seharusnya tidak diselesaikan melalui asumsi maupun tekanan opini, melainkan melalui audit, pemeriksaan administrasi dan teknis, serta penyelidikan atau penyidikan apabila ditemukan indikasi pidana. Transparansi proses menjadi penting agar masyarakat mengetahui apakah persoalan tersebut benar merupakan kegagalan pekerjaan, pelanggaran administratif, wanprestasi, atau memiliki unsur tindak pidana korupsi.
Karena itu, Marianus mendesak aparat penegak hukum membuka seluruh rangkaian proyek yang dipersoalkan, mulai dari proses pengadaan, nilai anggaran, pelaksana pekerjaan, kualitas hasil pembangunan, hingga pertanggungjawaban penggunaan dana.
Ia meminta persoalan tersebut tidak berhenti pada satu institusi.
Jika penanganan di tingkat daerah tidak berjalan, Marianus berharap Kejaksaan Tinggi Papua Tengah, Polda Papua Tengah, hingga Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dapat turun tangan sesuai kewenangan masing-masing.
“Kalau Kejaksaan tidak bisa, naik ke Kejaksaan Tinggi. Kalau perlu Kapolda turun dan KPK juga turun.”
Desakan itu pada akhirnya bermuara pada satu hal: masyarakat ingin mengetahui apakah uang negara benar-benar berubah menjadi pembangunan, atau justru berhenti di tengah jalan bersama proyek yang kehilangan arah.
Solusi: Buka Dokumen, Periksa, dan Publikasikan
Langkah pertama yang paling penting adalah membuka data proyek secara terukur kepada publik, sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan hukum. Pemeriksaan dapat mencakup dokumen kontrak, nilai anggaran, spesifikasi pekerjaan, progres fisik, pembayaran, pihak pelaksana, serta hasil pengawasan.
Berikutnya, perlu dilakukan audit atau pemeriksaan teknis dan keuangan secara independen terhadap proyek yang dipersoalkan. Jika ditemukan kekurangan pekerjaan, harus diperjelas apakah persoalan tersebut masuk ranah administratif atau memiliki indikasi pidana.
Apabila ditemukan dugaan tindak pidana korupsi, proses hukum harus dilakukan berdasarkan alat bukti dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sebaliknya, apabila tudingan tidak terbukti, aparat juga berkewajiban memberikan penjelasan sehingga nama pihak-pihak yang disebut tidak terus berada dalam bayang-bayang tuduhan.
Dengan demikian, penyelesaian tidak berhenti pada siapa yang dituding, tetapi bergerak menuju pertanyaan yang jauh lebih penting: apa yang sebenarnya terjadi dengan proyek dan uang negara tersebut?
Hingga berita ini ditulis, belum terdapat keterangan dari pihak Kejaksaan Negeri Mimika maupun pihak-pihak yang disebut dalam pernyataan Marianus mengenai tudingan tersebut.
Dan di Mimika, ketika masyarakat menatap rumah yang seharusnya menjadi tempat berlindung serta lahan yang diharapkan menjadi sumber pangan, pertanyaan tentang uang negara bukan lagi sekadar angka dalam dokumen anggaran. Ia telah menjelma menjadi pertanyaan tentang keadilan—sebab pembangunan yang dibiayai rakyat semestinya kembali kepada rakyat, utuh, terang, dan tanpa meninggalkan bayang-bayang kecurigaan.
