TIMIKA |LINTASTIMOR.ID— Di tengah geliat pembangunan Mimika yang terus bergerak, ada pertanyaan yang tak semestinya hilang dari meja kebijakan: siapa yang kelak mengisi ruang-ruang pemerintahan di tanah sendiri?
Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Mimika, Primus Natikapareyau, meminta pemerintah memastikan kuota penerimaan Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) benar-benar memberi ruang bagi anak asli Mimika, khususnya putra-putri suku Kamoro.
Menurut Primus, kebijakan afirmasi tidak boleh berhenti sebagai slogan. Kesempatan menempuh pendidikan kedinasan dan menjadi aparatur negara harus dapat dirasakan masyarakat asli yang selama ini berada di wilayah yang menjadi sumber pembangunan nasional.
“Kuota IPDN harus mengutamakan anak asli, terutama anak-anak Kamoro.”
— Primus Natikapareyau, Ketua DPRK Mimika
Afirmasi Harus Menjadi Kesempatan
Primus menilai, keberpihakan terhadap orang asli Papua perlu diwujudkan melalui kebijakan yang konkret, termasuk dalam akses pendidikan dan rekrutmen aparatur pemerintahan.
Bagi dia, penerimaan calon praja IPDN bukan sekadar persoalan jumlah kursi. Kebijakan itu menyangkut masa depan sumber daya manusia Papua dan kesempatan masyarakat asli untuk mengambil bagian dalam birokrasi pemerintahan.
Karena itu, ia meminta pemerintah tidak sekadar membuka pendaftaran secara umum, tetapi memastikan mekanisme seleksi tetap memberikan ruang yang proporsional bagi anak asli Papua sesuai ketentuan afirmasi yang berlaku.
“Jangan sampai anak-anak kita hanya menjadi penonton di daerah sendiri.”
— Primus Natikapareyau
Transparansi Menjadi Kunci
Primus juga menekankan pentingnya transparansi dalam proses seleksi. Pemerintah, kata dia, perlu memastikan informasi mengenai kuota, persyaratan, tahapan seleksi hingga hasil penerimaan dapat diakses masyarakat secara terbuka.
Ia berharap pemerintah daerah dan pemerintah pusat duduk bersama untuk memastikan kebijakan afirmasi tersebut berjalan efektif.
Bagi Mimika, persoalan ini memiliki arti strategis. Daerah tersebut merupakan salah satu wilayah penting di Papua Tengah dengan sumber daya alam yang besar. Namun, pembangunan sumber daya manusia masyarakat asli tetap menjadi pekerjaan yang harus terus diperkuat.
Karena itu, kesempatan bagi anak asli Kamoro dan masyarakat asli Papua untuk masuk pendidikan kedinasan dinilai bukan bentuk keistimewaan, melainkan bagian dari upaya memperluas akses dan memperkuat kapasitas orang asli Papua dalam pemerintahan.
Bukan Sekadar Kuota
Polemik mengenai afirmasi penerimaan IPDN memperlihatkan bahwa keberpihakan kebijakan tidak cukup diukur dari ada atau tidaknya kuota. Yang lebih penting ialah bagaimana ketentuan tersebut diterjemahkan menjadi kesempatan yang nyata, transparan, dan sesuai aturan bagi masyarakat yang menjadi sasaran afirmasi.
Primus meminta pemerintah tidak membiarkan persoalan afirmasi berhenti pada dokumen kebijakan.
“Yang paling penting bukan hanya kuotanya ada. Anak-anak asli harus benar-benar mendapatkan kesempatan untuk masuk dan bersaing secara adil.”
— Primus Natikapareyau
Sebab, bagi masyarakat asli Mimika, pendidikan kedinasan bukan hanya jalan menuju pekerjaan, melainkan juga jalan untuk memastikan masa depan pemerintahan dibangun oleh anak-anak yang tumbuh di tanah sendiri.
