NABIRE |LINTASTIMOR.ID — Di Papua Tengah, jarak bukan sekadar angka pada peta. Ia bisa berarti gunung yang memisahkan kampung dari pusat pemerintahan, sungai yang menjadi jalan kehidupan, atau pesawat kecil yang menjadi satu-satunya penghubung warga dengan dunia di luar pegunungan.
Di tengah bentang geografis seperti itu, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Papua Tengah John NR Gobai mendorong pemerintah memperkuat transportasi perintis sekaligus memberikan subsidi agar keterisolasian wilayah terpencil dapat perlahan dibuka dan pelayanan publik menjangkau lebih banyak masyarakat.
Menurut John, kondisi geografis Papua Tengah membuat sebagian masyarakat tinggal jauh dari pusat pemerintahan kabupaten maupun kota. Keterbatasan jaringan jalan darat menyebabkan pesawat kecil, kapal, perahu motor, dan bus menjadi sarana penting untuk menjangkau kawasan pedalaman.
“Transportasi adalah kunci utama untuk menjangkau daerah pelosok pegunungan dan pantai yang jauh dari kota,” kata John melalui keterangan tertulisnya.
Bagi John, konektivitas bukan sekadar persoalan bagaimana seseorang berpindah dari satu tempat ke tempat lain. Di wilayah yang akses jalannya terbatas, transportasi menentukan apakah seorang guru dapat tiba di sekolah, tenaga kesehatan dapat menjangkau pasien, bahan makanan sampai ke kampung, dan pelayanan pemerintahan benar-benar hadir di tengah masyarakat.
Pesawat Kecil, Jalan Panjang Pelayanan
John mengatakan pesawat perintis telah lama menjadi bagian penting dari kehidupan masyarakat Papua, terutama di wilayah pegunungan yang belum memiliki akses jalan darat.
Ia menyebut sejumlah maskapai penerbangan misi dan perintis yang melayani wilayah tersebut, antara lain Associated Mission Aviation (AMA), Mission Aviation Fellowship (MAF), Adventist Aviation Indonesia, Tariku Aviation, Yayasan Jasa Aviasi Indonesia (Yajasi), dan Helivida.
Sejumlah lapangan terbang di pedalaman, menurut John, pada awalnya dibangun untuk mendukung pelayanan misionaris dan kegiatan kemanusiaan. Seiring waktu, infrastruktur tersebut berkembang menjadi jalur penting bagi mobilitas masyarakat sekaligus mendukung pelayanan pemerintah.
Pesawat perintis digunakan untuk mengangkut warga yang sakit, tenaga medis, guru, bahan makanan, petugas pemerintah, hingga kebutuhan penyelenggaraan pemilihan umum.
Namun, keberadaan pesawat belum otomatis membuat perjalanan menjadi mudah.
Biaya operasional yang tinggi membuat harga tiket penerbangan ke wilayah pedalaman kerap sulit dijangkau masyarakat. Karena itu, John mendorong pemerintah mengambil peran melalui skema subsidi dan kerja sama dengan penyedia jasa penerbangan.
“Subsidi diperlukan agar masyarakat bisa membeli tiket dengan harga murah, sementara guru dan tenaga kesehatan dapat tiba di tempat tugas,” ujarnya.
Ia juga mengusulkan dukungan pengangkutan bahan makanan. Langkah itu dinilai dapat membantu menekan biaya distribusi sekaligus harga kebutuhan pokok di kampung-kampung terpencil.
Sungai, Pesisir, dan Jalan Darat
Konektivitas Papua Tengah, kata John, tidak dapat diselesaikan hanya dengan mengandalkan transportasi udara.
Bagi masyarakat yang tinggal di kawasan sungai, danau, dan pesisir, transportasi air menjadi pilihan yang lebih sesuai dengan kondisi geografis. Karena itu, pemerintah diminta mengembangkan layanan kapal kecil dan perahu motor bagi wilayah yang belum terhubung jaringan jalan.
Transportasi darat juga perlu diperkuat.
John meminta pemerintah mengembangkan pengoperasian bus Damri pada jalur-jalur yang telah memungkinkan dilalui kendaraan. Subsidi operasional dapat diberikan agar pelayanan tetap berjalan meskipun jumlah penumpang di sejumlah rute masih terbatas.
“Setiap wilayah memiliki kebutuhan transportasi yang berbeda. Pesawat perintis dibutuhkan di pegunungan, kapal kecil untuk wilayah perairan, sedangkan bus melayani daerah yang telah mempunyai akses darat,” demikian garis besar pandangan John mengenai pengembangan konektivitas Papua Tengah.
Dengan pendekatan multimoda tersebut, transportasi tidak diposisikan sebagai program yang berdiri sendiri. Ia menjadi satu jaringan yang saling melengkapi sesuai karakter geografis masing-masing wilayah.
Pemerintah Diminta Bangun Kerja Sama
John meminta Pemerintah Provinsi Papua Tengah membangun kerja sama yang lebih kuat dengan pemerintah pusat dan operator swasta.
Kerja sama tersebut dapat mencakup subsidi tiket, pembukaan rute baru, dukungan biaya operasional, hingga pengangkutan logistik.
Namun, menurut dia, kebijakan subsidi harus dibangun di atas perencanaan yang terukur. Pemerintah perlu melakukan pemetaan rute, menghitung kebutuhan anggaran, mengetahui jumlah calon penumpang, serta memastikan standar keselamatan terpenuhi.
Subsidi juga harus diberikan secara transparan dan tepat sasaran.
Transportasi Bukan Sekadar Mobilitas
Secara kontekstual, usulan penguatan transportasi perintis di Papua Tengah menyentuh persoalan yang lebih mendasar daripada sekadar konektivitas. Ketika akses transportasi terbatas, biaya dan waktu untuk memperoleh pendidikan, kesehatan, kebutuhan pokok, serta pelayanan pemerintahan ikut meningkat. Karena itu, subsidi transportasi dapat dipandang sebagai instrumen pemerataan pelayanan publik, terutama bagi masyarakat yang secara geografis berada jauh dari pusat-pusat pelayanan.
Bagi John, pembangunan Papua Tengah membutuhkan keberanian untuk melihat transportasi sebagai bagian dari pelayanan dasar.
“Papua Tengah perlu membangun kerja sama dan memberikan subsidi agar pelayanan dasar dapat menjangkau masyarakat dari dekat,” kata dia.
Di tanah yang jaraknya sering kali terasa lebih panjang daripada angka pada peta, sebuah pesawat kecil, kapal sederhana, atau bus yang melintas di jalan kampung dapat memiliki arti yang jauh lebih besar.
Sebab, ketika jalan menuju kampung dibuka, yang sesungguhnya sedang dibuka bukan hanya akses perjalanan, melainkan juga pintu menuju sekolah, rumah sakit, pasar, pemerintahan, dan harapan akan kehidupan yang lebih setara.
