TIMIKA |LINTASTIMOR.ID— Di Timika, keamanan Freeport tidak boleh datang setelah gangguan mengetuk pintu. Ia harus hadir lebih awal—membaca tanda-tanda, mendengar perubahan situasi, dan menyiapkan langkah sebelum ancaman berubah menjadi kenyataan.
Pesan itu disampaikan Kapolda Papua Tengah Brigjen Pol. Jermias Rontini saat memimpin Analisa dan Evaluasi (Anev) Sistem Pengamanan Objek Vital Nasional PT Freeport Indonesia bertema “Sinkronisasi Langkah Teknis dan Taktis Penanganan Situasi Kamtibmas” di Timika, Kabupaten Mimika, Selasa (14/8/2026).
Bagi Jermias, pengamanan objek vital nasional tidak cukup hanya dengan kekuatan personel dan respons cepat ketika gangguan telah terjadi. Deteksi dini, kesiapsiagaan, pemetaan kerawanan, profesionalisme serta sinergi seluruh pemangku kepentingan harus berjalan dalam satu tarikan napas.
“Saya tidak ingin kita bekerja hanya setelah terjadi gangguan. Kita harus mampu membaca situasi sebelum gangguan itu terjadi.”
— Brigjen Pol. Jermias Rontini
Kapolda Papua Tengah
Anev tersebut turut dihadiri Wakapolda Papua Tengah Kombes Pol. Gustav R. Urbinas, para Pejabat Utama Polda Papua Tengah, para Kapolres jajaran, Senior Technical Advisor PT Freeport Indonesia Brigjen Pol. (Purn.) Bonafisua Tampoi serta jajaran manajemen keamanan PT Freeport Indonesia.
Kegiatan itu menjadi bagian penting dalam mengevaluasi pelaksanaan Operasi Amole I Tahun 2026 Polda Papua Tengah yang memiliki tugas strategis dalam menjamin keamanan objek vital nasional sekaligus mendukung terciptanya situasi kamtibmas yang aman dan kondusif.
Jermias meminta seluruh jajaran melakukan evaluasi secara objektif dan terukur terhadap seluruh tahapan operasi. Mulai dari perencanaan, kesiapan personel dan sarana prasarana, kegiatan preventif, patroli, pengawalan hingga kemampuan merespons gangguan keamanan.
Menurut dia, fungsi intelijen harus diperkuat bersama monitoring wilayah dan pemetaan potensi kerawanan. Komunikasi dengan masyarakat serta seluruh pemangku kepentingan juga harus menjadi bagian dari sistem pengamanan.
“Setiap informasi, sekecil apa pun yang berpotensi mengganggu keamanan, harus segera dianalisis dan ditindaklanjuti sesuai prosedur.”
— Brigjen Pol. Jermias Rontini
Membaca ancaman sebelum menjadi gangguan
Jermias juga mengingatkan seluruh personel Operasi Amole agar menjaga kesiapsiagaan, disiplin, kewaspadaan dan profesionalisme.
Personel diminta memahami tugas masing-masing serta mampu membaca ancaman secara proporsional. Ancaman tidak boleh diremehkan, tetapi juga tidak boleh dibesar-besarkan.
Keselamatan personel menjadi bagian lain yang mendapat perhatian. Para komandan diminta mengetahui keberadaan dan kondisi anggotanya, memastikan komunikasi berjalan baik, dukungan logistik terpenuhi serta setiap pergerakan personel direncanakan secara matang.
“Keselamatan personel juga menjadi perhatian utama. Para komandan harus mengetahui keberadaan dan kondisi anggotanya, memastikan komunikasi berjalan baik, dukungan logistik terpenuhi serta setiap pergerakan personel direncanakan secara matang.”
— Brigjen Pol. Jermias Rontini
Pengamanan Freeport, kata Jermias, tidak dapat dibebankan kepada Polri seorang diri. Kompleksitas keamanan di sekitar objek vital nasional membutuhkan kerja bersama antara TNI-Polri, pemerintah daerah, PT Freeport Indonesia, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat dan seluruh unsur terkait.
Karena itu, ia meminta agar ego sektoral tidak menjadi penghalang koordinasi.
“Hindari ego sektoral, kedepankan koordinasi dan kolaborasi. Keamanan adalah tanggung jawab bersama.”
— Brigjen Pol. Jermias Rontini
Ketegasan yang tetap berwajah manusia
Namun, pengamanan tidak berarti aparat harus berdiri jauh dari masyarakat. Justru di tengah situasi yang membutuhkan kewaspadaan tinggi, pendekatan humanis dinilai tetap menjadi bagian penting dari tugas kepolisian.
Jermias meminta kehadiran aparat di tengah masyarakat memberikan rasa aman, bukan sebaliknya.
Ia mengingatkan setiap tindakan kepolisian harus dilakukan secara profesional, proporsional, terukur dan sesuai dengan ketentuan hukum.
“Laksanakan tugas dengan senyum, sapa dan salam. Kita ingin masyarakat melihat Polri sebagai pelindung, pengayom dan pelayan masyarakat.”
— Brigjen Pol. Jermias Rontini
Pesan tersebut menempatkan pengamanan Freeport dalam konteks yang lebih luas. Objek vital nasional bukan sekadar fasilitas strategis yang harus dilindungi, melainkan juga berada di tengah ruang sosial tempat masyarakat bekerja, hidup dan membangun masa depan.
Karena itu, keberhasilan pengamanan tidak semata-mata diukur dari kemampuan aparat mencegah gangguan keamanan. Ia juga diukur dari kemampuan menjaga kepercayaan masyarakat. Ketegasan tanpa profesionalisme dapat melahirkan jarak, sementara pendekatan humanis tanpa kesiapsiagaan dapat kehilangan daya cegah. Keduanya harus berjalan beriringan.
Integritas menjadi pagar terakhir
Jermias kemudian mengingatkan seluruh personel untuk menjaga integritas dan nama baik institusi.
Para Kasatgas dan komandan diminta melakukan pengawasan melekat guna mencegah pelanggaran disiplin, kode etik maupun tindak pidana selama pelaksanaan operasi.
Sebab, dalam sebuah institusi, kesalahan seorang anggota dapat menjadi beban bagi seluruh organisasi.
“Satu orang melakukan pelanggaran, dampaknya dapat dirasakan oleh seluruh institusi. Karena itu, jaga sikap, perilaku dan tutur kata serta jangan melakukan tindakan yang dapat mencederai kepercayaan masyarakat dan merusak nama baik Polri.”
— Brigjen Pol. Jermias Rontini
Di Timika, pengamanan Freeport akhirnya bukan hanya berbicara tentang senjata, pos penjagaan, patroli atau jumlah personel. Ia berbicara tentang kemampuan negara membaca ancaman sebelum menjadi api, membangun koordinasi sebelum muncul persoalan, serta menghadirkan kekuatan hukum tanpa kehilangan wajah kemanusiaan.
Sebab pada akhirnya, keamanan yang paling kokoh bukan hanya yang mampu menjaga sebuah objek vital, tetapi yang mampu membuat masyarakat merasa bahwa negara hadir untuk melindungi, bukan sekadar mengawasi.
